Login

Administrator

Staf

Total Pengguna

14 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
2 bulan ini
terakhir
ghozali offline

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini29
mod_vvisit_counterKemarin21
mod_vvisit_counterMinggu Ini109
mod_vvisit_counterBulan ini839
mod_vvisit_counterKeseluruhan22671
Sambutan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tulungagung
 
 
SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BAGIAN HUKUM SETDA TULUNGAGUNG
 


         Sesuai dengan tuntutan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, kami sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Hukum Propinsi Jawa Timur menyambut gembira dapat bergabung dengan Pusat Jaringan.

         Harapan kami dengan adanya jaringan ini Kami dapat memberikan sumbangsih berupa informasi mengenai perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah yang berlaku, sehingga tercipta suatu wahana komunikasi antara Pemerintah selaku pengambil kebijakan dengan masyarakat selaku Pihak yang terkena kebijakan, sekaligus dapat menampung aspirasi masyarakat dalam menyikapi kebijakan yang telah diambil Pemerintah.

        Selanjutnya kepada anggota Jaringan yang lain kami berharap dapatnya saling melengkapi dan saling berbagi informasi sehingga selaku anggota jaringan kita dapat dan mampu menyediakan informasi yang up to date dan dinamis kepada masyarakat.

        Pada akhirnya, kami berharap jaringan ini dapat bermanfaat bagi seluruh komponen, dan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur selaku fasilitator kami mengucapkan terimakasih.

 

Kepala Bagian Hukum,

 

 

LILIK WIJAYATI, SH.,MH.

 
VISI DAN MISI

 

Visi :

 

"Otoritas Hukum dalam  Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik"

 

Batasan definisi visi :

1. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan

    yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

2. Otoritas adalah kekuasaan yang diakui dan memiliki kewenangan yang

    dapat dipaksakan keberlakuannya.

3. Hukum adalah keseluruhan norma, kaedah ataupun aturan baik dalam

    bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dan harus

    dipatuhi oleh masyarakat hukum.

 

Tata Kepemerintahan yang baik adalah proses penciptaan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta atau dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik.

 

Misi :

 

"Terwujudnya Keseimbangan Peran dan Fungsi Hukum dalam Mengawal Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

 
STRUKTUR ORGANISASI

 

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM

 

 

PUDJI ASTUTI, SH.

 

 

KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

CHANDRA GUPTA MAURIA, SH., MH.

KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM

 

 

 

 

 WINDIARTI, SH.

KASUBBAG BANTUAN HUKUM dan KERJASAMA

 

 

 

 

ESTY PURWANTIK, SH., MH

 dan Staf

dan staf

 dan staf
 

Jajak Pendapat 1

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan apa yang anda butuhkan saat ini?