Login

Administrator

Staf
Staf
 

Total Pengguna

23 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini42
mod_vvisit_counterKemarin70
mod_vvisit_counterMinggu Ini514
mod_vvisit_counterBulan ini1512
mod_vvisit_counterKeseluruhan37837
Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah

Ditulis oleh Siswanto, SH, pada 28-12-2012 11:27

Dilihat : 561

Favorit : 43

Dipublikasikan di : Berita, Berita Daerah

Sosialisasi Perda di Desa Talangkembar Kec. MontongPada Tahun 2012 telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah di 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tuban, yang bertempat baik di Pendopo Kecamatan maupun Balai Desa, dengan Materi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Ijin Usaha Pertambangan dengan Narasumber dari masing-masing instansi yang membidangi meliputi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tuban, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban.

Terakhir diedit: 21-02-2013 11:22

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH pada Unit Anggota JDIH di Kabupaten Tuban

Ditulis oleh Siswanto, SH, pada 24-02-2012 11:07

Dilihat : 406

Favorit : 50

Dipublikasikan di : Berita, Berita Daerah

Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Tuban Bagi Unit Anggota JDIH. 

Terakhir diedit: 25-01-2013 13:56

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Sambutan Kepala Bagian Hukum Pemkab Tuban

 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

 

Mengawali sambutan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya semata, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban dapat menerbitkan layanan informasi hukum kepada publik melalui media Website kerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hukum secara terbuka, mudah, cepat, dan akurat.

 

Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jawa Timur yang telah memberikan sarana berupa ruang untuk memanfaatkan website yang berbasis internet untuk menyebarluaskan produk hukum yang telah diundangkan baik dalam Lembaran Daerah maupun Berita Daerah.

 

Sesuai Keputusan Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Tuban diantaranya mempunyai tugas menyebarluaskan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada pusat jaringan (baik Biro Hukum / BPHN) maupun anggota jaringan (Dinas, Badan, Kantor, Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban), Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

 

Dengan adanya website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini, diharapkan akan memudahkan penyebarluasan informasi hukum berupa produk-produk hukum Daerah Kabupaten Tuban yang telah diundangkan, sehingga dapat diketahui masyarakat yang membutuhkan.

 

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas diterbitkannya Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tuban yang bekerjasama dengan Pusat Jaringan dalam hal ini Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Saran, kritik membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan informasi yang kami sampaikan pada masyarakat.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

 

KEPALA BAGIAN HUKUM

 

 

Arif Handoyo, SH

 
Struktur Organisasi

 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum;

c. Sub Bagian Dokumentasi dan fnformasi Hukum.

 
Visi dan Misi

 

Visi :

 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana hukum sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, untuk mewujudkan masyarakat yang makin sadar hukum.

 

Misi :

1. Terwujudnya kepastian hukum dafam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bemegara;

2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan tertib hukum aparat pemerintah maupun masyarakat;

3. Terwujudnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat.