logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Saya hanya bekerja dan bekerja. Tak peduli penilaian orang… mau jelek, mau gagal, mau berhasil… yang penting saya bekerja Jokowi Follow

Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kabupaten/Kota 2017

Written by rizal on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Penyuluhan Hukum

2                Kegiatan Penyuluha/Sosialisasi Hukum tahun 2017 oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 akan dilaksanakan di sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sepuluh Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari : 1. Penyuluhan/Sosialisasi Hukum secara tatap muka :

  •      Kabupaten Kediri
  •      Kota Kediri
  •      Kabupaten Tuban
  •      Kabupaten Gresik
  •      Kabupaten Malang
  •      Kabupaten Pamekasan
  •      Kabupaten Sampang
  •      Kabupaten Jember

2. Sosialisasi melalui Kesenian Tradisional :

  • Kabupaten Blitar
  • Kabupaten Lumajang

436 total views, 3 views today

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TA 2016

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TELAH SELESAI DI EVALUASI & DI FASILITASI MULAI JANUARI S/D 24 NOPEMBER 2016  SEBANYAK :  562  DENGAN RINCIAN SBB :

1,188 total views, 5 views today

Penyuluhan Hukum Melalui Kesenian Tradisional 2016

Written by on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Penyuluhan Hukum

  • img_2259

  • img_2264

  • img_2314

  • img_2316

  • img_2318

  • img_2323

  • img_2329

Sebagaimana kita ketahui bersama program Penyuluhan Hukum selama ini telah dilaksanakan dengan berbagai metode atau cara baik dilakukan secara face to face atau bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Desa di beberapa daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur, melalui media cetak maupun elektronik seperti RRI Stasiun Surabaya maupun TVRI Stasiun Surabaya dalam forum dialog khusus (interaktif) pun juga penayangan siar ulang program penyuluhan pada masyarakat Desa melalui Berita Daerah Jawa Timur TVRI stasiun Surabaya. Penyuluhan Hukum melalui Kesenian Tradisional akan terus dilakukan di masa depan karena disamping mampu memberikan hiburan gratis bagi masyarakat Desa dapat juga memasukkan program-program Pemerintah yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat atau mungkin belum dipahami masyarakat khususnya di dalam pelaksanaannya.

362 total views, no views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • img_20161104_090954_burst2
Pada tanggal 4 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Lamongan yaitu :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Lamongan tersebut pada intinya telah sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian terhadap Objek Pajak dan Objek Retribusi terdapat yang perlu disempurnakan.

640 total views, 6 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN JEMBER

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • 20161107_095002_001

  • 20161108_063424
,

Pada tanggal 7 November 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Fasilitasi Kabupaten Jember, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya, terdapat  substansi yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga diminta  supaya mengatur sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
  2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, mekanisme penganggarannya dengan Bantuan Sosial. Oleh tim fasilitasi diminta untuk disesuaikan dengan Perda Prov. Jatim, karena pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin sifatnya tidak bantuan sosial.
  3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

631 total views, 6 views today