logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna” Vincent Van Gogh

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • img_20161104_090954_burst2
Pada tanggal 4 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Lamongan yaitu :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Lamongan tersebut pada intinya telah sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian terhadap Objek Pajak dan Objek Retribusi terdapat yang perlu disempurnakan.

475 total views, 8 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN JEMBER

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • 20161107_095002_001

  • 20161108_063424
,

Pada tanggal 7 November 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Fasilitasi Kabupaten Jember, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya, terdapat  substansi yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga diminta  supaya mengatur sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
  2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, mekanisme penganggarannya dengan Bantuan Sosial. Oleh tim fasilitasi diminta untuk disesuaikan dengan Perda Prov. Jatim, karena pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin sifatnya tidak bantuan sosial.
  3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

459 total views, 7 views today

Sosialisasi Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek 2016

Written by Yanti on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Penyuluhan Hukum

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan hukum bagi masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek. Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh masyarakat desa setempat masing – masing sebanyak 40 (empat puluh) orang. Adapun materi yang dibawakan oleh para narasumber yaitu :

  • img_2139
  • img_2193

  • img_2200

  • img_2207

  • img_2231

324 total views, no views today

Sosialisasi / Penyuluhan Hukum di Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek

Written by Yanti on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Penyuluhan Hukum

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan hukum bagi masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Desa Manggis Kecamatan Panggul. Acara dimulai dari pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh masyarakat desa setempat masing – masing sebanyak 40 (empat puluh) orang. Adapun materi yang dibawakan oleh para narasumber yaitu :

  • img_2042

  • img_2055

  • img_2075

  • img_2090

  • img_2091

  • Narkotika. BNK Kabupaten Trenggalek (Djainul, M).
  • Penghapusan KDRT, Perlindungan Anak dan Jaringan Layanan P2TP2A (Christina Ambarwati, BPPPAKB Kab. Trenggalek).
  • Perda Kab. Trenggalek No. 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Anik Suwarni, SH. MSi).

273 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

 
  • img-20161103-wa0006

  • img-20161103-wa0007

Pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 pukul 09.00 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat Biro Hukum (R. Soewondo Ranoewidjojo), didakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Bangunan Gedung, yang dipimpin oleh Kabag Binwas Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi dan Tim Kabupaten Nganjuk. Hasil rapat Fasilitasi dapat disimpulkan bahwa Raperda Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri PU yang baru ditetapkan yaitu Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan diantaranya yaitu :
  1. Sanksi Pidana yang mengatur  pelanggaran Undang-Undang, diminta untuk diubah menjadi sanksi Pidana Pelanggaran Perda. Artinya apabila yang dilanggar itu adalah substansi UU maka tidap perlu diatur lagi di dalam Perda kecuali sebagai penegasan.

  2. Ketentuan Peralihan perlu dikaji kembali khususnya pengurusan IMB dan SLF terhadap Bangunan Gedung, Bangunan Hunian sederhana dan Bangunan Hunian Non Sederhana yang sudah ada sebelum Perda ini diundangkan. Ketentuan ini perlu dikaji secara baik sehingga pemberlakuan Perda itu nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

263 total views, no views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN PAMEKASAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

img_20161101_111304_burst2

Pada tanggal 1 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi dan Evaluasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Pamekasan, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada prinsipnya mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Waru yang baru dibentuk. Sedangkan substansinya perlu disesuaikan dengan Peruturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit .
  2. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada prinsipnya sebagian besar substansinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun demikian terhadap muatan lokal yang mengatur persyaratan Perangkat Desa, terdapat persyaratan yang mengatur agama. Ketentuan ini oleh Tim Provinsi dan setelah dikonsultasikan dengan Bp. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim sepakat untuk disempurnakan  karena sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Agama menjadi kewenangan mutlak dari Pemerintah Pusat.

256 total views, no views today