Login

Administrator

Staf 1
Staf 2
 
Staf 3 

Total Pengguna

14 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini81
mod_vvisit_counterKemarin87
mod_vvisit_counterMinggu Ini607
mod_vvisit_counterBulan ini1899
mod_vvisit_counterKeseluruhan46806
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Kediri

Ditulis oleh Hesti, pada 25-04-2013 11:56

Dilihat : 473

Favorit : 54

Dipublikasikan di : Berita, Berita JDIH


Bagian Hukum mengadakan acara Sosialisasi Peraturan Daerah, acara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, dibuka oleh Bapak Asisten Administrasi Umum, dihadiri para undangan dan para peserta sosialisasi yang diikuti oleh seluruh SKPD , Camat dan Lurah se-Kota Kediri. Peraturan Daerah yang disosialisasi terdiri dari:

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa aset/barang milik daerah beserta nilainya pada PD. Pasar Kota Kediri merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010.

Maksud penyertaan modal pemerintah daerah pada PD. Pasar adalah : memberikan kepastian secara administrasi dan yuridis terhadap status barang milik daerah  sebagai obyek penyertaan modal; dan merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Adapun tujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada PD. Pasar adalah: meningkatkan kinerja PD. Pasar sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; meningkatkan pendapatan asli daerah; dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri.

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah: memberikan kepastian yuridis terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM; merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Adapun tujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; meningkatkan pendapatan asli daerah; optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.


Terakhir diedit: 25-04-2013 11:56

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
LOMBA 10 PROGRAM POKOK PKK

Ditulis oleh Hesti, pada 08-04-2013 07:55

Dilihat : 464

Favorit : 53

Dipublikasikan di : Berita, Berita JDIH


Kota Kediri terpilih sebagai wakil dari Propinsi Jawa Timur untuk mengikuti  lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Nasional. Kelurahan yang terpilih yang mewakili Kota Kediri adalah Kelurahan Bandar Kidul. Bagian Hukum yang masuk dalam Pokja I ikut berperan serta dalam lomba tersebut dengan mengadakan pembinaan kadarkum kelurahan tersebut. Lomba akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013.

Terakhir diedit: 08-04-2013 08:04

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Training Kepengacaraan

Ditulis oleh Hesti, pada 29-09-2012 12:04

Dilihat : 876

Favorit : 74

Dipublikasikan di : Berita, Berita JDIH

Membekali ilmu dalam bidang Kepengacaraan/Advokasi, trik dan strategi menangani permasalahan pidana, perdata dan tata usaha negara, Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri mengadakan Training Kepengacaraan. Acara dilaksanakan di Restoran Panglima Polim, pada tanggal 27 September 2012, yang diikuti oleh seluruh pegawai Bagian Hukum dengan pemateri Ibu Ulfa Azizah, SH.,M.Hum. dan Bpk. Lutfi Effendi, SH.,MH yang keduanya adalah dosen Universitas Brawijaya.

Terakhir diedit: 04-12-2012 11:48

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Pelatihan Legal Drafting

Ditulis oleh Hesti, pada 25-09-2012 13:04

Dilihat : 1362

Favorit : 78

Dipublikasikan di : Berita, Berita JDIH


Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2012 mengadakan Pelatihan Legal Drafting, yang diikuti oleh seluruh pegawai Bagian Hukum. Pelatihan diisi oleh pemateri Bpk. Aan Eko Widarto, SH.,M.Hum. dan Abdul Madjid, SH.,M.Hum. dari Universitas Brawijaya. Pelatihan difungsikan guna membekali dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Terakhir diedit: 04-12-2012 11:51

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Pembahasan Raperda

Ditulis oleh Hesti, pada 12-09-2012 10:22

Dilihat : 687

Favorit : 77

Dipublikasikan di : Berita, Berita JDIH

Dilaksanakan rapat pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 ttg Organisasi Dana Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri, dan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2008 ttg Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

Rapat telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012.

Terakhir diedit: 12-09-2012 10:30

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Sambutan Kepala Bagian Hukum Pemkot Kediri

Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ditindak lanjuti dengan Kepmendagri Nomor 168 Tahun 2004 tentang pedoman pembangunan dan Sistem Informasi hukum departemen dalam negeri dan daerah. Serta sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang -undangan yang dalam Pasal 32 yat (1) menyatakan bahwa : “ Dalam rangka Penyebarluasan memalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (6) huruf b, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet Sekretariat Lembaga Sebagaimana dimaksud daloam pasal 12 ayat (2), dan sekretariat kementerian/sekretariat lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) serta sekretariat daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.

 

Berdasar aturan-aturan tersebut diatas, dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kota Kediri Khususnya penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media elektronik maka Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan dengan berbasis internet dengan bergabung dalam website JDIH Propinsi jawa Timur.

 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM,

 

               ttd

 

 DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

 

 
Visi dan Misi

Visi :

Peningkatan keamanan, ketertiban, supremasi hukum dan hak asasi manusia.

 

Misi : 

Melaksanakan penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian penelitian dan evaluasi produk hukum serta pemberian bantuan hukum kedinasan , pengaplikasian dan dokumentasi produk hukum.

 
Artikel Lain...
« MulaiSebelumnya12BerikutnyaAkhir »

Halaman 1 dari 2