logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Saya hanya bekerja dan bekerja. Tak peduli penilaian orang… mau jelek, mau gagal, mau berhasil… yang penting saya bekerja Jokowi Follow

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Tugas
Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perumusan penyusunan produk hukum Provinsi baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking), pengkajian produk hukum serta pengundangannya.
Fungsi
  1. pelaksanaan penyusunan produk hukum Provinsi yang bersifat pengaturan (regeling);
  2. pelaksanaan penyusunan produk hukum Provinsi yang bersifat penetapan (beschikking);
  3. pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;
  4. pelaksanaan penerbitan dan/atau pengundangan produk hukum; dan
  5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
  2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
  3. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.
Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat pengaturan (regeling);
  2. menyiapkan pembahasan rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat pengaturan (regeling);
  3. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  4. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelarasan rancangan peraturan daerah;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat penetapan (beschikking);
  2. menyiapkan bahan penerbitan himpunan peraturan perundang-undangan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi terhadap rancangan produk hukum Provinsi yang bersifat penetapan (beschikking) dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi lain;
  4. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi pusat; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian serta harmonisasi produk hukum;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan registrasi produk hukum Provinsi;
  3. menyiapkan bahan penyusunan administrasi pengundangan produk hukum Provinsi;
  4. menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah Provinsi dan berita daerah Provinsi;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
 Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016

4,133 total views, 3 views today

Leave a comment


× 7 = 28