Sharing ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

IMG-20160614-WA0042Pada hari Selasa tanggal 14-16 Juni 2016 Biro Hukum Provinsi Jawa Timur mengadakan kunjungan dan sharing terkait pengelolaan JDIH dan sosialisasi hukum dengan Biro Hukum Pemprov. Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 12.05 WIB rombongan dari bagian Dokumentasi dan Perpustakaan yang di pimpin oleh Ibu Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan (Sri Hadjarwati SH, MH.) tiba di Biro Hukum Pemprov. Jawa Tengah. Kunjungan kami diterima langsung oleh Ibu Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah (Ibu Indrawasih, SH, MH) dan Kepala Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Ibu Sapta Hermawati, SH, MM). Sedangkan hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 ke Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena kami tiba pukul 12.00 WIB dari jadwal IMG_1017kunjungan pukul 10.00 WIB, kami melalui jalur darat dan memakan waktu 4 (empat) jam perjalanan dari Semarang. Rombongan kami diterima oleh Kepala Sub. Bag. IMG_1013Dokumentasi Hukum (Bpk. Suharto Nugroho, SH). Adapun permasalahan yang dikoordinasikan adalah program dan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kegiatan Sosialisasi Hukum Tahun Anggaran 2016. Hasil Kunjungan dan Sharing, diperoleh informasi :

  1. Pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Tengah :

           Berkoordinasi dan melakukan pembinaan ke anggota jaringan, selanjutnya anggota jaringan konsultasi ke pusat jaringan

  • Pemanfaatan teknologi IT sudah berkembang dengan pemanfaatan website jdihhukum.jatengprov.go.id untuk konten meliputi penyebarluasan produk hukum dan berita maupun informasi terbaru dari kegiatan JDIH Provinsi Jawa Tengah.
  • Pengisian konten Website JDIH Provinsi Jawa Tengah sesuai yang diamanatkan dalam permendagri nomor 2 tahun 2004 terdiri dari produk hukum Pusat (UUD 1945 s/d Peraturan Meteri) dan produk hukum Daerah Provinsi Jawa tengah (Perda dan Pergub), yang di Update secara periodik setiap ada kegiatan di Biro Hukum diinformasikan dalam kegiatan berita JDIH.
  • Pengelolaan website JDIH tidak difasilitasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah (pusat jaringan), tetapi dilakukan secara mandiri oleh anggota jaringan (kabupaten/kota).
  • Pengelolaan JDIH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :
  • Pengelolaan dan koordinasi JDIH di DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 80 tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi di DIY. Biro    Hukum berperan sebagi pusat JDIH di daerah dengan anggota jaringan terdiri dari :
    • Kanwil/Badan/Dinas/Biro/Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Jiwa Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah DIY.
    • Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
    • Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY
  1. Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menerapkan teknologi informatika dalam pengelolaan JDIH melalui pembentukan website beserta pengembangannya, sedangkan kendala dalam pengelolaanya kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi, terbatasnya anggaran pengelolaan JDIH, masih banyak peraturan yang belum bisa di akses terutama peraturan yang lama.
  2. Namun demikian Konten Website JDIH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan yang di amanatkan dalam Permendagri nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah yang berisi produk hukum Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang telah di tetapkan.
  3. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah hanya dilakukan oleh Biro Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah khusus mensosialisasikan Praturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota yang ditunjuk dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Keistimewaan Yogyakarta melibatkan SKPD pengusul Perda itupun tidak dilakukan oleh Biro Hukum saja namun bersama instansi terkait.

 

IMG_1025 IMG-20160614-WA0031IMG_1022IMG_1009

By | 2016-06-27T07:50:21+00:00 June 27th, 2016|Categories: Berita JDIH, Umum|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment