logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna” Vincent Van Gogh

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN MOJOKERTO

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

img_20161025_091323_hdr

Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Mojokerto yaitu : 1. Raperda Kab. Mojokerto tentang Bangunan Gedung; 2. Raperda Kab. Mojokerto tentang Kerjasama Desa; 3. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pengelolaan Aset Desa;dan 4. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Mojokerto tersebut pada intinya dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Bangunan Gedung masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, padahal Peraturan Menteri tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung. Sehubungan dengan hal tersebut Substansi Raperda diminta untuk disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
  2. Raperda Kab. Mojokero tentang Pengelolaan Aset Desa diminta supaya diubah menjadi Raperda Kab. Mojokerto tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Sedangkan Pengelolaan Aset Desa cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Ketentuan mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
  3. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Kerjasama Desa dan Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

246 total views, 2 views today

Trackback from your site.