logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna” Vincent Van Gogh

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota

Tugas
Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota mempunyai tugas koordinasi pembinaan dan pengawasan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Fungsi
  1. pembinaan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota;
  2. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
  3. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  4. pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;
  7. pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah I;
  2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah II;
  3. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah III.
Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah I, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah II, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah III, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi dan fasilitasi terhadap kebijakan Kabupaten/Kota;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi kebijakan Kabupaten/Kota; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016

4,217 total views, 4 views today

Leave a comment


9 − 2 =