PERGUB Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015
Penetapan UMK 2015 .pdf

158.8 KiB
6074 Downloads
Details

PERGUB Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015

Category:	PERGUB Tahun 2014
Date:	November 25, 2014

2,347 total views, 34 views today

Sumenep, Penyuluhan Hukum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep pada tanggal 18 Oktober 2014 menyelenggarakan Sosialisasi Hukum / Peraturan Perundang-undangan Melalui Kesenian Tradisional di Desa Saronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan tema “ Dengan Sosialisasi Hukum Melalui Kesenian Tradisional Kita Bangun Masyarakat Berhati Nurani, Berbudaya dan Cerdas Hukum “

401 total views, 1 views today

396 total views, no views today

Pemprov Jatim, Bhirawa Satu lagi penghargaan yang diterima Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Kali ini penghargaan tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Amir Syamsudin, dengan nama penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pembina Desa/Kelurahan Sadar Hukum, juga kepada desa/kelurahan yang memiliki kesadaran terhadap hukum. Selain Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, Menkumham RI juga memberikan penghargaan kepada 19 bupati dan 6 wali kota di Jatim. Penghargaan yang telah diberikan Menkumham didampingi Kepala Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi ini, diserahkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/10).

486 total views, 3 views today

Diberitahukan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharap bantuan saudara agar menugaskan 2 (dua) orang yaitu Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian yang membidangi JDIH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti Rapat Koordinasi tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

795 total views, 5 views today

JAKARTA – Proses voting atas mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam RUU Pilkada akhirnya kelar. Para pengusung pilkada langsung pun harus kecewa, karena voting atas RUU Pilkada dalam paripurna DPR RI Jumat (26/9) dini hari, dimenangi oleh fraksi-fraksi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Totalnya, terdapat 361 anggota DPR RI yang memberikan suaranya, termasuk 6 anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD). Dalam paripurna itu, FPD sebelumnya memutuskan walk out. Hanya saja 6 anggotanya masih bertahan karena mendukung opsi pilkada langsung.

485 total views, 3 views today

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada bersama DPR RI. Alsannya, RUU itu sudah dibahas dalam 10 kali masa sidang di DPR RI.

“Kan tidak etis kalau kita yang mengajukan, kita juga yang minta untuk dibatalkan. Tidak baik ya,” Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Minggu, (14/9).

Sejauh ini, kata Gamawan, pemerintah masih tetap berpegang teguh pada dua opsi tentang mekanisme pilkada. Yaitu pilkada provinsi (gubernur) dilakukan secara langsung, sedangkan pilkada bupati dan wali kota dilaksanakan melalui DPRD. Opsi lainnya, tetap dengan pilkada langsung tetapi dilakukan sejumlah perubahan.

473 total views, no views today