Quotes

" a man who views the world the same at fifty as he did at twenty has wasted thirty years of his life "

-- Muhammad Ali -- 

 

Login

Administrator

Staf
Staf
 

Total Pengguna

22 terdaftar
0 hari ini
0 kemarin
0 minggu ini
0 bulan ini
terakhir
ayudwilestari offline

Total Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini114
mod_vvisit_counterKemarin186
mod_vvisit_counterMinggu Ini933
mod_vvisit_counterBulan ini114
mod_vvisit_counterKeseluruhan89264
Perda 2013

Ditulis oleh Administrator, pada 30-01-2014 11:06

Dilihat : 537

Favorit : 48

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Abstrak Peraturan

DAFTAR HIMPUNAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2013

 

NO.

Nomor Penetapan

Tanggal Penetapan

Judul Perda

Nomor Pengundangan

Tanggal Pengundangan

1

1

22 Januari 2013

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

 

1

22 Januari

2013

2

2

30 Juni 2013

 

 

 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013Tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

 

2

19 Juli

2013

3

4

29 Agustus 2013

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012

 

3

29 Agustus 2013

4

5

22 Oktober 2013

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2013 

 

6

22 Oktober 2013

5

9

18 Nopember 2013

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah

 

7

26 Desember 2013

6

12

18 Nopember 2013

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Pendaftaran Pembuatan Rekaman Film

 

8

26 Desember 2013

7

13

18 Nopember 2013

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Pendaftaran Usaha Rental VCD/Film

 

9

26 Desember 2013

8

14

18 Nopember 2013

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi  Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi

 

10

26 Desember 2013

9

15

18 Nopember 2013

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro

 

11

26 Desember 2013

10

16

18 Nopember 2013

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro

 

12

26 Desember 2013

11

17

26 Desember 2013

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojoegoro Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

 

1

2 Januari

2014

 

Terakhir diedit: 30-01-2014 11:27

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Perbup 2013

Ditulis oleh Administrator, pada 30-01-2014 10:43

Dilihat : 798

Favorit : 46

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Abstrak Peraturan


 

DAFTAR HIMPUNAN

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2013

 

No.

Nomor

Penetapan

Tanggal  Penetapan

Judul

Peraturan Bupati

Nomor Pengundangan

 

Tanggal Pengundangan

1

1

 

2  Januari 2013

Peraturan  Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

 

1

 

2  Januari 2013

2

2

 

2 Januari 2013

Peraturan  Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 Tentang  Target Pelaksanaan Tahun 2013 Sebagai Tahun Kualitas

 

2

 

2 Januari 2013

3

3

 

23 Januari 2013

Peraturan  Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2013tentang  Peraturan  Bupati Bojonegoro No.3 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

 

3

 

 

 

 

23 Januari 2013

4

4

 

25 Januari 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro  Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangakat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2013

 

4

 

25 Januari 2013

5

5

 

25 Januari 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Kecamatan Tahun 2014

 

5

 

25 Januari 2013

6

6

 

25 Januari 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Taman Posyandu

 

6

 

25 Januari 2013

7

7

 

25 Januari 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro No. 6 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro

 

7

 

25 Januari 2013

8

8

 

25 Januari 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Besaran Nilai Pasar Lahan Mineral  Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro

 

8

 

25 Januari 2013

9

9

 

25 Januari 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Remunerasi Pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

  

9

 

25 Januari 2013

10

10

25 Januari 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Kabupaten Bojonegoro

10

 

25 Januari 2013

11

11

 

1 Maret 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro  Nomor 11 Tahun  2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

 

11

 

1 Maret 2013

12

12

 

1 Maret 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro

 

12

 

1 Maret 2013

13

13

 

1 Maret 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13  Tahun 2013 Tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Wilayah Gayam Kabupaten Bojonegoro 

 

13

 

1 Maret 2013

14

14

 

2 April 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2013 Tentang  Penatausahaan Hasil Hutan Hak / Kayu Rakyat Di Kabupaten Bojonegoro 

 

14

 

2 April 2013

15

15

 

9 April 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013

 

15

 

9 April 2013

16

17

 

19 April 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Klarifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kawasan Industri Migas Di Kabupaten Bojonegoro

 

17

 

19 April 2013

17

19

 

1 Mei 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

 

 

19

 

1   Mei 2013

18

20

 

16 Mei 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2013 Perlindungan, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Bojonegoro  

20

 

16 Mei 2013

19

21

 

20 Mei 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahaan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro No.3 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

 

21

 

20 Mei 2013

20

22

 

21 Mei 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 22  Tahun 2013 Tentang  Pedoman Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bojonegoro

 

22

 

21 Mei 2013

21

23

 

21 Mei 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro   

 

23

 

21 Mei 2013

22

25

 

30 Mei 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Busana Khas Daerah Kabupaten Bojonegoro 

 

25

 

30 Mei 2013

23

28

 

7  Juni 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksnaan Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

 

28

 

7 Juni 2013

24

29

 

10 Juni 2013

 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Instalasi Formasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberjo  

 

29

 

10 Juni 2013

25

30

 

10 Juni 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik Di Kabupaten Bojonegoro

 

30

 

10 Juni 2013

26

31

 

20 Juni 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pembuatan Resapan Air 

 

31

 

20 Juni 2013

27

32

 

25 Juni 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

32

 

25 Juni 2013

28

33

 

11 Juli 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Paving Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bojonegoro  

 

33

 

11 Juli 2013

29

34

 

19 Agustus 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial  

 

34

 

19 Agustus 2013

30

35

 

20 Agustus 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Di Kabupaten Bojonegoro 

 

35

 

20 Agustus 2013

32

37

 

2 September 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2013

 

37

 

2 September 2013

33

38

 

2 September 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Bojonegoro

 

38

 

2 September 2013

34

39

 

 

 

17 September 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro

39

 

 

17 September 2013

35

40

 

 

17 September 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro

 

40

 

17 September 2013

36

41

 

17 September 2013

 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,Penganggaran Dalam APBD,Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Bojonegoro

 

41

 

17 September 2013

37

42

 

20 September 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

 

42

 

20 September 2013

38

43

 

23 Oktober 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013

 

43

 

23 Oktober 2013

39

45

 

22 Nopember 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tentang  Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Di Kabupaten Bojonegoro

 

45

 

22 Nopember 2013

40

46

 

29 Nopember 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tentang  Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2013

 

46

 

29 Nopember 2013

41

47

 

29 Nopember 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Industri Kecil Dan Pedagang Kecil Di Kabupaten Bojonegoro

 

47

 

29 Nopember 2013

42

48

 

16 Desember 2013

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Pekerjaaan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

 

 

48

 

16 Desember 2013

 


Terakhir diedit: 30-01-2014 11:28

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Perda 2012

Ditulis oleh Fiyanti Soeci Hidayati, pada 30-01-2014 10:29

Dilihat : 356

Favorit : 44

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Abstrak Peraturan

DAFTAR HIMPUNAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2012

 

No.

Nomor Penetapan

Tanggal Penetapan

Judul

Peraturan Daerah

        Nomor Pengundangan

Tanggal Pengundangan

1

1

9 Pebruari  2012

 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

 

1

9 Pebruari

2012

2

2

1 Agustus

2012

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2011

 

2

01 Agustus

2012

3

3

30 Agustus 2012

 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang  Pembentukan Peraturan Daerah

11

15 Nopember 2012

4

4

30 Agustus 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro

 

12

15 Nopember 2012

5

7

30 Agustus 2012

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana

 

10

5 Nopember 2012

6

8

1 Oktober 2012

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro

 

7

12 Oktober 2012

7

9

18 Oktober 2012

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

 

9

19 Oktober 2012

8

10

19 Oktober 2012

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

 

8

19 Oktober 2012

 

 

 

Terakhir diedit: 30-01-2014 10:47

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
DAFTAR PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Ditulis oleh Amin Asrofin, pada 12-07-2013 18:28

Dilihat : 712

Favorit : 69

Dipublikasikan di : Informasi Peraturan, Abstrak Peraturan

 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN 2010 – 2012

sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 

No

Peraturan Daerah

Tentang

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Tanggal

Nomor/ Tahun

Tanggal

Nomor/ Tahun

1

2

3

4

5

6

1

5 Nopember

4 / 2010

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor  22 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata di  Kabupaten  Bojonegoro

31 Desember

4 / 2010

2

5 Nopember

8 / 2010

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor  23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam  Kabupaten Bojonegoro

31 Desember

8 / 2010

3

5 Nopember

10 / 2010

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor  27 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan di  Kabupaten  Bojonegoro

31 Desember

10 / 2010

4

5 Nopember

12 / 2010

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  17 Tahun 2001 tentang Retribusi Angkut kayu Olahan dan Kayu dan Tempat Penimbunan Kayu

31 Desember

12 / 2010

5

5 Nopember

13 / 2010

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor  27 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan

31 Desember

13 / 2010

6

5 Nopember

14 / 2010

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor  21 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel di  Kabupaten  Bojonegoro

31 Desember

14 / 2010

7

5 Nopember

15 / 2010

Pajak Daerah

31 Desember

15 / 2010

8

5 Nopember

16 / 2010

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

31 Desember

16 / 2010

9

5 Nopember

17 / 2010

Retribusi Pengggantian Biaya Cetak Peta

31 Desember

17 / 2010

10

5 Nopember

18 / 2010

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

31 Desember

18 / 2010

11

8 September

3 / 2011

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor  16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penebangan Pohon Dan Tata Usaha Kayu Rakyat

8 September

4 / 2011

12

8 September

4 / 2011

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor  23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perusahaan Penggilingan Padi

8 September

5 / 2011

13

8 September

5 / 2011

Pencabutan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Pengoperasian Kendaraan Ledok

8 September

6 / 2011

14

10 Nopember

13 / 2011

Pajak Parkir

10 Nopember

14 / 2011

 

15

10 Nopember

14 / 2011

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

10 Nopember

15 / 2011

16

10 Nopember

15 / 2011

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

10 Nopember

16 / 2011

17

10 Nopember

16 / 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

10 Nopember

17 / 2011

18

10 Nopember

17 / 2011

Retribusi Terminal

10 Nopember

18 / 2011

19.

10 Nopember

18 / 2011

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro

10 Nopember

19 / 2011

20.

10 Nopember

19 / 2011

Retribusi Jasa Umum

10 Nopember

20 / 2011

21.

10 Nopember

20 / 2011

Retribusi Jasa Usaha

10 Nopember

21 / 2011

22.

18 Oktober

9 / 2012

Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupaten  Bojonegoro  Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

18 Oktober

9 / 2012

 

 

Terakhir diedit: 12-07-2013 19:29

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Berita JDIH

Ditulis oleh Amin Asrofin, pada 20-05-2012 12:09

Dilihat : 1519

Favorit : 135

Dipublikasikan di : Berita, Berita JDIH

 Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH

 

Akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan, bukan saja sebagai bagian dari pemenuhan hak, tetapi juga fiksi hukum. Sayang, hingga kini nyaris belum ada lembaga negara yang bisa menyelenggarakan sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara sempurna. Padahal, pengembangan sistim JDIH sudah dirintis sejak 1972 silam.

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat.

Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi semakin mendorong pentingnya sistim JDIH dibangun. Proses digitalisasi peraturan kini menjadi kebutuhan bukan saja bagi Pusat, tetapi juga Daerah. Apalagi dalam perspektif keterbukaan informasi, seperti diamanatkanUndang-Undang No 14 Tahun 2008, peraturan perundang-undangan adalah informasi yang terbuka. Sudah bukan zamannya lagi instansi pemerintah menganggap peraturan sebagai informasi yang rahasia.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi mengakui sebagai pusat jaringan dan law center pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM masih kesulitan mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan. Terutama mengumpulkan peraturan daerah (perda) provinsi dan kabupaten/kota. “Mengoleksi perda masih sulit,” ujarnya kepadahukumonline.

Menyadari kelemahan penerapan sistim JDIH dalam dua belas tahun terakhir, pemerintah akhirnya memperbarui regulasinya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Regulasi terbaru ini menggantikan Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999.

Poin penting pembaruan regulasi JDIH, menurut Wicipto, adalah penguatan peran Kantor Wilayah Hukum dan HAM di tiap provinsi. Kanwil Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal bidang hukum yang berperan menjadi pusat layanan hukum di daerah. Melalui Perpres No 33 Tahun 2012, Kanwil-lah yang berkewajiban memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

Konsep ini diharapkan bisa mengatasi problem JDIH selama ini, yakni kesulitan mendokumentasikan Perda. “Diharapkan Kanwil langsung bekerja sama dengan Pemda,” kata Wicipto.

Pemerintah membentuk Pusat JDIH yang melibatkan pakar hukum, pakar dokumentasi, dan pakar teknologi dan komunikasi. Cuma, Wicipto mengakui kebijakan baru ini belum disosialisasikan ke instansi lain anggota jaringan mengingat Perpres baru terbit 20 Maret lalu.

Meskipun sudah ada kebijakan baru tetap ada hambatan riil. Kemampuan setiap instansi menjalankan sistim JDIH tidak sama. Belum semua lembaga menerapkan proses digitalisasi dan mempublikasikan peraturan perundang-undangannya ke dalam website. Belum lagi kecepatan publikasi peraturan agar lebih mudah dan cepat diakses masyarakat.

 

sumber :  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f97ae8a02d47/pemerintah-perbarui-regulasi-jdih

Rabu, 25 April 2012

              downloadPeraturan Presiden No 33 Tahun 2012

Terakhir diedit: 23-05-2012 23:20

Pendapat pengguna Quote artikel di website Favorit Cetak Email Artikel berhubungan Selanjutnya
 
Sambutan Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab Bojonegoro

 kabag hukum dan peraturan perundang-undangan


 

 

Keberhasilan suatu instansi pengelola dokumentasi dan informasi hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mencapai suatu tujuan, dapat dilihat dari sampai sejauh mana upaya yang dilakukan agar dapat mempermudah pekerjaaanya. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesatnya mempunyai daya tarik tersendiri bagi manusia pada umumnya dan pengelola dokumentasi dan informasi hukum pada khususnya untuk melaksanakan otomasi secara menyeluruh. Selain sangat membantu dalam pekerjaan mengelola dokumentasi, otomasi juga sangat efisien dalam hal penggunaan waktu.
Era globalisasi memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan otomasi, karena mendorong pengelola dokumentasi untuk mau tidak mau turut serta di dalamnya. Teknologi Informasi yang merupakan bagian dari otomasi menjadi sangat krusial bagi pengolah dokumentasi, karena dapat mempermudah pelaksanaan dokumentasi secara maksimal.

Permasalahan yang ada dan timbul dalam pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum selama ini, seperti adanya penumpukan bahan/data dan proses pekerjaan yang memerlukan tahapan panjang dalam mengelola dokumentasi dimana menyebabkan lambatnya penyebaran informasi kepada masyarakat. Maka timbul suatu tekad yang kuat bagi pengelola dokumentasi untuk melangkah maju ke depan dengan mencari sesuatu yang dapat membantu meringankan, mempermudah dan efisiensi dalam pekerjaannya. Mengingat pentingnya bahan/data hukum untuk diinformasikan kepada masyarakat, maka sangat diperlukan adanya suatu alat bantu yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi masalah proses pengolahan bahan/data hukum tersebut.
Pembuatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola dokumentasi merupakan upaya yang mencerminkan pelaksanaan otomasi tersebut.

 

 

 

 

 

 

Sesuai Keputusan Presiden No 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional yang dicabut dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan yang menetapkan dan mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada publik,  maka dibentuklan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bojonegoro ini   yang akan digunakan sebagai media publikasi seputar perkembangan dan informasi terbaru dari produk hukum daerah Kabupaten Bojonegoro.

 

 

 

 

 

 

Website JDIH Kabupaten Bojonegoro ini dikelola oleh Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang  diharapkan dapat berperan sebagai media sosialisasi dan penyebaran informasi produk hukum daerah  Kabupaten Bojonegoro secara mudah, cepat, dan akurat  bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Website ini juga diharapkan dapat membantu penyebarluasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik kebijakan bidang hukum ataupun kebijakan di bidang-bidang lainnya, sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat luas dan dapat dilaksanakan serta diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tingkat kesadaran dan pemahaman akan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dapat tercipta dengan baik.

 

 

 

Akhir kata, kami tetap mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat dan pengguna sehingga fasilitas dan layanan yang terdapat di website ini dapat terus di update untuk penyempurnaannya.

 

 

 

 

Hormat Kami,

 

 

 

AGUS SUPRIYANTO, SH, MSi