logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.” Winston Churchill

Visi Misi

Hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai informasi yang bersifat publik perlu diketahui oleh masyarakat karena harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan peraturan dan perundang-undangan, yang berarti masyarakan diberi kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, karena anekdot “boleh melanggar hukum karena tidak tahu undang-undang” sudah tidak berlaku. Disisi lain kebebasan itu perlu, mengingat hukum tidak akan punya arti jika tidak ada yang mengetahui dan memperdulikannya. Dampak dari ketidakpedulian terhadap hukum akan menyebabkan eksistensi hukum tidak bisa memberikan perlindungan apapun bagi semua pihak.

Dalam Rangka mewujudkan tujuan JDIH dalam menciptakan suatu kemampuan (unit dan aparatur) menyediakan peraturan dan dokumen hukum yang tepat dalam waktu yang singkat dengan biaya serendah mungkin serta terjalin komunikasi antar anggota jaringan, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur berupaya menjadikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pusat informasi hukum yang dapat berfungsi maksimal untuk menyebarluaskan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan bagi anggota jaringan dan masyarakat di Propinsi Jawa Timur serta memberikan konstribusi informasi hukum secara nasional memiliki visi “Layanan informasi hukum yang mudah, cepat dan akurat menuju masyarakat sadar hukum”.

Untuk mencapai sasaran dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada pengguna informasi baik instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan yang  terjangkau sampai pelosok tanah air secara mudah, cepat dan akurat, maka visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas ragam pelayanan.
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum.
  3. Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan.
  4. Menjadikan fasilitas yang tersedia untuk kerjasama dan pembentukan jaringan yang seutuhnya.
  5. Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai konstributor opini, analisa maupun informasi edukatif.

Dengan demikian apabila ke-5 misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka bukan suatu hal yang mustahil visi dimaksud dapat terpenuhi sehingga masyarakat sadar hukum di Indonesia dapat segera terwujud.

8,404 total views, 3 views today

Leave a comment


4 + = 5