Tak Semua Perda Harus Miliki Pergub

Surabaya, JDIH Jatim – Tidak semua Peraturan Daerah (Perda) harus diikuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub), kemunculan Pergub yang mengikuti Perda disesuaikan amanah perundangan dan Perda tersebut. Penegasan ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto Kepada jajaran SKPD Pemprov Jatim, Selasa (22/1). Penjelasan Kabiro Hukum ini terkait dengan munculnya pemberitaan di beberapa media yang menyatakan banyak Perda (Peraturan Daerah) yang belum memiliki Pergub.

 Respon Pemprov dengan mengumpulkan SKPD – SKPD terkait,  ini juga terkait dengan protes dari anggota DPRD Jatim yang mengkritik belum adanya Pergub pada beberapa perda yang dihasilkan legislatif. “Jadi semua tergantung dalam amanah perda tersebut, apakah harus membuat pergub atau tidak,” terang Suprianto.

 Pada kesempatan kemarin, Suprianto mencontohkan, beberapa Perda yang tidak perlu adanya Pergub, antaranya Perda tentang pasar tradisional dan perda tentang pembubaran BNP (Badan Narkotika Provinsi) Jatim.

 Khusus Perda pembubaran BNP Jatim, menurutnya, tak perlu ditindaklanjuti dengan Pergub karena lembaganya sudah tidak ada. Jika.dipaksakan dibuatkan pergub, justru akan sia-sia. Setelah BNP dibubarkan, ya BKD (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim) yang mengaturnya, seperti penempatan pegawainya. Jadi tak  Perlu membuat pergub untuk menindaklanjuti perda pembubaran itu,” katanya, dikonfirmasi.

 Menurut dia, setiap perda yang telah dibuat tak Secara otomatis bisa diberlakukan. Tapi harus menunggu klarifikasi menteri, yang membutuhkan waktu cukup lama. “Pusat nanti bisa menghapus satu pasal atau ayat yang telah dibuat. Makanya lama,”ungkapnya.

 Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di website DPRD Jatim, beberapa anggota DPRD Jatim tampak kecewa karena beberapa Perda tak dibuatkan Pergub. Anggota .Komisi D Jatim Irwan Setyawan menilai, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. “Artinya perda-perda yang disusun bersama hanya menjadi macan kertas,” katanya.

 Yang paling parah adalah Perda Nomor 14 tentang Panas Bumi. Sebab, sejak disahkan pada 2008 atau nyaris lima tahun lalu, hingga saat ini perda tersebut belum punya pergub. Pada hal Perda Panas Bumi, sebagai upaya pengembangan potensi panas bumi yang ada di beberapa daerah di Jatim, hendaknya mengakomodir kearifan lokal masyarakat sekitar, sehingga bisa memberikan kontribusi pada masyarakat.

 Demikian juga Perda Nomor 3/2009 tentang lrigasi yang belum memiliki Pergub hampir empat tahun. Dimana Perda Irigasi tersebut untuk mengantisipasi agar persawahan tetap terjaga airnya sekalipun itu kemarau maka perlu dibuatkan sebuah peraturan agar kuantitas produksi mengalami kenaikan demi untuk peningkatan pendapatan ekonomi bagi para petani,” jelas Irwan.

 Untuk itu, dia mempertanyakan keseriusan Pemprov Jatim dalam menyikapi produk hukum yang dikeluarkan bersama dewan (perda). “Jangan-jangan mereka (pemprov, Red) berpikir bahwa tugas selesai ketika Perda sudah digodok. Padahal, harus ada dilengkapi pergub,”sindirnya.

 Irwan mendesak agar pemprov segera menerbitkan pergub terkait perda-perda yang sudah kedaluarsa. Kalau tidak, pemprov bisa dianggap melanggar UU. “Aturannya jelas-jelas menyebutkan bahwa paling lama enam bulan setelah perda disahkan, harus. ada pergub,” tegasnya.

 Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim Achmad Iskandar mengatakan, tak bisa semudah itudigebyah uyah bahwa yang salah adalah Pemprov Jatim, Sebab, perkembangan diluar bisa membuat perda tersebut sia-sia. “Misalnya, payung hukum yang berupa. UU sudah direvisi atau MK memu]tuskan untuk menghilangkan sejumlal  ayat dalam sejumlah UU. Inilah yang membuat akhirnya sejumlah Perda menjadi aturan yang tak lagi relevan,” tuturnya.

 Hanya, Iskandar mengatakan bahwa fraksinya segera menginventarisasi jumlah perda itu, kemudian melakukan sesuatu. Bila memang tidak relevan, perda tersebut akan diusulkan ke Baleg untuk dibahas lagi. Bila masih relevan, pihaknya mendesak pemprov untuk segera menerbitkan Pergub.

Sumber :
Harian Bhirawa, Tanggal 23 Januari 2012, Hal. 12.

By | 2013-01-23T14:07:56+00:00 January 23rd, 2013|Categories: Berita, Berita Daerah, Umum|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment