logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.” Winston Churchill

Produk Hukum Pusat

NameSizeHits
NameSizeHits
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010220.4 KiB177
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum Dan Penyimpangan Pajak88.3 KiB146
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara51.9 KiB134
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013875.0 KiB143
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Revitalisasi Industri Pupuk40.2 KiB168
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century85.9 KiB170
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional73.8 KiB173
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 20132.0 MiB90
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan48.6 KiB150
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penanganan Warga Negara Indonesia Di Mesir70.7 KiB158
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah58.4 KiB199
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan Dan Pemurnian Di Dalam Negeri137.1 KiB163
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 201077.0 KiB157
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara87.5 KiB145
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor56.8 KiB161
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan256.6 KiB191
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim68.8 KiB151
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah64.4 KiB126
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak258.3 KiB162
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Penanganan Warga Negara Indonesia Di Libya71.1 KiB141
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan Dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi52.5 KiB151
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut70.4 KiB122
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 201190.8 KiB140
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201256.5 KiB131
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201361.1 KiB142
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim1.5 MiB237
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011899.0 KiB157
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014217.7 KiB210
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah72.6 KiB114
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut493.9 KiB146
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations Tahun 2011186.1 KiB139
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 201512.6 MiB1119
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Energi Dan Air61.9 KiB140
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioriitas Pembangunan Nasional Tahun 201110.6 MiB128
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan56.4 KiB121
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan134.7 KiB145
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012331.4 KiB145
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberatasan Korupsi Tahun 20141.0 MiB103
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha M178.0 KiB215
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga166.7 KiB154
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014534.2 KiB120
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal121.7 KiB198
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak206.5 KiB223
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah183.6 KiB485
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations192.9 KiB124
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat53.5 KiB143
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1659 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kota Kediri Tahun Pajak 201450.3 KiB388
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1660 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kota Batu Tahun Pajak 201450.4 KiB327
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1661 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kota Blitar Tahun Pajak 201450.8 KiB376
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1662 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Blitar Tahun Pajak 201450.6 KiB282
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1663 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Jember Tahun Pajak 201450.4 KiB307
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1664 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Bondowoso Tahun Pajak 201450.5 KiB303
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1665 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Situbondo Tahun Pajak 201450.5 KiB313
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1666 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Tulungagung Tahun Pajak 201450.3 KiB296
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1667 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Trenggalek Tahun Pajak 201450.5 KiB322
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1668 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Kediri Tahun Pajak 201450.7 KiB317
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1669 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Nganjuk Tahun Pajak 201450.4 KiB347
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1670 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun Pajak 201450.4 KiB352
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1671 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kota Probolinggo Tahun Pajak 201450.3 KiB380
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1672 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Probolinggo Tahun Pajak 201450.3 KiB318
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1673 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Lumajang Tahun Pajak 201450.4 KiB262
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1674 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Pasuruan Tahun Pajak 201488.5 KiB397
Kepmenkeu RI Nomor KEP - 1675 WPJ.12 2013 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan) Untuk Kabupaten Malang Tahun Pajak 201450.2 KiB420
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Ekstradisi45.1 KiB189
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden81.1 KiB167
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Development Centreorganization For Economic Co-Operation And Development41.0 KiB150
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional199.1 KiB230
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupat177.6 KiB130
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah93.1 KiB230
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden21.0 KiB154
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden80.3 KiB144
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, Dan Kejaksaan Negeri Boroko33.5 KiB142
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Institute For Democracy And Electoral Assistance61.2 KiB165
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, Dan Wilayah Sungai Jratunseluna 438.5 KiB265
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden170.5 KiB158
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018253.0 KiB136
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games(Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 201147.7 KiB135
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara52.7 KiB109
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Dan Kabupaten Barito Utara46.2 KiB181
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Hari Ikan Nasional56.9 KiB172
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden21.2 KiB195
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Association Of South East Asian Nations (Asean) Regional Forum Disaster Relief Exercise (Arf Direx) Tahun 201164.6 KiB140
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 201288.7 KiB132
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, Dan Kota Tomohon171.9 KiB168
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asean Institute For Peace And Reconciliation154.4 KiB89
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial31.7 KiB139
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten184.0 KiB189
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur61.8 KiB215
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden215.6 KiB96
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi29.1 KiB163
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia12.6 MiB792
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional81.8 KiB126
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke501.8 KiB310
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial166.3 KiB161
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam Tahun 20161.4 MiB86
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia Untuk Association Of South East Asian Nations Tahun 2011104.7 KiB168
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum46.6 KiB138
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden201.9 KiB161
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-Permanent International Association Of Road Congress170.0 KiB125
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus28.9 KiB300
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati54.4 KiB144
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 201397.7 KiB120
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden159.0 KiB175
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden34.6 KiB148
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 20115.9 MiB128
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Consumers International (Konsumen Internasional)60.0 KiB147
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden285.0 KiB82
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia308.1 KiB87
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional30.7 KiB161
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-Rakyat3.4 MiB234
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri Dan Wakil Menteri Untuk Pemerintahan Tahun 2009-201451.5 KiB133
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Hari Musik Nasional40.1 KiB157
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015164.9 KiB132
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016949.2 KiB101
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Ekstradisi45.5 KiB190
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Bungku, Kejaksaan Negeri Pangurupan, Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang, Kejaksaan Negeri Gunung Tua, Dan Kejaksaan Negeri Morotai Sel962.3 KiB284
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016451.7 KiB109
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta23.5 KiB200
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi49.2 KiB144
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Cabinet Ampere Nomor Se-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967479.0 KiB269
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018505.2 KiB119
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden201.7 KiB131
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Open Government Partnership464.1 KiB255
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Muna, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sintang, Dan Kota Ternate177.2 KiB147
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional88.3 KiB120
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden10.8 KiB135
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional555.9 KiB325
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah205.3 KiB224
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai71.5 KiB165
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri43.0 KiB148
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) IX Tahun 2013123.0 KiB151
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Govermen Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014925.5 KiB282
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019195.0 KiB81
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden82.4 KiB152
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah54.4 KiB145
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquefied Natural Gas Tangguh63.5 KiB149
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Martapura Dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang47.9 KiB178
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua249.0 KiB62
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri81.3 KiB140
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati41.4 KiB134
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden331.5 KiB132
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden319.4 KiB295
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Par54.6 KiB211
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang17.7 KiB145
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam1.4 MiB507
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd+82.2 KiB103
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional)14.4 KiB119
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan570.8 KiB258
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014488.9 KiB107
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah130.1 KiB247
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 294.2 KiB102
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional21.2 KiB154
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun722.6 KiB257
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014361.7 KiB105
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah214.7 KiB693
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, Dan Kejaksaan Negeri Me86.6 KiB106
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha42.2 KiB129
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan405.8 KiB204
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden165.9 KiB195
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H 2016M178.0 KiB94
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia45.8 KiB176
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Dalam Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia943.9 KiB110
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Hari Santri1.0 MiB94
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group On Money Laundering37.7 KiB139
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 201380.6 KiB158
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden 181.8 KiB262
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden69.7 KiB110
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group36.1 KiB147
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur47.8 KiB153
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden160.0 KiB85
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila180.5 KiB106
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)3.0 MiB232
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden186.3 KiB225
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran15.9 MiB117
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur100.6 KiB98
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah3.0 MiB123
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat Dari Unsur Profesional262.2 KiB121
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 201142.1 KiB141
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional36.1 KiB137
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsunen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bun165.2 KiB162
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik34.5 KiB152
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi174.0 KiB220
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden26.2 KiB133
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hari Veteran Nasional58.1 KiB199
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden24.8 KiB116
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 201265.3 KiB124
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum37.9 KiB156
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pengakhiran Masa Tugas Tenaga Yang Ditempatkan Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai41.0 KiB131
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 – 201453.7 KiB140
MENTERI KEUANGAN NOMOR 127PMK.0112014130.8 KiB156
MENTERI KEUANGAN NOMOR 133PMK 022014134.4 KiB335
MENTERI KEUANGAN NOMOR 231PMK 072014134.8 KiB167
MENTERI KEUANGAN NOMOR 234PMK 072014135.4 KiB163
MENTERI KEUANGAN NOMOR 235PMK.072014137.9 KiB245
PERATURAN MENTERERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT1.7 MiB118
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (2)92.9 KiB124
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESI A NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN T28.5 KiB126
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH1.2 MiB138
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN KARA1.4 MiB205
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN KARAWANG1.4 MiB106
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN2.9 MiB130
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT177.0 KiB180
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT1.5 MiB160
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT1.0 MiB193
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT854.7 KiB177
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA C21.9 KiB99
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA C21.9 KiB129
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA C21.9 KiB110
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA72.7 KiB152
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA75.3 KiB144
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA1.0 MiB151
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH117.6 KiB172
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN2.4 MiB96
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN2.4 MiB124
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH125.6 KiB169
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI141.2 KiB134
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI141.2 KiB119
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI141.2 KiB139
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATIWALIKOTA DAN WAKIL BU70.0 KiB112
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATIWALIKOTA DAN WAKIL BUPATI70.0 KiB125
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN26.9 KiB140
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN1.4 MiB153
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATENSUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH134.2 KiB156
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH42.4 KiB113
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPAT151.6 KiB123
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPAT151.6 KiB99
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPAT151.6 KiB120
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH133.5 KiB158
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH133.5 KiB152
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANGSTANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH30.9 KiB126
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT1.7 MiB129
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT1.7 MiB98
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT1.7 MiB121
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI93.8 KiB109
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT1.4 MiB133
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT1.4 MiB123
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITU46.1 KiB121
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201420.9 KiB136
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH42.9 KiB164
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN ANJUNGAN DAERAH DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH42.9 KiB115
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR84.1 KiB125
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR84.1 KiB125
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR84.1 KiB97
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI39.2 KiB161
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT PEMBACA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK343.2 KiB152
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DANATAU WAKIL KEPALA DAERAH55.0 KiB193
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT37.0 KiB179
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT47.6 KiB119
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT37.1 KiB153
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI4.8 MiB121
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVI49.6 KiB106
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVI49.6 KiB157
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI53.6 KiB124
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA773.2 KiB110
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA773.2 KiB94
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA773.2 KiB120
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA773.2 KiB110
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA2.6 MiB167
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA2.6 MiB103
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA33.5 KiB103
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA33.5 KiB118
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR23.4 KiB115
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KOTA BINJAI DAN BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KO1.4 MiB95
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KOTA BINJAI DAN BATAS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN KO1.4 MiB212
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT163.0 KiB102
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT163.0 KiB128
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH39.9 KiB143
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH39.9 KiB115
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN185.7 KiB119
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN185.7 KiB127
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI42.8 KiB131
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI42.8 KiB114
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT33.0 KiB127
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT33.0 KiB134
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA121.9 KiB134
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA25.2 KiB144
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARATPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT134.1 KiB167
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT99.9 KiB132
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BREBES DENGAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH153.4 KiB148
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGANKABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU138.0 KiB111
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN576.0 KiB141
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA DAN BATAS DAERAH KAB151.6 KiB114
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA DAN BATAS DAERAH KAB151.6 KiB100
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA DAN BATAS DAERAH KAB151.6 KiB153
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN163.4 KiB126
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGEN309.4 KiB126
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGEN309.4 KiB149
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN30.2 KiB122
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR23.3 KiB122
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKANPENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUN176.1 KiB655
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH172.9 KiB147
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU55.7 KiB145
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PACITAN DENGAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR28.7 KiB127
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH83.7 KiB152
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR53.8 KiB134
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH107.8 KiB159
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH36.0 KiB138
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH97.6 KiB150
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH 63.1 KiB1889
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH TAH63.1 KiB174
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH115.6 KiB134
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERA1.4 MiB756
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERA1.4 MiB142
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH1.4 MiB101
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL48.2 KiB158
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT55.1 KiB119
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT55.1 KiB114
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA407.8 KiB431
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA407.8 KiB129
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA407.8 KiB121
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR121.2 KiB135
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR121.2 KiB125
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR126.2 KiB135
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DENGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA51.1 KiB150
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH46.5 KiB249
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO (2)147.8 KiB128
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POHUWATO DENGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO147.1 KiB155
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POHUWATO DENGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO147.1 KiB110
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO147.2 KiB122
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO182.2 KiB147
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT187.6 KiB182
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI227.9 KiB110
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258PMK.0112014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KEUANGANDI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL123.8 KiB178
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MALANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN143.1 KiB177
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268PMK.052014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DANA OPERASIONAL MENTERIPIMPINAN LEMBAGA131.5 KiB174
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269PMK.052014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA134.7 KiB174
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 270PMK.052014 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT118.8 KiB232
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2014117.9 KiB125
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN128.8 KiB119
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN128.8 KiB206
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101PMK.012014 TENTANG PENILAI PUBLIK354.5 KiB226
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM147.1 KiB159
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM149.2 KiB201
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM146.2 KiB206
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA146.2 KiB175
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU122.1 KiB149
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107PMK.062014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN120.5 KiB213
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107PMK.062014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67PMK.062012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL122.1 KiB213
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108PMK.012014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN161.9 KiB200
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN27.5 KiB140
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110PMK.012014 TENTANG PEJABAT PENGGANTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN129.4 KiB162
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111PMK.032014 TENTANG KONSULTAN PAJAK167.9 KiB163
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111PMK.032014 TENTANG KONSULTAN PAJAK167.9 KiB110
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM144.6 KiB180
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113PMK.032014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR123.3 KiB233
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M DJAMIL PADANG144.7 KiB165
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116PMK.0112014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR137.2 KiB200
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN130.6 KiB132
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG130.6 KiB112
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG130.6 KiB146
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN155.2 KiB158
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN130.3 KiB156
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG158.2 KiB145
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN151.4 KiB166
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN130.3 KiB171
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG130.5 KiB152
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN131.8 KiB127
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN148.1 KiB137
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN130.8 KiB138
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN130.8 KiB151
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN130.8 KiB129
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG128.7 KiB123
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136PMK.022014 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA187.1 KiB166
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137.1PMK.0112014 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAPIMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN28.5 KiB120
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT140.5 KiB128
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA140.5 KiB109
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA140.5 KiB165
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139PMK.032014 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN137.8 KiB225
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13PMK.012014 TENTANG PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK174.9 KiB163
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140PMK.062014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG250.9 KiB242
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141PMK.022014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN138.6 KiB190
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142PMK.072014 TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKAPERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENAN145.4 KiB141
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143PMK.062014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106PMK.062009 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEM137.9 KiB133
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143PMK.062014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106PMK.062009 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEM137.9 KiB161
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144PMK.052014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJIPENSIUNTUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PE258.8 KiB149
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145PMK.042014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145PMK.042007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR163.8 KiB155
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146PMK.042014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214PMK.042008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR175.3 KiB228
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147PMK.052014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229PMK.052013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN121.6 KiB179
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168PMK.072009 TENTANG PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN136.2 KiB162
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149PMK.0112014 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR145.3 KiB162
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14PMK.012014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168PMK.012011 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA,143.2 KiB187
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150PMK.062014 TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA175.9 KiB95
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150PMK.062014 TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA175.9 KiB211
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152PMK.022014 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA158.6 KiB153
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153PMK.0112014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 75PMK.0112012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAK141.1 KiB178
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154PMK.052014 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARANNEGARA324.3 KiB252
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF DR R D KANDOU MANADO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN149.1 KiB155
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR KARIADI SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN148.7 KiB130
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN144.1 KiB155
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158PMK.022014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA160.7 KiB219
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA KEPOLISI147.9 KiB134
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160PMK.032014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG139.5 KiB158
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162PMK.032014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUA162.6 KiB139
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162PMK.032014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUA162.6 KiB132
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163PMK.042014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237PMK.042009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI122.1 KiB175
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164PMK.062014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIKNEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR337.8 KiB129
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164PMK.062014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIKNEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR337.8 KiB102
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165PMK.022014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HU138.1 KiB219
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165PMK.022014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HU138.1 KiB124
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167PMK.022014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KE159.2 KiB136
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168PMK.062014 TENTANG PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DANATAU MANTAN WAKIL PRE134.0 KiB136
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN119.0 KiB180
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171PMK.052014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDADUDANYA121.8 KiB139
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172PMK.052014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDADUDANYA SERTA PURNAWIRAWAN, WARAKAWU122.9 KiB139
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173PMK.0112014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT210.9 KiB189
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174PMK.072014 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2014138.8 KiB240
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176PMK.042014 TENTANG PERCEPATAN PEMERIKSAAN PABEAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK148.7 KiB154
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177PMK.022014 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA173.8 KiB150
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN142.4 KiB152
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN120.5 KiB206
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181PMK.012014 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEUANGAN122.6 KiB174
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181PMK.012014 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEUANGAN122.6 KiB143
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SARDJITO YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN129.8 KiB125
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SARDJITO YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN129.8 KiB160
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183PMK.072014 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPAT131.1 KiB123
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183PMK.072014 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPAT131.1 KiB169
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183PMK.072014 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPAT131.1 KiB124
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184PMK.042014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA175.0 KiB332
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184PMK.042014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA175.0 KiB194
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185PMK.062014 TENTANG PENILAIAN BARANG JAMINAN DANATAU HARTA KEKAYAAN LAIN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN P216.0 KiB255
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN125.1 KiB129
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN125.1 KiB148
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NA147.2 KiB127
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL147.2 KiB172
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188PMK.012014 TENTANG IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DAN GANTI RUGI BAGI MAHASISWA DAN137.9 KiB144
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188PMK.012014 TENTANG IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DAN GANTI RUGI BAGI MAHASISWA DAN137.9 KiB141
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 189PMK.062014 TENTANG PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DANATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN148.2 KiB167
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN136.9 KiB175
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190PMK.052014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT148.5 KiB297
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191PMK.032014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN118.5 KiB182
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191PMK.032014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN118.5 KiB116
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192PMK.0112014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130PMK.0112011 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN116.1 KiB140
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194PMK.052014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN148.7 KiB150
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195PMK.022014 TENTANG STANDAR STRUKTUR BIAYA137.3 KiB478
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196PMK.052014 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMAKARYA PENGU159.9 KiB235
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN144.3 KiB140
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNGPADA KEMENTERIAN KESEHATAN144.7 KiB127
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSARPADA KEMENTERIAN KESEHATAN29.0 KiB138
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN122.3 KiB139
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN122.3 KiB182
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN144.4 KiB471
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN140.2 KiB132
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207PMK.022014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PED148.7 KiB182
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208PMK.022014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171PMK.022013 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR I236.5 KiB282
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209PMK.052014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS SALDO DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SUMATERA YANG DIALOKASIKAN UNTUK KEGIATA125.4 KiB178
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN134.9 KiB149
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN122.4 KiB169
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211PMK.012014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN157.7 KiB1027
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212PMK.052014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PE239.5 KiB176
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213PMK.012014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 508KMK.011999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN188.0 KiB514
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214PMK.072014 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2013148.4 KiB131
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215PMK.072014 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TAHUN ANGGARAN 2012130.9 KiB129
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215PMK.072014 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TAHUN ANGGARAN 2012130.9 KiB120
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HAS120.2 KiB150
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I R SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIA151.8 KiB138
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I R SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA177.3 KiB139
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II PADA KEMENTERIAN KESEHATAN125.9 KiB147
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II PADA KEMENTERIAN KESEHATAN125.9 KiB132
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PADA KEMENTERIAN AGAMA127.2 KiB145
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222PMK.052014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA243.1 KiB341
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225PMK.052014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2014198.9 KiB155
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226PMK.042014 TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI235.0 KiB140
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227PMK.042014 TENTANG OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)256.8 KiB136
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228PMK.042014 TENTANG IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU T321.6 KiB127
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229PMK.032014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA173.5 KiB159
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22PMK.052014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN147.1 KiB283
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAY137.8 KiB133
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 232PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAY150.0 KiB131
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASILSUMBER DAYA132.2 KiB118
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASILSUMBER DAYA132.2 KiB117
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAY135.4 KiB129
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202PMK.072013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJ177.2 KiB116
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202PMK.072013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJ177.2 KiB155
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238PMK.082014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG265.3 KiB131
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238PMK.082014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG265.3 KiB123
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239PMK.032014 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN299.7 KiB130
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23PMK.032014 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK120.3 KiB286
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243PMK.032014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)282.2 KiB4409
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244PMK.022014 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015129.6 KiB159
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245PMK.022014 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2015130.1 KiB174
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246PMK.062014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA224.1 KiB152
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246PMK.062014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA224.1 KiB381
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 247PMK.062014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1PMK.062013 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA A157.7 KiB609
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248PMK.0112014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG158.1 KiB155
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24PMK.052014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENGGANTIAN DANA158.3 KiB192
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250PMK.072014 TENTANG PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA282.5 KiB278
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250PMK.072014 TENTANG PENGALOKASIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (2)464.4 KiB152
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II H S SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA PADA KEPOLISIAN N151.0 KiB169
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 252PMK.052014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARALEMBAGASATUAN KERJA206.0 KiB142
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 252PMK.052014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARALEMBAGASATUAN KERJA (2)205.7 KiB196
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 252PMK.052014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARALEMBAGASATUAN KERJA (2)205.7 KiB117
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253PMK.032014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN172.9 KiB160
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253PMK.032014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN172.9 KiB127
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253PMK.032014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN132.1 KiB166
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255PMK.032014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DANBANGUNAN DAN SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK132.1 KiB120
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 256PMK.032014 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN354.7 KiB214
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 257PMK.022014 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015356.2 KiB166
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 259PMK.052014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN191.4 KiB259
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260PMK.052014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA172.4 KiB194
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK PADA KEMENTERIAN KESEHATAN104.3 KiB115
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 271PMK.052014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH114.4 KiB582
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272PMk.052014 TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORANPADA KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA110.4 KiB179
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273PMK.012014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN133.5 KiB246
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274PMK.042014 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DANATAU BUNGA DALAM RANGKA KEPABEANAN174.3 KiB183
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275PMK.052014 TENTANG MANUAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA146.0 KiB261
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 277PMK.052014 TENTANG RENCANA PENARIKAN DANA, RENCANA PENERIMAAN DANA, DANPERENCANAAN KAS259.8 KiB544
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 278PMK.052014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154PMK.052014 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN114.8 KiB315
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27PMK.012014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU120.1 KiB174
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN142.6 KiB147
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN123.4 KiB139
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30PMK.032014 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN125.4 KiB165
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30PMK.032014 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN125.4 KiB126
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31PMK.032014 TENTANG SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK124.1 KiB166
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31PMK.032014 TENTANG SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK124.1 KiB142
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL127.9 KiB132
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM154.0 KiB175
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO131.5 KiB204
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36PMK.072014 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA124.7 KiB191
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37PMK.0122014 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON156.8 KiB168
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38PMK.012014 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN INDIVIDUAL ASSESSMENT CENTER149.1 KiB252
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38PMK.012014 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN INDIVIDUAL ASSESSMENT CENTER149.1 KiB185
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39PMK.042014 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG139.7 KiB264
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40PMK.042014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN173.9 KiB145
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40PMK.042014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN173.9 KiB170
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40PMK.042014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN173.9 KiB135
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42PMK.082014 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA KEPADA INVESTOR RITEL125.3 KiB170
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44PMK.082014 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN109.5 KiB231
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45PMK.082014 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER148.2 KiB225
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEDIRI149.3 KiB187
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47PMK.072014 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM121.0 KiB199
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49PMK.072014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5PMK.072014 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG PEMERINTAH KEPADA PEMERIN141.0 KiB170
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53PMK.022014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015118.9 KiB180
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55PMK.052014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97PMK.052010143.6 KiB164
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55PMK.052014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97PMK.052010143.6 KiB134
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6PMK.0112014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR134.8 KiB183
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PMK.022014 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014379.5 KiB144
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7PMK.022014 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014379.5 KiB151
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAMPERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI AC120.1 KiB147
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAMPERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI ACEH120.1 KiB152
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85PMK.072014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2014117.0 KiB110
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86PMK.072014 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAMPERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN ANG135.1 KiB129
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88PMK.072014 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM114.3 KiB112
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88PMK.072014 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM114.3 KiB169
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90PMK.062014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR115.4 KiB163
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA130.2 KiB163
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 PMK.082014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASINGLEMBAGA148.1 KiB252
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93PMK.0112014 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2016, TAHUN 2017, DAN TAHUN 2018137.2 KiB1185
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94PMK.022014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, DAN140.5 KiB260
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96PMK.0112014 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP149.5 KiB150
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN123.5 KiB195
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT147.7 KiB167
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99PMK.052014 TENTANGTARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM151.7 KiB195
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9PMK.052014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM156.5 KiB170
PP NOMOR 102 TAHUN 2014 TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA356.6 KiB135
PP Nomor 101 Tahun 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN1.1 MiB187
PP Nomor 103 Tahun 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL347.0 KiB184
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan5.9 MiB230
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia271.3 KiB213
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia723.8 KiB104
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statute Universitas Sumatera Utara13.6 MiB250
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pengawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota D376.4 KiB218
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi194.1 KiB111
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial317.3 KiB294
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 003 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh914.6 KiB159
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri259.2 KiB86
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 005 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia962.6 KiB86
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi1.4 MiB77
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik257.3 KiB78
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 008 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga1.6 MiB77
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 009 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata522.9 KiB106
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara109.9 KiB189
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang338.6 KiB120
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 010 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada414.2 KiB64
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 011 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan257.6 KiB106
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri154.4 KiB114
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 013 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan237.0 KiB94
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 015 Tahun 2015 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri139.1 KiB131
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 016 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin224.0 KiB107
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi421.9 KiB112
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 018 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu DanAtau Di Daerah-Daerah Tertentu1.0 MiB120
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 019 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama226.3 KiB179
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir843.2 KiB237
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Inpormasi Oleh Instansi Pemerintah DanAtau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana P557.3 KiB109
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 020 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik198.3 KiB105
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 021 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia261.8 KiB112
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 022 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara230.9 KiB129
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 023 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh306.3 KiB120
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 024 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan214.7 KiB77
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 025 Tahun 2015 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kawasan Berikat Nusantara182.7 KiB129
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 026 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum273.2 KiB102
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Hutama Karya109.7 KiB188
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 028 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Adhi Karya Tbk109.2 KiB170
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 029 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Waskita Karya Tbk108.3 KiB134
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahu624.6 KiB205
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20143.6 MiB165
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 039 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia204.3 KiB122
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi238.0 KiB185
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak DanAtau Produk Hewan257.4 KiB85
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 040 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai130.3 KiB308
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 041 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri389.9 KiB127
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 042 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara505.4 KiB95
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 043 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang187.2 KiB169
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 044 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian598.9 KiB129
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 045 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun472.9 KiB107
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 046 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua479.0 KiB111
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 047 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa232.6 KiB110
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 048 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan187.0 KiB108
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 049 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog198.9 KiB100
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi263.1 KiB198
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 050 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil295.1 KiB124
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 051 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran754.1 KiB98
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 052 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro605.1 KiB113
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 053 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin1.0 MiB98
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 054 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember954.3 KiB126
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 055 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan348.9 KiB142
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 056 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang246.1 KiB441
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 057 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan296.2 KiB243
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 058 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif1.7 MiB191
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP INDONESIA FERRY220.6 KiB234
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang442.8 KiB84
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 060 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua218.3 KiB157
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 061 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur208.8 KiB121
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 062 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial224.1 KiB148
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 063 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi129.3 KiB136
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 064 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan209.4 KiB685
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 065 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun367.2 KiB855
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 066 Tahun 2015 Tentang Museum398.2 KiB699
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 067 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia261.3 KiB126
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 068 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha222.9 KiB264
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 069 Tahun 2015 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak203.1 KiB165
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri175.9 KiB214
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas87.5 KiB83
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 070 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara323.5 KiB116
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 071 Tahun 2015 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kawasan Industri Wijayakus177.6 KiB126
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 072 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perusahaan Pengelola Aset131.8 KiB109
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 073 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Aneka Tambang Tbk133.3 KiB139
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 074 Tahun 2015 Tentang Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angku244.7 KiB180
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 076 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan142.1 KiB2780
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 077 Tahun 2015 Tentang Penggabungan PT Reasuransi Umum Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Reasuransi Indonesia Ut131.1 KiB151
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 078 Tahun 2015 Tentang Pengupahan387.6 KiB8756
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 079 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi140.4 KiB2514
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT ANGKASA PURA I207.7 KiB203
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara1.0 MiB115
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 081 Tahun 2015 Tentang Impor DanAtau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai280.0 KiB409
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 083 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional467.4 KiB351
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 084 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan251.1 KiB356
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 086 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani113.7 KiB139
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 087 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri114.0 KiB122
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 088 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara116.4 KiB85
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 089 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia191.3 KiB115
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial408.9 KiB166
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Ttg Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Ter3.4 MiB101
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 090 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional113.7 KiB127
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 091 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam113.5 KiB113
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 098 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional283.1 KiB196
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang904.3 KiB298
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang195.6 KiB170
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank201.5 KiB91
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia204.8 KiB130
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan373.3 KiB110
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan253.2 KiB116
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai152.9 KiB101
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam296.6 KiB317
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Hortikultura314.5 KiB141
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan394.6 KiB206
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan3.6 MiB120
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteo Rologi, Klimatologi, Dan Geofi Sika1.7 MiB122
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan1.3 MiB268
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghasilan, Hak Lainnya, Dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban1.0 MiB121
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air536.5 KiB95
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum436.9 KiB1043
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifi226.4 KiB619
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi381.9 KiB176
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi381.9 KiB195
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog5.0 MiB107
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara Ix131.2 KiB191
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara X130.4 KiB129
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara XI130.7 KiB98
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat335.1 KiB192
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat335.1 KiB211
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman7.8 MiB142
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Perkebunan Nusantara XII130.1 KiB114
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia715.8 KiB240
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan1.5 MiB242
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara1.1 MiB230
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara1.0 MiB108
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara338.9 KiB97
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film295.5 KiB244
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah3.1 MiB116
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika171.6 KiB218
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian N221.6 KiB93
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan228.7 KiB155
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisia196.7 KiB126
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional158.7 KiB179
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural197.0 KiB96
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah155.8 KiB283
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural196.8 KiB110
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik104.9 KiB306
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan381.0 KiB171
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura326.6 KiB183
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM106.5 KiB189
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah610.5 KiB225
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia 226.8 KiB214
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga763.1 KiB228
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu481.7 KiB190
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian 300.5 KiB211
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil3.6 MiB120
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia2.8 MiB113
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya4.5 MiB426
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia4.5 MiB223
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia4.5 MiB232
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya3.1 MiB264
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan3.6 MiB362
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia4.1 MiB260
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa545.0 KiB228
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup394.1 KiB189
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia186.4 KiB167
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan406.3 KiB198
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan403.6 KiB161
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama191.1 KiB214
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi652.1 KiB222
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai361.3 KiB168
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api 349.5 KiB196
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika359.8 KiB213
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia10.6 MiB215
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi12.4 MiB238
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir828.0 KiB223
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat176.3 KiB181
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara176.7 KiB167
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara450.7 KiB215
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi450.0 KiB238
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI175.9 KiB209
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I207.7 KiB199
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial408.9 KiB199
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional5.1 MiB339
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede65.6 KiB111
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 2012 Tentang Badan Restorasi Gambut195.3 KiB98
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 201422.0 B140
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 201975.3 KiB116
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara1.5 MiB113
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional128.7 KiB96
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan3.4 MiB232
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor248.0 KiB126
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif89.2 KiB366
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan P1.9 MiB119
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara125.9 KiB111
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara59.7 KiB101
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 94.7 KiB121
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Komite Ekonomi Dan Industri Nasional139.2 KiB92
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan105.3 KiB131
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 50.0006.7 MiB124
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman84.7 KiB121
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru65.8 KiB90
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri108.1 KiB533
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi87.5 KiB124
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi95.4 KiB102
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan100.8 KiB115
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat95.9 KiB118
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas1.1 MiB119
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan108.4 KiB107
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota5.4 MiB497
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang81.8 KiB136
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan83.2 KiB121
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surab2.5 MiB472
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata84.4 KiB267
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional69.6 KiB150
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional182.1 KiB108
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia208.5 KiB143
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota59.9 KiB127
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit487.8 KiB102
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet7.3 MiB95
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur221.0 KiB632
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden3.8 MiB76
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional232.0 KiB133
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia73.6 KiB241
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan95.9 KiB121
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian233.1 KiB309
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia150.9 KiB272
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum390.3 KiB117
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia An218.6 KiB342
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan578.6 KiB108
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Vanuatu Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia230.1 KiB241
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua654.5 KiB368
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi171.7 KiB86
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku690.0 KiB250
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal160.1 KiB99
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat541.6 KiB166
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir143.5 KiB108
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan899.7 KiB140
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi148.0 KiB143
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015194.5 KiB128
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional143.6 KiB91
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak5.9 MiB10359
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia143.6 KiB75
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif143.3 KiB89
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan178.2 KiB189
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara157.4 KiB727
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan225.6 KiB173
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi1.9 MiB170
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara234.5 KiB162
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penanggulangan Krisis Energi DanAtau Darurat Energi3.2 MiB110
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan230.8 KiB200
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia247.9 KiB126
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian258.5 KiB163
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 201747.6 KiB8173
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial232.9 KiB208
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi199.5 KiB107
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional1.4 MiB177
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan213.5 KiB136
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional93.4 KiB491
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional199.9 KiB104
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeas174.8 KiB244
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan522.6 KiB105
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southe174.6 KiB262
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Repu172.8 KiB178
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara147.0 KiB100
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Asean Agreement On The Movement Of Natural Persons (Persetujuan Asean Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan)168.2 KiB226
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Dan Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) Tentang Pend162.1 KiB94
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika212.2 KiB111
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer216.5 KiB101
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri254.6 KiB124
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda Dan Olahraga218.1 KiB657
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia159.5 KiB103
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertahanan237.5 KiB572
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak215.7 KiB698
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban360.5 KiB159
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban597.8 KiB127
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit122.5 KiB107
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia811.4 KiB343
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah224.2 KiB2071
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan230.0 KiB623
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Panama Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas,322.3 KiB119
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436h2015m194.3 KiB207
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik El Salvador Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik At332.5 KiB120
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional198.9 KiB113
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional231.7 KiB126
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral220.4 KiB230
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan177.9 KiB365
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif194.1 KiB709
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019169.0 KiB1533
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit209.2 KiB9824
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu261.2 KiB208
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil185.8 KiB203
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008142.0 KiB141
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 399.6 KiB227
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)135.8 KiB225
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro3.5 MiB334
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil428.8 KiB1457
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penjaminan391.2 KiB105
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010280.3 KiB134
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik79.9 KiB189
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 278.2 KiB206
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur468.1 KiB201
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris318.1 KiB236
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Governme3.0 MiB125
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi43.9 KiB277
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana274.9 KiB186
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Agr128.7 KiB259
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur374.7 KiB192
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian498.3 KiB187
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015394.9 KiB211
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Pbningkatan Kerja Sama Antara Pejabat633.9 KiB147
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial167.3 KiB180
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 354.4 KiB194
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat400.1 KiB325
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undangi Undang-13.8 MiB263
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of T191.2 KiB152
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat3.4 MiB201
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi49.4 KiB136
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik216.4 KiB173
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)103.3 KiB198
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah 367.9 KiB290
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara461.4 KiB224
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)192.8 KiB155
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MOU) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan234.3 KiB156
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian290.2 KiB204
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Mig145.8 KiB203
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara 360.0 KiB192
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa538.7 KiB232
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)198.4 KiB160
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan246.1 KiB880
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009142.2 KiB153
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang137.0 KiB175
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial254.8 KiB211
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan 413.0 KiB211
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan404.2 KiB210
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Repub182.2 KiB216
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam496.0 KiB112
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang239.0 KiB128
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi210.0 KiB233
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah789.9 KiB225
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara 379.7 KiB171
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On 24.1 MiB113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas589.8 KiB111
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan113.2 KiB134
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang105.2 KiB189
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dal178.1 KiB207
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 269.0 KiB197
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On 139.7 KiB228
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah275.4 KiB176
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan350.7 KiB118
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011293.0 KiB137
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi247.3 KiB353
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Pen105.2 KiB209
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Ata113.1 KiB189
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)16.1 MiB131
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,590.9 KiB111
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya215.8 KiB507
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011322.3 KiB196
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 378.7 KiB199
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya127.9 KiB198
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran319.0 KiB197
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak393.3 KiB104
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka111.7 KiB225
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 633.6 KiB269
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi322.3 KiB233
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah 432.1 KiB330
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 404.5 KiB234
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20163.5 MiB127
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura281.9 KiB146
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 108.4 KiB4673
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta415.9 KiB187
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara289.8 KiB221
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India)5.5 MiB111
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (Treaty On Mutual Legal Assistance In Crimin195.5 KiB78
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten4.6 MiB56
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 302.7 KiB201
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011317.2 KiB254
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat298.8 KiB183
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara576.5 KiB326
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016613.3 KiB96
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 573.0 KiB214
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia 212.0 KiB231
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013398.9 KiB194
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara531.2 KiB253
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)422.8 KiB48
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum176.6 KiB188
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan 245.2 KiB277
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan 310.2 KiB470
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara 399.5 KiB254
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan B3.0 MiB55
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara201.0 KiB195
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 334.0 KiB184
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 259.9 KiB177
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah2.0 MiB250
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 1.3 MiB52
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial145.6 KiB176
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan438.5 KiB187
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 384.5 KiB178
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa528.2 KiB233
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20177.0 MiB59
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)118.1 KiB474
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 423.3 KiB194
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani 456.8 KiB731
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government197.1 KiB205
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun393.7 KiB222
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 625.2 KiB242
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran 330.1 KiB216
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 443.8 KiB166
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat393.0 KiB203
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan 305.7 KiB180
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi 391.9 KiB235
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 446.0 KiB543
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung 408.5 KiB185
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 336.8 KiB269
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat203.9 KiB191
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat425.9 KiB200
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014512.5 KiB270
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 261.5 KiB206
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat427.9 KiB177
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan257.4 KiB278
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian 297.6 KiB217
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota350.5 KiB182
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah1.7 MiB314
 

8,312 total views, 4 views today

Leave a comment


2 × 5 =