logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Saya pikir kesuksesan adalah campuran dari memiliki bakat untuk bidang yang anda lakukan, mengetahui bahwa itu semua tidaklah cukup, bahwa anda harus bekerja keras dan memiliki tujuan Margaret Thatcher

Sosialisasi Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek 2016

Written by on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Penyuluhan Hukum

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan hukum bagi masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek. Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh masyarakat desa setempat masing – masing sebanyak 40 (empat puluh) orang. Adapun materi yang dibawakan oleh para narasumber yaitu :

  • img_2139
  • img_2193

  • img_2200

  • img_2207

  • img_2231

362 total views, 1 views today

Sosialisasi / Penyuluhan Hukum di Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek

Written by on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Penyuluhan Hukum

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan hukum bagi masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Desa Manggis Kecamatan Panggul. Acara dimulai dari pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh masyarakat desa setempat masing – masing sebanyak 40 (empat puluh) orang. Adapun materi yang dibawakan oleh para narasumber yaitu :

  • img_2042

  • img_2055

  • img_2075

  • img_2090

  • img_2091

  • Narkotika. BNK Kabupaten Trenggalek (Djainul, M).
  • Penghapusan KDRT, Perlindungan Anak dan Jaringan Layanan P2TP2A (Christina Ambarwati, BPPPAKB Kab. Trenggalek).
  • Perda Kab. Trenggalek No. 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Anik Suwarni, SH. MSi).

310 total views, no views today

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

 
  • img-20161103-wa0006

  • img-20161103-wa0007

Pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 pukul 09.00 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat Biro Hukum (R. Soewondo Ranoewidjojo), didakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Bangunan Gedung, yang dipimpin oleh Kabag Binwas Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi dan Tim Kabupaten Nganjuk. Hasil rapat Fasilitasi dapat disimpulkan bahwa Raperda Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri PU yang baru ditetapkan yaitu Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan diantaranya yaitu :
  1. Sanksi Pidana yang mengatur  pelanggaran Undang-Undang, diminta untuk diubah menjadi sanksi Pidana Pelanggaran Perda. Artinya apabila yang dilanggar itu adalah substansi UU maka tidap perlu diatur lagi di dalam Perda kecuali sebagai penegasan.

  2. Ketentuan Peralihan perlu dikaji kembali khususnya pengurusan IMB dan SLF terhadap Bangunan Gedung, Bangunan Hunian sederhana dan Bangunan Hunian Non Sederhana yang sudah ada sebelum Perda ini diundangkan. Ketentuan ini perlu dikaji secara baik sehingga pemberlakuan Perda itu nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

284 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN PAMEKASAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

img_20161101_111304_burst2

Pada tanggal 1 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi dan Evaluasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Pamekasan, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada prinsipnya mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Waru yang baru dibentuk. Sedangkan substansinya perlu disesuaikan dengan Peruturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit .
  2. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada prinsipnya sebagian besar substansinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun demikian terhadap muatan lokal yang mengatur persyaratan Perangkat Desa, terdapat persyaratan yang mengatur agama. Ketentuan ini oleh Tim Provinsi dan setelah dikonsultasikan dengan Bp. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim sepakat untuk disempurnakan  karena sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Agama menjadi kewenangan mutlak dari Pemerintah Pusat.

277 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

20161031_141210

Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 13.00 s/d selesai, bertempat di ruang rapat Biro Hukum Setda Prov. Jatim, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Kabag Kebijakan dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Batu, mengadakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud terdapat beberapa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Namun demikian terkait dengan kewenangan dan nilai variabel atau Tipe Perangkat Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OPD Kota Batu termasuk urutan ke 35 untuk fasilitasi di Biro Hukum, sedangkan yang belum difasilitasi terdapat 3 Kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.

322 total views, 1 views today