logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Jadilah apapun itu yang sedang Anda cari. Bila Anda ingin sehat, hiduplah dengan sehat. Bila Anda ingin bahagia, hiduplah dengan bahagia. Bila Anda ingin kaya, hiduplah seperti orang kaya, yang tidak takut berbagi semua “harta” nya dengan siapa saja. Dr. Wayne Dyer

Human Traficking

Written by Yanti on . Posted in Berita, Penyuluhan Hukum

Mojokerto, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

dscf3625 “Permasalahan Human Traficking ( Perdagangan Orang ) di Jawa Timur sesuai data dari Bareskrim Mabes Polri menempati urutan ke 3 ( tiga ) setelah Jawa Barat dan Kalimantan Barat, sehingga perlu adanya perhatian yang serius terhadap permasalahan ini, selain itu berdasarkan data ILO, bisnis  Human Traficking menempati urutan ke 3 ( tiga ) setelah Narkoba dan Perdagangan Senjata.

901 total views, no views today

Pembalikan Beban Pembuktian

Written by Yanti on . Posted in Resensi Buku

576429_360341800690027_1130003821_nSurabaya, Perpustakaan Apakah itu Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi?. Kunjungi Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Jln Pahlawan 110 Surabaya Gedung Bappeprov Jatim Lt 3 Depan Tugu Pahlawan, disini telah mengkoleksi buku yg mengulas tentang Pembalikan Beban Pembuktian : Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dr. A. Djoko Sumaryanto, SH. MH. Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2009. xii, 249 hlm, 20 cm No Klasifikasi : 345.02 NIB: 00006612/B/2012 Rak : N3

Korupsi sebagai suatu gejala sosial yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu diatasi dengan usaha-usaha secara menyeluruh, integral dan simultan, baik preventif maupun represif agar korupsi dapat diberantas dengan efektif dan efisien.

817 total views, no views today

Tak Semua Perda Harus Miliki Pergub

Written by Yanti on . Posted in Berita, Berita Daerah

Surabaya, JDIH Jatim - Tidak semua Peraturan Daerah (Perda) harus diikuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub), kemunculan Pergub yang mengikuti Perda disesuaikan amanah perundangan dan Perda tersebut. Penegasan ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto Kepada jajaran SKPD Pemprov Jatim, Selasa (22/1). Penjelasan Kabiro Hukum ini terkait dengan munculnya pemberitaan di beberapa media yang menyatakan banyak Perda (Peraturan Daerah) yang belum memiliki Pergub.

934 total views, no views today