Quotes

Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang diberikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. 65:7)

Login

Administrator

Staf
Kasubbag 
Kabag
 

Total Pengguna

16 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini615
mod_vvisit_counterKemarin666
mod_vvisit_counterMinggu Ini2266
mod_vvisit_counterBulan ini10011
mod_vvisit_counterKeseluruhan159928
Tidak Masukkan Formasi Hari Ini, Instansi Ditinggal Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Jumat, 08 Agustus 2014 13:33

JAKARTA - Hari ini (8/8) merupakan masa krusial dalam rangkaian penerimaan tes CPNS tahun anggaran 2014. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menetapkan, batas akhir pengajuan formasi CPNS adalah hari ini. Jika tidak memasukkan formasi, maka akan ditinggal dan tidak dapat melaksanaan tes CPNS.

Sekretaris Menteri PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, tidak ada kelonggaran lagi. "Deadline-nya tegas. Supaya panitia seleksi bisa melangkah ke tahap berikutnya," kata dia kemarin. Tasdik menegaskan bahwa usulan formasi ini dibuka mulai 6 Agustus lalu.

Dia menjelaskan jika sampai sore nanti masih ada instansi yang tidak memasukkan formasi, berarti dianggap tidak butuh formasi CPNS baru. Kemen PAN-RB memastikan tidak ada lagi tawar menawar atau waktu tambahan untuk memasukkan usulan formasi itu.

Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kemen PAN-RB Syamsul Rizal menuturkan, ada 439 instansi daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang mendapatkan alokasi formasi CPNS 2014. Sedangkan untuk instansi pemerintah pusat, ada 71 unit instansi yang emndapatkan alokasi formasi.

Hingga kemarin siang, Syamsul mengatakan sudah ada 80 persen instansi daerah memasukkan formasi ke Kemen PAN-RB. Sedangkan untuk instansi pusat, dia mengatakan sudah hampir masuk semuanya.

"Ada instansi daerah yang mendapatkan alokasi, tetapi sudah konfirmasi tidak mengambil formasi itu," katanya.

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 08 Agustus 2014 13:40 )
Selanjutnya...
 
Presiden SBY Sudah Teken Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Desa Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 01 Juli 2014 08:23

Oleh : DESK INFORMASI

Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP setebal 91 halaman ini (termasuk penjelasan), diatur mengenai Penataan Desa; Kewenangan; Pemerintahan Desa; Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa; Keuangan dan Kekayaan Desa; Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Badan Usaha Milik Desa; Kerjasama Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain.

Disebutkan dalam PP ini, kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut paling sedikit terdiri atas: a. Sistem organisasi masyarakat adat; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; c. Pembinaan lembaga hukum adat; d. Pengelolaan tanah kas desa; dan e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Adapun kewenangan lokal berskala desa di antaranya meliputi: a. Pengelolaan Pasar Desa; b. Pengelolaan jaringan irigrasi; c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; d. Pengelolaan air minum berskala desa; dan e. Pengelolaan air minum berskala desa.

“Selain kewengan di atas, Menteri (Mendagri) dapat menetapkan jenis kewenangan Desa, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal,” bunyi Pasal 34 Ayat (3) PP ini.


Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 01 Juli 2014 08:38 )
Selanjutnya...
 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ditulis oleh Administrator, pada 18-06-2014 13:30

Dilihat : 177

Favorit : 21

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2014

 
klik gambar untuk Download Peraturan
 
 

 

Terakhir diedit: 18-06-2014 13:38

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP no.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Senin, 09 Juni 2014 13:10
 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

 
klik gambar untuk Download Peraturan
 
 

 

 
Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013

Ditulis oleh Administrator, pada 13-05-2014 12:36

Dilihat : 213

Favorit : 18

Dipublikasikan di : Berita Daerah, Berita Daerah



Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan masyarakat, utamanya untuk menegakkan supremasi hukum, Bagian Hukum  Sekretariat Daerah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2013.  Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan :

Pasal 94 UU No. 12 Th. 2011  dan  Pasal 147 UU No. 32 TH. 2004  yang intinya adalah :

“Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah”

 

Terakhir diedit: 13-05-2014 13:50

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

Ditulis oleh Administrator, pada 29-01-2014 14:00

Dilihat : 306

Favorit : 41

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

 
klik gambar untuk Download Peraturan
 
 

 

Terakhir diedit: 13-02-2014 13:12

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
BATAS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ditulis oleh Administrator, pada 23-01-2014 08:04

Dilihat : 330

Favorit : 37

Dipublikasikan di : Artikel, Makalah Hukum

 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014


klik gambar untuk Download Peraturan
 
 
SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30 lV.7 -3199

TANGGAL : 17 JANUARI 2014

klik gambar untuk Download Peraturan

Terakhir diedit: 13-02-2014 13:33

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
« MulaiSebelumnya12BerikutnyaAkhir »

Halaman 1 dari 2
web kab. pamekasan
dinas pendapatan, pengelolaan keuangan & asset
bappeda
badan kepegawaian daerah
dinas peternakan
dinas pertanian
dinas kesehatan
dinas pekerjaan umum
dinas sosial tenaga kerja & transmigrasi
dinas perikanan dan kelautan
kantor pelayanan perizinan terpadu
bagian administrasi pembangunan
bagian humas dan protokol
lpse kab. pamekasan