logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna” Vincent Van Gogh

Sosialisasi/Penyuluhan Hukum di Kab. Tuban

Written by siti fatimah on . Posted in Bagian PDIH, Penyuluhan Hukum, Uncategorized

  • IMG_2891

  • IMG_2959

  • IMG_2954

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Tuban telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari selasa – rabu, tanggal 26 – 27 April 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, masing-masing desa dihadiri masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang, untuk desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban terdiri dari 15 (lima belas) orang perempuan dan 25 (dua lima) orang laki-laki, untuk Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban terdiri dari 20 (dua puluh) orang perempuan dan 20 (dua puluh) orang laki-laki. Susunan acara dalam sosialisasi/penyuluhan hukum tersebut adalah :
  • Pembukaan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tuban
  • Sambutan oleh Kepala Bagian Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Jatim
  • Sambutan oleh Lurah Masing – masing Kelurahan
  • Pemberian Penyuluhan Hukum oleh masing – masing nara sumber  yaitu :
  1. Nara Sumber dari Sekretariat Daerah Provinsi jawa timur ;
  2. Nara sumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Tuban;
  3. Nara sumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban.
Adapun Materi yang disampaikan meliputi :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
  5. Undang – undang 5 tahun 2011 Tentang PSIKOTROPIKA / NARKOBA

343 total views, 4 views today

Trackback from your site.