Quotes

Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang diberikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. 65:7)

Login

Administrator

Staf
Kasubbag 
Kabag
 

Total Pengguna

16 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini109
mod_vvisit_counterKemarin243
mod_vvisit_counterMinggu Ini1203
mod_vvisit_counterBulan ini4443
mod_vvisit_counterKeseluruhan108950
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

Ditulis oleh Administrator, pada 29-01-2014 14:00

Dilihat : 105

Favorit : 14

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

 
klik gambar untuk Download Peraturan
 
 

 

Terakhir diedit: 13-02-2014 13:12

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
BATAS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditulis oleh Administrator, pada 23-01-2014 08:04

Dilihat : 117

Favorit : 19

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014


klik gambar untuk Download Peraturan
 
 
SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30 lV.7 -3199

TANGGAL : 17 JANUARI 2014

klik gambar untuk Download Peraturan

Terakhir diedit: 13-02-2014 13:33

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Ditulis oleh Administrator, pada 13-01-2014 08:56

Dilihat : 113

Favorit : 17

Dipublikasikan di : Berita Daerah, Berita Daerah


Sistem perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan penataan dan  perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing antara  pelaku ekonomi baik  dengan  skala modal besar maupun skala modal kecil.
Dengan pesatnya perkembangan usaha  perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional. Untuk itu diperlukan pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam  suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui  kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi serta pedagang Pasar Tradisional dan/atau Pasar Tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan  yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan Koperasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan membentuk  Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Terakhir diedit: 13-01-2014 09:32

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Ditulis oleh Administrator, pada 24-09-2013 14:26

Dilihat : 259

Favorit : 31

Dipublikasikan di : Berita Daerah, Berita Daerah


 

Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan mengadakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tahun 2013. Acara sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 24 September 2013.  Sosialisasi diselenggarakan di Ruang Pertemuan SMK Negeri 3 Pamekasan.

 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Bapak Al Walid, SH.

Maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi tersebut adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai. Selain itu juga sebagai pembinaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang ketentuan bidang cukai.

 

 

Peserta sosialisasi berjumlah 150 orang yang terdiri dari Pengusaha/Mantan Pengusaha rokok linting yang ada di Pamekasan.

Materi yang disampaikan adalah "Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai" oleh Bendito Menezes, S.AP, Kasubsi. Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Madura. Materi kedua "Kebijakan Penggunaan DBHCHT bagi Tenaga Kerja dan Pemilik Industri Rokok yang Beralih Profesi" oleh Soviatusholihah, SP, Kasubbag. Koperasi pada Biro Adm. Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, materi Terkahir “Izin Usaha dan  TDP” oleh Vrita Prasetyarini, S.Kom, Kasi. Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan.

 

Sosialisasi yang dilaksanakan sekitar 3 jam ini, peserta sangat antusias untuk mengikuti dan mencermati materi yang disampaikan, serta ditambah dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Para peserta mengharapkan agar sosialiasi cukai ini tidak hanya  sekedar menyampaikan ketentuan saja, tetapi juga mengharapkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat tersampaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Terakhir diedit: 30-09-2013 09:39

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Keterbukaan Informasi Publik

Ditulis oleh Administrator, pada 16-07-2013 09:23

Dilihat : 275

Favorit : 53

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

 

Berikut Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut Keterbukaan Informasi Publik :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian   Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

 

 

 

Terakhir diedit: 16-07-2013 09:58

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Tunjukkan Dampak Kenakalan Remaja - Bagian Hukum Adakan Penyuluhan Terpadu

Ditulis oleh Administrator, pada 30-05-2013 06:49

Dilihat : 472

Favorit : 56

Dipublikasikan di : Berita Daerah, Berita Daerah

     Keseriusan pemerintah untuk mengurangi perilaku negatif kenakalan remaja cukup besar. Terbukti, Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan pun melakukan Penyuluhan Terpadu terkait kenakalan remaja tersebut ke sekolah-sekolah.

     Untuk kali ini, tim penyuluhan Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan melakukan penyuluhan ke sekolah lanjutan tingkat atas, yakni SMAN 1 Pamekasan, SMAN 3 Pamekasan, SMAN 5 Pamekasan, SMKN 1 Pamekasan, SMKN 3 Pamekasan, SMAN 1 Galis, SMAN 1 Pademawu, SMKN Tlanakan, dan terakhir SMKN Proppo. Acara itu diisi pemateri dari berbagai unsur, di antaranya materi lalu lintas disampaikan oleh Ipda Adnan, SH (Satlantas Polres Pamekasan), materi kenakalan remaja oleh Dr. Ummi Supraptiningsih, SH, M.Hum (Dosen STAIN Pamekasan), materi hak dan kewajiban anak oleh Heri Kurniawan, SH (Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan), dan penyalahgunaan narkoba oleh Dr. Alwi (Sekretaris BNK Pamekasan), serta dampak perkembangan Iptek oleh Nur Hidayat, SH, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Unira).

 

 

     Kabag Hukum Nur Aini, SH melalui Kasubbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum Joko Budiman, SH menyampaikan, kegiatan penyuluhan terpadu untuk mengurangi angka kenakalan remaja."Belakangan ini sering terjadi balapan liar, tawuran, asusila, dan penyalahgunaan narkoba, yang rata-rata pelakunya masih pelajar," tuturnya.

     Menurutnya, tujuan lain penyuluhan ini adalah untuk memperbaiki citra yang tidak baik jika di kota yang terkenal dengan Kota Pendidikan ini, perilaku pelajarnya tidak karuan. "Kegiatan penyuluhan ini diberikan kepada setiap sekolah, yang di dalamnya diwakili sekitar 90 siswa, sehinga nantinya mereka mengerti dan memahami tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak kenakalan remaja," pungkasnya.

Terakhir diedit: 30-05-2013 07:28

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
pp nomor 22 tahun 2013 Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 25 April 2013 20:14

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Perubahan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah akhirnya pada tanggal 11 April 2013  mengeluarkan/menerbitkan dasar hukum kenaikan gaji PNS baru.

Presiden telah menandatangani PP Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Seperti biasa PP ini berlaku per 1 Januari 2013 dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan juknis dari Dirjen Perbendaharaan. Mengantisipasi pengajuan gaji bulan Juni sebagai dasar pemberian gaji 13, maka juknis diharapkan segera terbit karena pengajuan gaji bulan Juni paling lambat diterima KPPN tanggal 15 Mei 2013.

download pp no. 22 th. 2013

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 26 April 2013 07:29 )
 
« MulaiSebelumnya12BerikutnyaAkhir »

Halaman 1 dari 2
web kab. pamekasan
dinas pendapatan, pengelolaan keuangan & asset
bappeda
badan kepegawaian daerah
dinas peternakan
dinas pertanian
dinas kesehatan
dinas pekerjaan umum
dinas sosial tenaga kerja & transmigrasi
dinas perikanan dan kelautan
kantor pelayanan perizinan terpadu
bagian administrasi pembangunan
bagian humas dan protokol
lpse kab. pamekasan