Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) ~ Henry Ward Beecher

Jajak Pendapat

Apakah RAPERDA perlu dipublikasikan sebelum menjadi PERDA?
 

Who's Online

Kami memiliki 2 Tamu online

Login

Administrator

Staf
Staf
 

Total Pengguna

12 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini29
mod_vvisit_counterKemarin148
mod_vvisit_counterMinggu Ini1074
mod_vvisit_counterBulan ini3371
mod_vvisit_counterKeseluruhan81897
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN

Ditulis oleh Muhammad Herdiansah, pada 10-02-2014 20:41

Dilihat : 100

Favorit : 10

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Perbup

Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  1. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  1. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
  3. memiliki sekretariat tetap.

Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah disusun pedoman oleh pemerintah daerah dengan PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN. Silakan DOWNLOAD DI SINI.

Terakhir diedit: 10-02-2014 21:40

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Ditulis oleh Muhammad Herdiansah, pada 10-02-2014 20:15

Dilihat : 99

Favorit : 11

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Perbup

Bagi masyarakat yang mengajukan proposal melalui pemerintahan desa mengenai bantuan rabat jalan, bantuan lapangan bola voly dll ke Pemkab Pacitan.

Bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Silakan download DI SINI.

Terakhir diedit: 10-02-2014 20:24

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Ditulis oleh Muhammad Herdiansah, pada 30-01-2014 13:51

Dilihat : 104

Favorit : 13

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Abstrak Peraturan


Kepariwisataan di Pacitan mempunyai peran strategis  dalam  mendukung  pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat, maka harus dikembangkan potensi dan perannya untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada.

Bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan di Pacitan diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN telah memutuskan dan menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. DOWNLOAD DI SINI.


Terakhir diedit: 09-02-2014 19:15

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Ditulis oleh Muhammad Herdiansah, pada 11-11-2011 19:54

Dilihat : 4429

Favorit : 51

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Abstrak Peraturan


NO

NO PERDA

TENTANG / JUDUL PERDA

STATUS

KET.

 
 

1

2

3

4

5

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2013

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Masih berlaku

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2013

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Masih berlaku

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2013

PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012

 

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2013

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013

 

 

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2013

APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN  2014

 

 

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2013

PENINGKATAN PRESTASI KERJA PNS DI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2013

PENYELENGGARAN PARIWISATA

Masih berlaku

Mengganti Perda No 9 Tahun 2007

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2013

PEMBERDAAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Masih berlaku

 

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2013

PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Masih berlaku

 

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016

Masih berlaku

 

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2013

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Masih berlaku

 

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2013

PENANGGULANGAN BENCANA

Masih berlaku

 

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2013

MUATAN ANGKUTAN BARANG

Masih berlaku

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2012

PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2012

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012

 

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2012

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RT DAN RW DI 5 KELURAHAN KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

Perubahan I Perda No 3 Tahun 2011

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

Perubahan I Perda No 4 Tahun 2011

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2012

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN

Masih berlaku

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2012

PEMBERIAN INSTENSIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DIKABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2012

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ”ANEKA USAHA” KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2012

BANGUNAN GEDUNG

Masih berlaku

 

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2012

APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013

 

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2011

PENGELOLAAN SAMPAH

Masih berlaku

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2011

PELARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Masih berlaku

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2011

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

Mengubah Perda No 20 Tahun 2007

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2011

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

Mengubah Perda No 21 Tahun 2007

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2011

PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2011

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Masih berlaku

Mengganti Perda No 11 Tahun 2008

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2011

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Masih berlaku

Mengganti Perda No 11 Tahun 2000

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2011

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Masih berlaku

 

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2011

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Masih berlaku

 

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PACITAN

Sudah Diubah

Diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2011

PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

 

 

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2011

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

 

 

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2011

PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Masih berlaku

 

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2011

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sudah Diubah

Diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2013

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 2011

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Masih berlaku

 

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 2011

APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012

 

 

 

18

PERDA NO 18 TAHUN 2011

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 5 Tahun 2002

 

19

PERDA NO 19 TAHUN 2011

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 12 Tahun 2002

 

20

PERDA NO 20 TAHUN 2011

RETRIBUSI TERMINAL

Masih berlaku

Mengganti Perda No 6 Tahun 2000

 

21

PERDA NO 21 TAHUN 2011

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

Masih berlaku

 

 

22

PERDA NO 22 TAHUN 2011

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Masih berlaku

Mengganti Perda No 13 Tahun 2000

 

23

PERDA NO 23 TAHUN 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 7 Tahun 2000

 

24

PERDA NO 24 TAHUN 2011

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/  KEBERSIHAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 3 Tahun 2000

 

25

PERDA NO 25 TAHUN 2011

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 5 Tahun 2007

 

26

PERDA NO 26 TAHUN 2011

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 12 Tahun 2000

 

27

PERDA NO 27 TAHUN 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Masih berlaku

Mengganti Perda No 5 Tahun 2000

 

28

PERDA NO 28 TAHUN 2011

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Masih berlaku

Mengganti Perda No 14 Tahun 2008

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2010

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2009

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2010

PERUBAHAN APBD TAHUN 2010

 

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2010

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2010

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Masih berlaku

 

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2010

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK JATIM

Masih berlaku

 

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2010

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG RETRIBUSI

Masih berlaku

Mencabut Perda No

9 Tahun 2000

4 Tahun 2002

6 Tahun 2002

11 Tahun 2002

10 Tahun 2003

12 Tahun 2003

4 Tahun 2007

6 Tahun 2007

10 Tahun 2007

13 Tahun 2008

5 Tahun 2009

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2010

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Masih berlaku

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2010

PAJAK HOTEL

Masih berlaku

Mengganti Perda No 15 Tahun 2003

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2010

PAJAK RESTORAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 16 Tahun 2003

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2010

PAJAK HIBURAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 16 Tahun 1998

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2010

PAJAK REKLAME

Masih berlaku

Mengganti Perda No 15 Tahun 1998

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2010

PAJAK PENERANGAN JALAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 18 Tahun 2008

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2010

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

Masih berlaku

Mengganti Perda No 1 Tahun 1998

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2010

PAJAK PARKIR

Masih berlaku

 

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2010

PAJAK AIR TANAH

Masih berlaku

 

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 2010

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Masih berlaku

 

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 2010

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Masih berlaku

 

 

18

PERDA NO 18 TAHUN 2010

RETRIBUSI PENGGANTIAN BEAYA CETAK KTP DAN AKTA CAPIL

Masih berlaku

Mengganti Perda No 3 Tahun 2009

 

19

PERDA NO 19 TAHUN 2010

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Masih berlaku

Mengganti Perda No 3 Tahun 2000

 

20

PERDA NO 20 TAHUN 2010

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Masih berlaku

Mengganti Perda No 3 Tahun 2002

 

21

PERDA NO 21 TAHUN 2010

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Masih berlaku

Mengganti Perda No 8 Tahun 2007

 

22

PERDA NO 22 TAHUN 2010

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Masih berlaku

 

 

23

PERDA NO 23 TAHUN 2010

APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

 

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2009

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Masih berlaku

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2009

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Masih berlaku

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2009

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tidak

berlaku

Diganti dengan Perda No 18 Tahun 2010

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2009

PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Masih berlaku

Mengganti Perda No 12 Tahun 2000

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2009

IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tidak

berlaku

Dicabut  dengan Perda No 6 Tahun 2010

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2009

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2008 KABUPATEN PACITAN

 

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2009

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009

 

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2009

APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

 

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2008

APBD  KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2008

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2008

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007

 

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2008

PERUBAHAN APBD  KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2008

 

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 15 Tahun 2001

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2008

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERDES

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 9 Tahun 2001

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2008

KERJASAMA DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 16 Tahun 2001

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2008

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES

Masih berlaku

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2008

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 13 Tahun 2001

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2008

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Masih berlaku

 

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2008

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

Masih berlaku

 

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2008

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

Tidak  berlaku

Diganti dengan Perda No 7 Tahun 2011

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2008

APBD  KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2009

 

 

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2008

RETRIBUSI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

Tidak  berlaku

Dicabut  dengan Perda No 6 Tahun 2010

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2008

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Tidak  berlaku

Diganti dengan Perda No 28 Tahun 2011

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2008

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Tidak  berlaku

Diganti dengan Perda No 21 Tahun 2010

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 2008

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Tidak  berlaku

Diganti dengan Perda No 27 Tahun 2011

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 2008

PENCABUTAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Masih berlaku

Mencabut Perda Nomor 10 Tahun 2002

 

18

PERDA NO 18 TAHUN 2008

PAJAK PENERANGAN JALAN

Tidak  berlaku

Diganti dengan Perda No 12 Tahun 2010

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2007

APBD  KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2007

PERUBAHAN I ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

Tidak  berlaku

Diganti dengan Perda No 20 Tahun 2011

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2007

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR

Tidak  berlaku

Dicabut dengan Perda No 6 Tahun 2010

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2007

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Tidak  berlaku

Dicabut dengan Perda No 16 Tahun 2011

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2007

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Tidak  berlaku

Dicabut dengan Perda No 6 Tahun 2010

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2007

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Tidak  berlaku

Dicabut dengan Perda No 27 Tahun 2011

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2007

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  DAN OLAHRAGA

Tidak  berlaku

Dicabut dengan Perda No 6 Tahun 2010

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2007

USAHA PARIWISATA

Tidak  berlaku

Dicabut dengan Perda 7 TAHUN 2013

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2007

RETRIBUSI IJIN USAHA PARIWISATA

Tidak  berlaku

Dicabut dengan Perda No 6 Tahun 2010

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2007

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK JATIM

Masih berlaku

 

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2007

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BPR

Masih berlaku

 

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2007

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PDAM

Masih berlaku

 

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2007

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Masih berlaku

Perubahan I : Perda Nomor 5 Tahun 2005Perubahan II : Perda Nomor 8 Tahun 2006

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 2007

PERHITUNGAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006

 

 

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 2007

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007

 

 

 

18

PERDA NO 18 TAHUN 2007

URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

19

PERDA NO 19 TAHUN 2007

ORGANISASI SEKRETARIAT  DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 1 Tahun 2003 dan Nomor 2 Tahun 2003

 

20

PERDA NO 20 TAHUN 2007

ORGANISASI DINAS DAERAH  KABUPATEN PACITAN

Sudah diubah

Mengganti Perda Nomor 3 Tahun 2003 Diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011

 

21

PERDA NO 21 TAHUN 2007

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Sudah diubah

Mengganti Perda Nomor 4 Tahun 2003 dan Perda Nomor 5 Tahun 2003 Diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011

 

22

PERDA NO 22 TAHUN 2007

ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 6 Tahun 2001

 

23

PERDA NO 23 TAHUN 2007

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB. PACITAN TH 2006-2011

Masih berlaku

Merubah Perda Nomor 4 Tahun 2006

 

24

PERDA NO 24 TAHUN 2007

PERUBAHAN I ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL DI KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

Merubah Perda Nomor 2 Tahun 2006

 

25

PERDA NO 25 TAHUN 2007

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2006

APBD TAHUN 2006

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2006

BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN

Sudah diubah

Diubah dengan Perda Nomor 24 Tahun 2007

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2006

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Masih berlaku

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2006

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB. PACITAN TH 2006-2011

Sudah diubah

Diubah dengan Perda Nomor 23 Tahun 2007

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2006

PERHITUNGAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2005

 

 

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2006

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006

 

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2006

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Masih berlaku

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2006

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Sudah diubah

Perubahan III: Perda Nomor 15 Tahun 2007

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2006

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 8 Tahun 2001

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2006

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 7 Tahun 2001

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2006

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 10 Tahun 2001

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2006

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 11 Tahun 2001

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2006

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 17 Tahun 2001

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2006

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 12 Tahun 2001

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2006

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Masih berlaku

Mengganti Perda Nomor 14 Tahun 2001

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2005

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Sudah diubah

Perubahan I: Perda Nomor 5 Tahun 2005Perubahan II: Perda Nomor 8 Tahun 2006Perubahan III: Perda Nomor 15 Tahun 2007

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2005

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 7 Tahun 2006

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2005

PENETAPAN APBD  KABUPATEN PACITAN  TAHUN 2005

 

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2005

PERHITUNGAN APBD  KABUPATEN PACITAN  TAHUN 2004

 

 

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2005

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Sudah diubah

Perubahan II: Perda Nomor 8 Tahun 2006Perubahan III: Perda Nomor 15 Tahun 2007

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2005

PERUBAHAN APBD  KABUPATEN PACITAN  TAHUN 2005

 

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2004

PERHITUNGAN APBD TAHUN 2003

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2004

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2004

 

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2003

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti Perda Nomor 19 Tahun 2007

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2003

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti Perda Nomor 19 Tahun 2007

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2003

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti Perda Nomor 20 Tahun 2007

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2003

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti Perda Nomor 21 Tahun 2007

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2003

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR-KANTOR DAERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti Perda Nomor 21 Tahun 2007

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2003

PERHITUNGAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2002

 

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2003

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK ABT DAN AIR PERMUKAAN

Masih berlaku

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2003

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

Tidak berlaku

 

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2003

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Tidak berlaku

Perubahan II: Perda Nomor 7 Tahun 2007

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2003

IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (ABT)

Tidak berlaku

 

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2003

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

Tidak berlaku

 

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2003

PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tidak berlaku

 

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2003

PERUBAHAN APBD TAHUN 2003

 

 

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2003

PENETAPAN APBD TAHUN 2004

 

 

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2003

PAJAK HOTEL

Tidak berlaku

 

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 2003

PAJAK RESTORAN

Tidak berlaku

 

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 2003

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tidak berlaku

 

 

18

PERDA NO 18 TAHUN 2003

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Tidak berlaku

Diganti Perda Nomor 14 Tahun 2008

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2002

APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2002

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2002

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2002

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Tidak berlaku

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2002

RETRIBUSI IJIN USAHA KONTRUKSI

Tidak berlaku

 

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2002

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Tidak berlaku

 

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2002

RETRIBUSI IJIN TEBANG KAYU MILIK/ HUTAN RAKYAT

Tidak berlaku

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2002

RETRIBUSI IJIN USAHA BIDANG KESEHATAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 6 Tahun 2007

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2002

PERHITUNGAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2001








 

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2002

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL

Tidak  berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2002

RETRIBUSI IJIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Tidak berlaku

 

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2002

RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN  DAN INSEMINASI BUATAN

Tidak berlaku

 

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2002

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Tidak berlaku

 

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2002

PERUBAHAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2002

 

 

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2002

APBD  KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003

 

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2001

PENETAPAN APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2001

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2001

PERHITUNGAN APBD  KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2002

 

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2001

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 1 Tahun 2003dan Nomor 2 Tahun 2003

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2001

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2001

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 4 Tahun 2003 dan Nomor 5 Tahun 2003

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2001

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2003

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2001

BADAN PERWAKILAN DESA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 10 Tahun 2006

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2001

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 9 Tahun 2006

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2001

PERATURAN DESA DALAM KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

 

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2001

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 11 Tahun 2006

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2001

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  DESA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 12 Tahun 2006

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2001

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 14 Tahun 2006

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2001

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)

Tidak berlaku

 

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2001

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 15 Tahun 2006

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2001

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Tidak berlaku

 

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 2001

KERJASAMA ANTAR DESA

Tidak berlaku

 

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 2001

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006

 

18

PERDA NO 18 TAHUN 2001

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Masih berlaku

 

 

19

PERDA NO 19 TAHUN 2001

PERUBAHAN APBD 2001

 

 

 

20

PERDA NO 20 TAHUN 2001

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2001-2005

 

 

 

21

PERDA NO 21 TAHUN 2001

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PACITAN TAHUN 2001-2005

 

 

 

22

PERDA NO 22 TAHUN 2001

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DERAH KABUPATEN PACITAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 03 Tahun 2003

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 2000

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Tidak berlaku

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 2000

KEBERSIHAN KEINDAHAN DAN KETERTIBAN

Tidak berlaku

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 2000

RETRIBUSI PARKIR

Tidak berlaku

Diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2003

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 2000

RETRIBUSI PASAR

Tidak berlaku

Diganti Perda Nomor 18 Tahun 2003

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 2000

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Tidak berlaku

Perubahan II: Perda Nomor 7 Tahun 2007

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 2000

RETRIBUSI TERMINAL

Tidak berlaku

Perubahan I: Perda Nomor 2 Tahun 2007

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 2000

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Tidak berlaku

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 2000

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 2000

PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Tidak berlaku

 

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 2000

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 2000

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL

Tidak berlaku

 

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 2000

IZIN GANGGUAN

Tidak berlaku

Diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 2000

IZIN TRAYEK

Tidak berlaku

 

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 2000

APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2000

 

 

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 2000

PERHITUNGAN APBD TAHUN 1999/2000

 

 

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 1998

PERUBAHAN APBD TAHUN 2000

 

 

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 2000

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 1 Tahun 2005

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 1999

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN TAHUN 2000

 

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 1999

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARGA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN DATI II PACITAN

Masih berlaku

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 1999

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN MENJADI SWADANA DAERAH

Tidak berlaku

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 1999

SISA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN DATI II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999

 

 

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 1999

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

 

 

 

1

PERDA NO 1 TAHUN 1998

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Tidak berlaku

 

 

2

PERDA NO 2 TAHUN 1998

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Tidak berlaku

 

 

3

PERDA NO 3 TAHUN 1998

PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Masih berlaku

 

 

4

PERDA NO 4 TAHUN 1998

PASAR DAERAH

Masih berlaku

 

 

5

PERDA NO 5 TAHUN 1998

PARKIR KENDARAAN

Tidak berlaku

 

 

6

PERDA NO 6 TAHUN 1998

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

7

PERDA NO 7 TAHUN 1998

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

8

PERDA NO 8 TAHUN 1998

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAEARAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

9

PERDA NO 9 TAHUN 1998

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

10

PERDA NO 10 TAHUN 1998

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

11

PERDA NO 11 TAHUN 1998

PERUBAHAN KEDUA PERDA KABUPATEN DATI II PACITAN NO. 21 TAHUN 1993 TENTANG PENGELOLAAN OBYEK – OBYEK WISATA DAN TEMPAT - TEMPAT  REKREASI 

Tidak berlaku

 

 

12

PERDA NO 12 TAHUN 1998

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN DATI II PACITAN

Masih berlaku

 

 

13

PERDA NO 13 TAHUN 1998

PENETAPAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999

 

 

 

14

PERDA NO 14 TAHUN 1998

PAJAK PENERANGAN JALAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008

 

15

PERDA NO 15 TAHUN 1998

PAJAK REKLAME

Tidak berlaku

 

 

16

PERDA NO 16 TAHUN 1998

PAJAK HIBURAN

Tidak berlaku

 

 

17

PERDA NO 17 TAHUN 1998

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Tidak berlaku

Diganti dengan Perda Nomor 15 Tahun 2003 dan Nomor 16 Tahun 2003

 

18

PERDA NO 18 TAHUN 1998

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PU CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

19

PERDA NO 19 TAHUN 1998

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PU BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

20

PERDA NO 20 TAHUN 2001

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN

Tidak berlaku

 

 

21

PERDA NO 21 TAHUN 1998

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN TENTANG PAJAK DAERAH

 

 

 

22

PERDA NO 22 TAHUN 1998

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II PACITAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

 

 

 

23

PERDA NO 23 TAHUN 1998

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN DATI II PACITAN TAHUN 1997/1998

 

 

 

24

PERDA NO 24 TAHUN 1998

PENETAPAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN DATI II KABUPATEN PACITAN TAHUN 1998/1999

 

 

 

Terakhir diedit: 07-02-2014 12:02

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
SPPD Diganti

Ditulis oleh Muhammad Herdiansah, pada 26-07-2013 08:36

Dilihat : 284

Favorit : 31

Dipublikasikan di : Berita, Berita Daerah

 

 

Menidaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan nomor 32 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan.

 

Perbedaan antara Peraturan yang baru dengan Peraturan yang lama antara lain:

 

  1. Penggunaan istilah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diganti dengan SPD (Surat Perjalanan Dinas).
  2. Penandatatangan SPD akan bertambah.
  3. Pada lembar pertama SPPD ditandatangani pejabat pemberi perintah; SPD ditandatangani PA/KPA.
  4. Pada lembar kedua SPPD ditandatangani pejabat pemberi perintah, pejabat daerah yang dikunjungi;  SPD ditandatangani pejabat pemberi perintah, pejabat daerah yang dikunjungi dan disahkan/ diperiksa PA/ KPA.
  5. Format SPPD berbeda dengan SPD. (dapat dilihat dalam lampiran Rancangan Peraturan yang baru).

 

 

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dengan melampirkan:

 

  1. SPT yang sah;
  2. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, pejabat pemberi perintah, dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  3. bukti pembelian tiket, dan bukti pembayaran lainnya;
  4. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/penginapan/penyedia jasa penginapan; dan
  5. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan jasa event organiser, selain melampirkan bukti pembelian tiket dan bukti pembayaran hotel, diwajibkan pula melampirkan kontrak/perjanjian kerjasama

 

 

UNTUK LEBIH JELASNYA DAPAT MEMBACA PERATURAN BUPATI DENGAN MENDOWNLOAD DI SINI. 

 

 

 

Terakhir diedit: 15-08-2013 15:04

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
DPRD KAB. PACITAN SETUJUI 2 RANCANGAN PERDA MENJADI PERDA

Ditulis oleh Muhammad Herdiansah, pada 25-06-2013 08:33

Dilihat : 252

Favorit : 34

Dipublikasikan di : Berita, Berita Daerah

DPRD telah menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan pada hari jum’at tanggal 14 Juni 2013.

Adapun 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Yang Disetujui DPRD , yaitu: Raperda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2); Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak . 

Bupati Pacitan dalam sambutannya antara lain menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun terhadap materi dalam penyusunan raperda tersebut.

Dengan disetujuinya 2 (dua)  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, sesuai ketentuan pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 39 ayat (1) (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 66 Permendagri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, raperda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) sebelum ditetapkan akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Keuangan untuk mendapatkan evaluasi.

Sedangkan raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pasal 73 ayat (1) Permendagri 53 Tahun 2011, setelah ditetapkan menjadi perda, akan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat klarifikasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengundanganpenyebarluasan perda-perda tersebut dan penyusunan peraturan pelaksanaannya. 

Terakhir diedit: 06-07-2013 00:59

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
PEMKAB PACITAN AJUKAN 2 RAPERDA

Ditulis oleh Muhammad Herdiansah, pada 23-05-2013 08:54

Dilihat : 349

Favorit : 32

Dipublikasikan di : Berita, Berita Daerah


MELALUI SURAT NOMOR 188.342/543/408.21/2013 TANGGAL 20 MEI 2013  TELAH DIAJUKAN 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA DPRD, YAITU:

1.      RAPERDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2);

2.      RAPERDA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK .

KEDUA RAPERDA TERSEBUT TELAH DILAKUKAN PROSES PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN OLEH SKPD PEMRAKARSA DAN TIM PENYUSUN RAPERDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PENJELASAN ATAS PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD GUNA MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM, LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN ATAS PENGAJUANNYA.

           

RAPERDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2):

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM OTONOMI DAERAH, KABUPATEN PACITAN MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENGENAKAN PUNGUTAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BENTUK PAJAK DAN RETRIBUSI SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

MENGINGAT PAJAK DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK PEMBEBANAN KEPADA RAKYAT, MAKA SESUAI KETENTUAN PASAL 95 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009, PAJAK DAERAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH.

HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DIAKUI BELUM MEMADAI DAN MEMILIKI PERANAN YANG RELATIF KECIL TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERH (APBD) KABUPATEN PACITAN. SEBAGIAN BESAR PENGELUARAN APBD DIBIAYAI DANA ALOKASI DARI PUSAT MELALUI BERBAGAI MEKANISME. DALAM BANYAK HAL, DANA ALOKASI DARI PUSAT TIDAK SEPENUHNYA DAPAT DIHARAPKAN MENUTUP SELURUH KEBUTUHAN PENGELUARAN DAERAH. OLEH KARENA ITU, PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  PERDESAAN PERKOTAAN INI DIHARAPKAN DAPAT BERIMPLIKASI PADA PENINGKATAN PAD KABUPATAEN PACITAN YANG PADA GILIRANNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

PBB-P2 MERUPAKAN SALAH SATU JENIS PAJAK DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA SECARA PENUH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. PBB-P2 PERDESAAN DAN PERKOTAN SEBELUMNYA MERUPAKAN PAJAK PEMERINTAH PUSAT DENGAN MEKANISME BAGI HASIL DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. DENGAN JUMLAH PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK, PERTAMBAHAN JUMLAH PEMUKIMAN, PERTOKOAN DAN INDUSTRI, POTENSI PBB-P2 SANGAT SIGNIFIKAN BAGI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PBB-P2 INI DIHARAPKAN DAPAT MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI SERANGKAIAN PENGATURAN PROSEDUR/ MEKANISME DALAM PEMUNGUTAN PAJAK.

RAPERDA PBB-P2 INI DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DENGAN DEMIKIAN MAKA HAMPIR KESELURUHAN PASAL-PASAL YANG ADA DIDALAMNYA MERUPAKAN PASAL-PASAL YANG ADA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (MUTATIS MUTANDIS). WALAUPUN DEMIKIAN ADA BEBERAPA KETENTUAN YANG MEMANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK DITETAPKAN DALAM PERDA YANG MANA KETENTUAN TERSEBUT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 HANYA DIATUR DALAM BENTUK BATASAN-BATASAN. KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT ADALAH:

 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP).

 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) DIATUR DALAM PASAL 77 AYAT (4) DAN (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DENGAN KETENTUAN: BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK DITETAPKAN PALING RENDAH SEBESAR Rp 10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH) UNTUK SETIAP WAJIB PAJAK YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.

 

KARENA KEWENANGAN PENETAPAN NJOPTKP SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 77 AYAT (5) TERSEBUT DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH, MAKA DALAM RAPERDA PBB-P2 INI DITETAPKAN: BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK DITETAPKAN SEBESAR Rp 10.000.000,00 (SEPULUH  JUTA  RUPIAH) UNTUK SETIAP WAJIB PAJAK.

 

TARIF PAJAK.

 

TARIF PBB-P2 DIATUR DALAM PASAL 80 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DENGAN KETENTUAN : TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DITETAPKAN PALING TINGGI SEBESAR 0,3% (NOL KOMA TIGA PERSEN) YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.

 

KARENA KEWENANGAN PENETAPAN TARIF PBB-P2 SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 80 AYAT (2) TERSEBUT DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH, MAKA DALAM RAPERDA PBB-P2 INI BESARAN TARIF PBB-P2 DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

DENGAN BESARAN NJOP KURANG ATAU SAMA DENGAN       Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH) DITETAPKAN SEBESAR 0,105 % (NOL KOMA SATU NOL LIMA PERSEN).

DENGAN BESARAN NJOP DIATAS Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH) DITETAPKAN SEBESAR 0,225 % (NOL KOMA DUA DUA LIMA PERSEN).

 

PENETAPAN BESARAN TARIF PBB-P2 INI MEMPERHATIKAN BEBERAPA HAL:

A.    KEMAMPUAN MASYARAKAT. DENGAN TARIF INI MELALUI SIMULASI PERHITUNGAN TIDAK TERJADI KENAIKAN YANG SIGNIFIKAN, SEHINGGA DIHARAPKAN TIDAK MENIMBULKAN GEJOLAK DI MASYARAKAT.

B.    KONSISTENSI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PBB-P2 PADA SAAT DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN NANTI PADA SAAT SIPUNGUT PEMERINTAH DAERAH.

C. TARIF DI DAERAH SEKITAR. PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN PERBANDINGAN TARIF DI BEBERAPA DAERAH SEKITAR SEPERTI PONOROGO, TULUNGAGUNG, TRENGGALEK, MADIUN, DAN SIDOARJO. KISARAN TARIF PBB-P2 DIBEBERAPA KABUPATEN TERSEBUT DI ANGKA 0,100 – 0,105.

 

 

RAPERDA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

 

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM OTONOMI DAERAH, KABUPATEN MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA. UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, SALAH SATU YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH MENJAMIN DAN MELINDUNGI ANAK DAN HAK-HAKNYA, AGAR ANAK DAPAT HIDUP, TUMBUH, BERKEMBANG DAN BERPARTISIPASI SECARA OPTIMAL SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT KEMANUSIAAN, SERTA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, DISKRIMINASI DAN PELANGGARAN HAK ANAK LAINNYA. HAL INI SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN, YANG MENYEBUTKAN BAHWA PERLINDUNGAN ANAK MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

OLEH KARENA ITULAH, UNTUK MEWUJUDKAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PACITAN, MAKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PERLU DIATUR DALAM SUATU PERATURAN DAERAH.

RAPERDA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK INI DISUSUN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT DARI DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, DENGAN DEMIKIAN MAKA HAMPIR KESELURUHAN PASAL-PASAL YANG ADA DIDALAMNYA MERUPAKAN PASAL-PASAL YANG ADA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (MUTATIS MUTANDIS). SELAIN ITU ADA BEBERAPA KETENTUAN YANG DIMASUKKAN SEBAGAI BENTUK KEARIFAN LOKAL TENTANG DIMASUKKAN BEBERAPA PASAL YANG KRUSIAL.

 

Bagi masyarakat yang ingin memberikan masukkan terhadap 2 Raperda di maksud dapat memberikan masukkan ke DPRD Pacitan. Adapun Raperda tersebut dapat didownload DI SINI.

Римо подозрительно посмотрел на русского.

В настоящий момент у него могут быть другие дела.

Я не ношу "Кулинарный путеводитель. Рецепты от короля французской кухни" Имени в полном смысле этого слова, а эта работа хорошо оплачивается.

Мимо проплыла "Откровения немецкого истребителя танков Танковый стрелок" пурпурная нить, конец ее зацепился за плечо кентавра.

Мне хочется возбудить эпидемию.

Дрожа от возбуждения, Мейтланд поднял костыль и поспешил вперед.


Terakhir diedit: 18-10-2013 20:31

Pendapat pengguna Quote artikel di website