logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Mereka yang tidak bisa mematuhi peraturan berarti tidak bisa menjadi pemimpin Benjamin Franklin

Rapat Koordinasi Pemajuan HAM di Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Uncategorized

  • resize1

  • resize3

  • resize-2

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemajuan HAM di Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 18 s/d 19 Oktober 2016 di Hotel Royal Tretes View  yang dihadiri sekitar ± 75 orang peserta dari instansi /SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Adapun Rapat Koordinasi tersebut membahas persiapan Penyusunan dan Pelaporan Aksi HAM dalam periode bulan Oktober (B 10)dengan bulan Desember (B 12) tahun 2016 serta Pemantapan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2016 yang sudah memasuki tahap verifikasi dan finalisasi oleh Pemerintah Pusat.

120 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

20161024_10544820161024_105507 Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 08.30 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat R. Soewondo Ranoewidjojo, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Madiun, mengadakan rapat fasilitasi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, yaitu : 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah; 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Raperda substansinya sama persis dengan UU, PP maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini karena ada anggapan substansi UU, PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dapat diaplikasikan apabila belum diatur dengan Perda. Anggapan seperti itu adalah tidak benar karena sesuai asas yang berlaku bahwa begitu peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan menjadi mengikat kepada masyarakat. Sebenarnya tujuan pembuatan Perda adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Dapat disampaikan bahwa keberadaan Perda itu nantinya dapat dipastikan tidak membawa dampak signifikan karena substansinya masih terlalu umum dan belum aplikatif sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya;

  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah, sebenarnya tidak perlu diatur denganPerda tetapi cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini karena sifatnya hanya sebagai pedoman, disamping itu substansinya tidak termasuk membebani masyarakat

91 total views, no views today

RAPAT KOORDINASI JDIH TAHUN ANGGARAN 2016

Written by Yanti on . Posted in Berita JDIH

  • img_1918

  • img_1926

  • img_1943

  • img_1953

  • img_1965

  • img_1967

  • img_1968

  • img_1970

  • img_1973

  • img_2030

Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 bertempat di Hotel Aria Gajayana, Malang, Biro Hukum Setda. Provinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Acara dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 19-20 Oktober 2016. Tujuan diselenggarakan rakor yaitu untuk memberikan wawasan pengetahuan pengelolaan JDI Hukum, menyamakan pemahaman yang sama tentang aplikasi integrasi JDIHN dalam pengelolaan JDI Hukum antara Provinsi sebagai Pusat Jaringan dan Kabupaten/Kota

136 total views, 1 views today

Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Uncategorized

  • img_6826

  • img_6825

Pemberian Materi Pengenalan Pembuatan Perundang-Undangan dan Analisa Masalah Penengakan Hukum oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kecamatan Se – Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

115 total views, no views today

Rapat Koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Uncategorized

  • img-20161021-wa0009

  • img-20161021-wa0008

Rapat Koordinasi Tanggal 13 Oktober 2016 ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  Kementerian Dalam Negeri RI-Jakarta Terkait Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang di Hadiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di wakili oleh Bp. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Jawa Timur (Dr. Drs. H. Shofwan SH, M.Si.), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi  Jawa (Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH.) Timur beserta Staf dan BPKAD Provinsi Jawa Timur

123 total views, 1 views today

Rapat Kerja Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Written by Limpat Mustiarwanto, SH.,M.Si on . Posted in Uncategorized

  • 1

  • 4

  • 5

  • 6

Rapat Kerja Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, dilaksanakan di Kota Batu pada hari ini Kamis, tanggal 6 Oktober 2016, bertempat di Ruang Anggrek Hall Klub Bunga Butik Resort, yang diikuti 30 SKPD Provinsi Jawa Timur.

Daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dimaksud sebagai berikut:

No

Judul Rancangan

Peraturan Daerah

Pengusul

Masa Sidang

 1. Kawasan Strategis Provinsi Kaki Jembatan Suramadu Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

III

 2. Kawasan Strategis Provinsi Bromo Tengger Semeru Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

II

 3. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 BPKAD Provinsi Jawa Timur

II

 4. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 BPKAD Provinsi Jawa Timur

II

 5. APBD Tahun Anggaran 2018 BPKAD Provinsi Jawa Timur

III

 6. Irigasi Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

II

 7. Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

III

 8. Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

II

 9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

**

 10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

II

 11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

III

 12. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah

**

 13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 Bappeda Provinsi Jawa Timur

I

 14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

II

     

251 total views, 1 views today