logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Lihatlah masa lalumu. Masa lalumu menentukan dimana kamu saat ini. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan dimana kamu berada besok. Apakah kamu bergerak maju atau diam di tempat?” Tom Hopkins

Bagian Bantuan Hukum

Tugas
Bagian Batuan Hukum mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi serta pemajuan hak asasi manusia.
Fungsi
  1. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  2. pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan;
  3. fasilitasi pemberian izin Gubernur untuk pemeriksaan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  4. pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
  5. pelaksanaan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  6. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
  7. penyusunan pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
Bagian Batuan Hukum, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Litigasi;
  2. Sub Bagian Non Litigasi;
  3. Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia.
Sub Bagian Litigasi, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum;
  2. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Non Litigasi, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dan pertimbangan hukum;
  2. menyiapkan bahan penyelesaian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan;
  3. menyiapkan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  4. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian izin Gubernur untuk pemeriksaan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pejabat eselon II di lingkunganPemerintah Provinsi; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia;
  2. menyiapkan bahan perumusan program dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
  3. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan LHKPN dan LHKASN; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016

4,188 total views, 2 views today

Leave a comment


6 × 8 =