Pertemuan Berkala JDIH Nasional

dscf4156Dengan ditandai pemukulan gong oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Rasiyo, MSi, yang didampingi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. Wicipto Setiadi, SH. MH, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, membuka Pertemuan Berkala Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2013 di Empire Palace Hotel Jln Blauran 57-75 Surabaya dengan tema “Dengan Standartisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kita Tingkatkan Penyediaan Akses Informasi Hukum Nasional untuk Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi“.

Pertemuan dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 April 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang dihadiri lebih dari 700 peserta yang merupakan pejabat dan atau pengelola dokumentasi dan informasi hukum dari anggota JDIHN yang terdiri Kepala Biro Hukum Lembaga Tinggi Negara, Kepala Biro Hukum Kementerian, Kepala Biro Hukum Provinsi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bagian Hukum Kab/Kota seluruh indonesia.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah mengatakan bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah salah satu pilar pembangunan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat membangun dan mewujudkan kerjasama dalam suatu jaringan yang dapat terintegrasi dengan baik dan terpadu guna memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dimulai sejak adanya Seminar Hukum Nasional ke III yang dilaksanakan di Surabaya pada tahun 1974, yang berusaha untuk eksis dalam memberikan informasi, oleh karena itu kita sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terus berusaha meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan pada publik sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik / good governance, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggaraan pengelolaan dan penyebarluasan dilakukan secara manual maupun digital yang telah dioperasionalkan secara terpadu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses melalui website jdih.jatimprov.go.id, dengan adanya website tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas baik dari kalangan akademisi, politisi dan birokrasi, selain itu juga berfungsi sebagai jejaring sosial yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam mencari informasi hukum sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan masyarakat untuk berinteraksi serta sebagai media untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun agar kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

capture 1Pada sesi paparan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Suprianto, SH. MH menjelaskan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Provinsi Jawa Timur sebagai Anggota JDIH.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dengan alamat website http//: jdih.jatimprov.go.id merupakan salah satu dari cara untuk menyampaikan informasi hukum pada masyarakat sedangkan cara lainnya adalah melalui interaktif bekerjasama dengan RRI Stasiun Surabaya, penyuluhan langsung kemasyarakat dimaksudkan masih banyak masyarakat yang mendengarkan radio dan juga dikarenakan tidak memiliki laptop serta tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi, selain itu dalam menyampaikan informasi hukum melalui kesenian tradisional.


Dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Jawa Timur yang berdasarkan Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mencabut Keputusan Presiden No 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Perbedaan Kepres No 91 Tahun 1999 dengan Perpres No 33 Tahun 2012 adalah hanya memasukan IT atau berbasis Teknologi Informasi dan di daerah ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur No 31 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam operasionalnya kita membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Gubernur No 5 Tahun 2013.
Dokumen hukum yang berupa lembar lepas kita pilah terdiri Peraturan Daerah, Keputusan, Surat Keputusan dan Instruksi selanjutnya kita tata dan diletakan dalam rak. Lembar lepas tadi lembar demi lembar, satu per satu kita scan dan kita edit dokumen yang tadinya berupa berkas atau fisik dijadikan file doc, dari file doc  kemudian kita rubah atau di komferd mejadi file pdf, yang kemudia kita masukkan ke data base dan juga kita upload dalam website. Website jdih.jatimprov.go.id sudah kita linkan dengan website jdih kabupaten / kota seluruh jawa timur dimana 7 kab/kota sudah mandiri maupun website Sekretariat Negara, BPHN JDIH Pusat, JDIH Depkeu.

 

By | 2013-04-30T13:33:54+00:00 April 30th, 2013|Categories: Berita, Berita JDIH, Umum|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment