DPRD Kian Sulit Permainkan Kunker

Surabaya, JDIH. Anggota DPRD Jatim tidak bisa bermain-main lagi terkait kunjungan kerja (kunker) di luar wilayah. Turunnya Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 membuat semua kunker yang dilakukan setiap anggota dewan untuk setiap pengeluaran harus dirinci secara detail (at cost). Apalagi, permasalahan ini menjadi catatan penting di dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013.

 Sumber resmi di lingkup DPRD Jatim menegaskan sebelum turunnya Permendagri 16/2013 yang ternyata banyak ditemukan adanya kebocoran anggaran terkait uang saku yang diberikan kepada setiap anggota dewan yang akan melakukan kunker. Dimana cash back dari kunker ini bisa mencapai 50 persen. ini karena untuk hotel yang seharusnya digunakan untuk satu orang ternyata dipakai berdua, termasuk dana untuk pesawat serta makan ternyata bisa diirit.

 “Tak heran merekapun sering memanfaatkan kunker untuk mendapatkan cash back atau pengembalian anggaran. Namun dengan adanya Permendagri ini maka semua harus tertib. Artinya semua anggaran perjalanan dinas dirinci secara detail. Mulai dari makan, tidur hingga transportasi”  tegas sumber tersebut yang menolak namanya  dikorankan, Selasa (12/3).

 Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron D Pasaribu ketika dikonfirmasi membenarkan  adanya ketentuan baru tersebut. Menurutnya, dalam anggaran kunker tidak ada yang berubah cuma pengeluaran anggarannya akan dirinci secara detail. Ini penting jangan sampai kedepannya timbul korupsi terkait penggunaan anggaran kunker.

 “Intinya dewan setuju dan mendukung keluarnya Permendagri 16/2013. Hal ini sebagai upaya menekan adanya korupsi uang negara. Toh sebelum keluarnya Permendagri, DPRD Jatim sudah taat terhadap segala aturan, menyusul ditandatangani pakta integritas antara Gubernur Jatim dan KPK”,  tegas politisi asal Partai Golkar ini.

 Diakuinya, meski Permendagri ini resmi berlaku pada Januari 2013, namun untuk Jatim disepakati dilaksanakan pada April 2013. Pasalnya, sebelum Permendagri ini dilaksanakan perlu ada payung hukum berupa SK Gubernur.

 Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Nur Wiyatno menegaskan jika pelaksanaan Permendagri 16/2013 tentang ketentuan at cost untuk Jatim disepakati dilaksanakan pada April 2013, Ini   karena Biro Hukum masih menyusun SK Gubernur yang akan dijadikan Payung Hukum dalam melaksanakan peraturan tersebut.

 “Sesuai hasil pertemuan antara legislatif dan eksekutif disepakati pelaksanaan Permendagri 16/2013 pada bulan April seraya menunggu sampai SK Gubernur turun,” tegasnya.

 Seperti diketahui, dalam setiap kunker di wilayah Jatim seorang  anggota dewan dapat mengantongi cash back antara Rp. 1 juta sampai Rp. 2 juta. Sedang luar provinsi antara Rp. 2,5 juta hingga Rp. 3 juta. Pasalnya uang saku yang dibayarkan ternyata tidak semuanya ‘dibelanjakan’. Sebaliknya , mereka memilih mengirit swaat tidur di hotel, makan maupun untuk transportasi.

 “Dari situlah mereka senang saat kunker karena dapat mengantongi cash back hingga 50  persen,” tandas salah satu anggota dewan yang menolak namanya disebutkan.

Sumber :

Harian Bhirawa
Tanggal 13 Maret 2013

By | 2013-03-15T13:57:03+00:00 March 15th, 2013|Categories: Berita, Berita Daerah, Umum|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment