Quotes

Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang diberikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. 65:7)

Login

Administrator

Staf
Kasubbag 
Kabag
 

Total Pengguna

16 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini168
mod_vvisit_counterKemarin245
mod_vvisit_counterMinggu Ini673
mod_vvisit_counterBulan ini6290
mod_vvisit_counterKeseluruhan130686
Presiden SBY Sudah Teken Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Desa Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 01 Juli 2014 08:23

Oleh : DESK INFORMASI

Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP setebal 91 halaman ini (termasuk penjelasan), diatur mengenai Penataan Desa; Kewenangan; Pemerintahan Desa; Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa; Keuangan dan Kekayaan Desa; Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Badan Usaha Milik Desa; Kerjasama Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain.

Disebutkan dalam PP ini, kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut paling sedikit terdiri atas: a. Sistem organisasi masyarakat adat; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; c. Pembinaan lembaga hukum adat; d. Pengelolaan tanah kas desa; dan e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Adapun kewenangan lokal berskala desa di antaranya meliputi: a. Pengelolaan Pasar Desa; b. Pengelolaan jaringan irigrasi; c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; d. Pengelolaan air minum berskala desa; dan e. Pengelolaan air minum berskala desa.

“Selain kewengan di atas, Menteri (Mendagri) dapat menetapkan jenis kewenangan Desa, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal,” bunyi Pasal 34 Ayat (3) PP ini.


Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 01 Juli 2014 08:38 )
Selanjutnya...
 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ditulis oleh Administrator, pada 18-06-2014 13:30

Dilihat : 57

Favorit : 10

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2014

 
klik gambar untuk Download Peraturan
 
 

 

Terakhir diedit: 18-06-2014 13:38

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP no.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Senin, 09 Juni 2014 13:10
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

 
klik gambar untuk Download Peraturan
 
 

 

 
Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013

Ditulis oleh Administrator, pada 13-05-2014 12:36

Dilihat : 86

Favorit : 9

Dipublikasikan di : Berita Daerah, Berita Daerah



Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan masyarakat, utamanya untuk menegakkan supremasi hukum, Bagian Hukum  Sekretariat Daerah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013.  Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan :

Pasal 94 UU No. 12 Th. 2011  dan  Pasal 147 UU No. 32 TH. 2004  yang intinya adalah :

“Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah”

 

Terakhir diedit: 13-05-2014 13:50

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

Ditulis oleh Administrator, pada 29-01-2014 14:00

Dilihat : 191

Favorit : 29

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

 
klik gambar untuk Download Peraturan
 
 

 

Terakhir diedit: 13-02-2014 13:12

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
BATAS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditulis oleh Administrator, pada 23-01-2014 08:04

Dilihat : 228

Favorit : 30

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014


klik gambar untuk Download Peraturan
 
 
SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30 lV.7 -3199

TANGGAL : 17 JANUARI 2014

klik gambar untuk Download Peraturan

Terakhir diedit: 13-02-2014 13:33

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Ditulis oleh Administrator, pada 13-01-2014 08:56

Dilihat : 195

Favorit : 32

Dipublikasikan di : Berita Daerah, Berita Daerah


Sistem perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan penataan dan  perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing antara  pelaku ekonomi baik  dengan  skala modal besar maupun skala modal kecil.
Dengan pesatnya perkembangan usaha  perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional. Untuk itu diperlukan pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam  suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui  kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi serta pedagang Pasar Tradisional dan/atau Pasar Tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan  yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan Koperasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan membentuk  Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Terakhir diedit: 13-01-2014 09:32

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
« MulaiSebelumnya12BerikutnyaAkhir »

Halaman 1 dari 2
web kab. pamekasan
dinas pendapatan, pengelolaan keuangan & asset
bappeda
badan kepegawaian daerah
dinas peternakan
dinas pertanian
dinas kesehatan
dinas pekerjaan umum
dinas sosial tenaga kerja & transmigrasi
dinas perikanan dan kelautan
kantor pelayanan perizinan terpadu
bagian administrasi pembangunan
bagian humas dan protokol
lpse kab. pamekasan