Upah Minimum Kabupaten untuk tahun 2014 telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2014,

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014
PERGUB_78_2013.pdf

129.7 KiB
224 Downloads
Details

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014

Diubah:
-

Mengubah:
-

Dicabut:
-

Mencabut:
-

Category:	PERGUB Tahun 2013
Date:	December 1, 2013

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto pada tanggal 28 September 2013 menyelenggarakan Sosialisasi Hukum / Peraturan Perundang-undangan Melalui Kesenian Tradisional di Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan tema “ Dengan Sosialisasi Hukum Melalui Kesenian Tradisional Kita Bangun Masyarakat Berhati Nurani, Berbudaya dan Cerdas Hukum “.

Judul     No Consessions: The Life of Yap Thiam Hien, Indonesian Human Rights Lawyer Penulis     Daniel S Lev Penerbit   University of Washington Press, Seattle & London Cet-1       2011 Halaman   466

Tiada Kompromi: Ketika Yap Thiam Hien Ditantang Seratus Dewa Oleh: Imam Nasima *)

“…tak seorangpun ia tuntut selain dirinya sendiri. Dan tak sedikitpun pamrih ia harapkan untuk dirinya sendiri. Ia berdebat dengan banyak pihak dan yang ia tantang lebih banyak lagi – para pemimpin politik, hakim-hakim, jaksa-jaksa, polisi, rekan-rekan seprofesi, gerejanya, Perjanjian Lama, sebagian isi Perjanjian Baru, dan bahkan, saya kira, Tuhannya.” (Daniel S. Lev: 1989)

Hari yang diliburkan di Provinsi Jawa Timur

hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sebagai hari dan tanggal penyelenggaraan

pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Link File Kepmendagri  hari libur Provinsi Jawa Timur terkait Pilgub Tahun 2013

http://www.jdih.jatimprov.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=71&func=fileinfo&id=12725

Batu, JDIH Jatim

Pada kesempatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab / Kota Se Jawa Timur tersebut,  Limpat Mustiarwanto, SH. MSi Kabag Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa hal antara lain : Tujuan Penyelenggaraan Rakor JDIH yaitu memberikan wawasan/pengetahuan pengelolaan JDIH serta evaluasi kinerja pengelola; menyamakan pola pikir dan pola langkah pengelolaan JDIH Provinsi sebagai pusat jaringan dengan JDIH Kab/Kota sebagai anggota; sebagai wadah untuk saling tukar fikiran, dan berkomunikasi antar anggota jaringan guna kemajuan dan perkembangan JDIH di Provinsi Jawa Timur.

Lamongan-Bojonegoro, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program TMMD ( TNI Manunggal Masuk Desa ) ke 90 Tahun 2013 merupakan bagian dari pelaksanaan bhakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu antara segenap instansi pemerintah, tokoh masyarakat, ormas dan warga masyarakat setempat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik guna memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat, oleh karena itu Pemerintah Provinsi sangat bangga bisa ikut berpatisipasi. Lebih lanjut dalam sambutannya Limpat Mustiarwanto, SH. MSi,  Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mewakili Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam acara Sosialisasi Hukum pada masyarakat desa menegaskan di era pelayanan publik pemerintah harus merubah pola pikir dari masyarakat yg datang untuk mencari informasi, maka sekarang bagaimana pemerintah menyajikan layanan informasi hukum secara cepat, tepat dan biaya ringan, sehingga masyarakat tidak lagi bersusah payah mencari informasi, tapi pemeerintahlah yang mendatangi masyarakat untuk menyampaikan informasi, termasuk salah satunya program sosialisasi hukum ini.