logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Mereka yang tidak bisa mematuhi peraturan berarti tidak bisa menjadi pemimpin Benjamin Franklin

DPRD: Pelantikan Gubernur Jatim Sesuai Jadwal

Written by Yanti on . Posted in Berita Nasional

pakde2REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Timur memastikan pelantikan Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf oleh Menteri Dalam Negeri tetap dilaksanakan pada 12 Februari 2014 dan tidak ada penundaan jadwal.

“Badan Musyawarah DPRD Jatim telah menetapkan pelantikan 12 Februari. Persiapan sudah dilakukan secara matang. Jadi tidak benar kalau ada rumor jadwal pelantikan Gubernur Jatim diundur,” ujar Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis.

1,312 total views, no views today

Presiden SBY Sudah Tandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Written by Yanti on . Posted in Berita Nasional

ASNOleh : Desk Informasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (15/1) lalu telah menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 19 Desember 2013 lalu menjadi Undang-Undang Nomor  5 Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut laman Kementerian PAN-RB, Kamis (16/1), UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Ada beberapa substansi yang diatur dalam UU No. 4/2014 ini, diantaranya ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi. Dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi.

1,903 total views, no views today

Menjaga Pelaksanaan BPJS di Tahun Politik

Written by Yanti on . Posted in Berita

bpjs

Masyarakat harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BJS dengan ketat.  Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi. Di tahun yang sama, perhelatan demokrasi nasional, pemilihan umum, akan digelar. Karena itu, pelaksanaan tahun pertama BPJS akan beresiko dimanfaatkan untuk tujuan dan kepentingan politik. Tahun politik tersebut diyakini akan mewarnai pelaksanaan BPJS. 

2,133 total views, no views today