Login

Administrator

Staf

Total Pengguna

24 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini1
mod_vvisit_counterKemarin24
mod_vvisit_counterMinggu Ini125
mod_vvisit_counterBulan ini1015
mod_vvisit_counterKeseluruhan44115
Penyuluhan Hukum tahun 2011

Ditulis oleh Administrator, pada 24-05-2012 08:06

Dilihat : 1113

Favorit : 91

Dipublikasikan di : Berita, Berita Daerah

       Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum pada masyarakat maupun Aparatur Pemerintah sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan demi tegaknya supremasi hukum ;
 
1. Dasar Penyuluhan Hukum 
    a. Pasal 95 Bab X Bagian Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan        Perundang-undangan,  yang menyatakan bahwa : “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang                disebarluaskan harus merupakan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik                Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,                    Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan              Berita Daerah” ;
   b. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat                 Kabupaten Jember, dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan                     penyuluhan hukum kepada Perangkat Kabupaten, Perangkat Desa dan masyarakat” .
2. Tujuan dari penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih               memahami dan mentaati produk hukum yang telah ditetapkan sehingga setiap anggota masyarakat             menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai Warga Negara serta untuk mewujudkan budaya         hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar dan taat terhadap hukum, serta dapat menghormati dan           menjunjung tinggi hak asasi orang lain
3. Sasaran Penyuluhan Hukum adalah seluruh lapisan masyarakat maupun Aparatur Perangkat Desa /               Kelurahan ;
4. Pada tahun 2011 kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian         sebagai berikut :
    a. 1 (satu) kali di aula PB. Soedirman dengan materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang               perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana                   Korupsi. Adapun Narasumbernya adalah  dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, dengan               menghadirkan peserta  sebanyak 300 (tiga ratus) orang terdiri  dari Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah,         Sekretariat Dewan, Kantor, Kecamatan Kelurahan / Desa se-Kabupaten Jember ;
    b. 1 (satu) kali di Aula Pendopo Kabupaten Jember dengan materi “Kewenangan Kejaksaan dibidang               Perdata dan Tata Usaha Negara “ dan “ Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi                   Seorang Pajabat”. Sedangkan narasumber dari Kejaksaan yaitu W.Lingitubun (Kepala Kejaksaan Negeri         Jember) maupun  dari Universitas Airlangga yaitu  Prof. Dr. Philipus M. Hadjon (Guru Besar Emeritus             Universitas Airlangga), dengan peserta sebanyak 300 (tiga ratus) orang terdiri dari Dinas, Badan,                 Rumah Sakit Daerah, Sekretariat Dewan, Kantor,  Kecamatan, Kelurahan / Desa se-Kabupaten                   Jember;
    c. 8 (delapan) kali yang dilaksanakan di Kecamatan se - Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Jombang,         Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Puger, Kecamatan Ambulu, Kecamatan                 Wuluhan, Kecamatan Tempurejo, dan Kecamatan Mumbulsari.
5. Materi  Penyuluhan Hukum Tahun 2011 adalah :
    - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem ;
    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; dan 
    - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005  tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan                           Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Peserta Penyuluhan Hukum di tingkat kecamatan sebanyak 75 ( tujuh puluh lima )  orang  peserta terdiri    dari unsur Kasi Pemerintahan,  Kepala Desa / Sekdes / BPD,  Tim Penggerak PKK Kecamatan / Desa,            Tokoh Masyarakat,  Anggota Kelompok  Kadarkum, Karang  Taruna ,Tokoh Pemuda, LPM, dan  Tokoh        Agama.

Terakhir diedit: 24-05-2012 10:31

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Sambutan Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri yang menetapkan Bagian Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah serta diterbitkannya berbagai peraturan Pertundang-Undangan daerah yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

 

jdih.jatimprov.go.id/kabjember adalah alamat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Jember yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember ini merupakan salah satu dari implementasi/tindak lanjut ketentuan di atas yang akan selalu melakukan updating agar dapat maksimal mungkin memberikan informasi hukum secara gratis kepada semua kalangan masyarakat.

 

Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Jember ini diharapkan mendukung penyebarluasan informasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Jember secara mudah, cepat dan akurat bagi masyarakat.

 

Sumbang saran positif dari masyarakat tetap dibuka untuk menuju masyarakat sadar hukum di Kabupaten Jember. Terimakasih.

 

 

Kepala Bagian Hukum

 

 

Hari Mujianto, SH, MSi

 
Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya supremasi hokum dan hak azasi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran secara nyata.

 

Misi :

1.  Perencanaan hukum yang tepat;

2.  Pembentukan hukum yang taat azas;

3.  Penerapan dan penegakan hukum;

4.  Pelayanan dan bantuan hukum;

5.  Penyuluhan, pendidikan, dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.
 

 

 
Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda no. 15 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember nomor 42 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja secretariat Kabupaten Jember, bagian hokum merupakan salah satu bagian di lingkungan secretariat Kabupaten yang mempunyai kedudukan sebagai unsure staf bagi Pemerintah Kabupaten Jember dengan susunan organisasi sebagai berikut :

 

Kepala Bagian Hukum

 

a. Sub bagian peraturan perundang-undangan;

 

b. Sub bagian bantuan hokum;

 

c. Sub bagian dokumentasi.