logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Berangkatkatlah ke kantor dengan penuh semangat, lakukan pekerjaan dengan penuh semangat, dan kembali ke rumah dengan penuh semangat.

RAPAT FASILITASI RAPERDA TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOJONEGORO

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

IMG_20170329_102120_HDR

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017. Adapun hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro sebagai berikut : Rancangan Peraturan Daerah ini belum dapat diproses karena sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan bahwa:

Pasal 4

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan

b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Artinya, sebelum melakukan pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu diajukan permohonan izin prinsip terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

28 total views, 1 views today

Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Ketenagakerjaan

Written by p2u on . Posted in Berita P2U

IMG_20170406_090840Pada hari kamis, tanggal 06 April 2017 jam 09.00 bertempat di ruang rapat Biro Hukum lantai 4 diadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Ketenagakerjaan. Acara dibuka langsung oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (Limpat Mustiarwanto, SH. MSi). Hadir dalam kegiatan rapat tersebut yaitu perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4 orang) dan dari Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial (1 orang), Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan (Sri Nurwidayati, SH), Kasubbag Pengkajian Produk Hukum (Yoesoef DL, SH. MH) serta staf bagian Peraturan Perundang-undangan.

34 total views, 1 views today

Rapat Usulan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Written by p2u on . Posted in Berita P2U

  • IMG-20170406-WA0030

  • IMG-20170406-WA0032

  • IMG-20170406-WA0031

  • IMG-20170406-WA0027 

  • IMG-20170406-WA0028

  • IMG-20170406-WA0029

Pada tanggal 03 dan 04 April 2017, jam 09.00 bertempat di ruang rapat Biro Hukum lantai IV diadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032. Acara dibuka langsung oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (Limpat Mustiarwanto, SH. MSi). Hadir dalam kegiatan rapat tersebut yaitu perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (5 orang) dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (4 orang), Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan (Sri Nurwidayati, SH), Kasubbag Pengkajian Produk Hukum (Yoesoef DL, SH. MH) beserta staf masing-masing organisasi perangkat daerah.

49 total views, 1 views today

Sosialisasi/penyuluhan Kota Kediri

Written by siti fatimah on . Posted in Uncategorized

  • IMG_2564

  • IMG_2570

  • IMG_2400

  • IMG_2441

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kota Kediri telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari rabu – kamis, tanggal 22 – 23 Maret 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren – Kota Kediri dan Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota – Kota Kediri. Acara dimulai pukul 18.30 wib sampai dengan selesai peserta sosialisasi/penyuluhan hukum adalah masyarakat desa setempat, masing-masing kelurahan pesertanya 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang laki – laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan.

55 total views, 1 views today

Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Tahun 2017 di TVRI Jawa Timur

Written by siti fatimah on . Posted in Berita, Penyuluhan Hukum

 

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Talk Show dalam acara Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Tahun 2017 di TVRI Jawa Timur Pada :

Hari / Tanggal     :     Jum’at, 17 Pebruari 2017

Jam                     :     18.00 Wib s/d 19.00 Wib

Materi                 :     Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

                                 (Undang-Undang No. 16  tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

198 total views, 2 views today

Koordinasi Pengembangan JDIH Dan Pelaporan Pengelolaan JDIH Jawa Timur Tahun 2016

Written by rizal on . Posted in Berita, Berita JDIH

IMG-20170209-WA0022Tim Teknis JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur  pada hari kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, melakukan Koordinasi Pengembangan JDIH dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 bahwa sebagai Anggota JDIHN wajib melaporkan kegiatan pengelolaan JDIH setiap tahunnya kepada pusat JDIHN, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  33  Tahun  2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan pelayanan informasi hukum melalui JDIHN perlu dilakukan perbaikan-perbaikan internal, seperti peningkatan kualitas SDM pengelola JDIH, penambahan sarana dan prasaran, serta yang tidak kalah pentingnya perubahan mindset dari kebiasaan pengelolaan informasi hukum yang bersifat konvensional menuju pengelolaan berbasis TIK serta berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

167 total views, 1 views today