logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.” Winston Churchill

DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Written by rizal on . Posted in Bagian Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mekanisme evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Data evaluasi dan fasilitasi dimaksud

                                                  selengkapnya dapat diunduh disini

DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.zip
283.3 KiB
29 Downloads
Details

121 total views, 8 views today

DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Written by rizal on . Posted in Bagian Kebijakan

Pada tahun 2016, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2016 Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat telah membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

                                                                  Selengkapnya unduh disini

DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.zip
795.3 KiB
19 Downloads
Details

104 total views, 9 views today

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum

BANTUAN HUKUM UNTUK

MASYARAKAT MISKIN JAWA TIMUR 

1.     Dasar hukum:

-  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

-  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

-  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

-  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015;

-  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan             Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

2.  Latar belakang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin:

-  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

-   Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

-   Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi                            manusia;

-   Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

-  Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

3.  Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

4.  Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan                      Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum         Periode       Tahun 2016 s.d. 2018, terdapat 44 lembaga/organisasi bantuan hukum yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur serta lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018 dan    mengikuti kegiatan sosialisasi.

5.  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan keterangan miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.  Bantuan hukum yang diberikan meliputi bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi.

7.  Bantuan hukum litigasi dilakukan untuk perkara pidana, perkara perdata, dan perkara tata usaha negara sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap perkara yang ditangani.

8.  Bantuan hukum non litigasi yang diberikan berupa:

- Penyuluhan hukum sebesar Rp. 3.740.000,-;

- Konsultasi hukum sebesar Rp. 700.000,-;

- Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun secara non elektronik sebesar Rp. 1.450.000,-;

- Mediasi sebesar Rp. 500.000,-;

- Negosiasi sebesar Rp. 500.000,-;

- Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 2.000.000,-;

- Pendampingan di luar pengadilan sebesar Rp. 500.000,-;

- Drafting dokumen hukum sebesar Rp. 500.000,-.

9.  Mekanisme pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin:

- Penerima bantuan hukum mengajukan permohonan kepada lembaga/organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan;

- Pemberi bantuan hukum melakukan pemeriksaan permohonan dan memberikan penjelasan serta resiko yang mungkin dihadapi penerima bantuan hukum;

-  Apabila pemberi bantuan hukum bersedia memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum;

- Setelah bantuan hukum selesai dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum litigasi                atau non litigasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan;

- Persyaratan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum dan apabila belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemberi bantuan hukum untuk dilengkapi;

- Kepala Biro Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada pemberi bantuan hukum dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak berkas diterima;

- Pencairan dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah perkara yang ditangani pemberi bantuan hukum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Pencairan dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;

- Dalam hal pemberi bantuan hukum telah menerima dana bantuan hukum non litigasi, pemberi bantuan hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan dana bantuan hukum litigasi untuk penerima bantuan hukum yang sama;

- Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi, pembayaran dana bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan hukum litigasi;

- Dalam hal dana bantuan hukum non litigasi telah dibayarkan kepada pemberi bantuan hukum dan bantuan hukum non litigasi beralih menjadi bantuan hukum litigasi, dana bantuan hukum non litigasi yang telah dibayarkan                               diperhitungkan sebagai faktor pengurang;

- Pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan hukum kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja

10.  Mekanisme pencairan dana bantuan hukum:

-  Alokasi dana dalam APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

- Masuk dalam pos anggaran narasumber yang diterimakan setelah dipotong PPh;

- Sebelum pencairan dilakukan, terlebih dahulu dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Perencanaan anggaran terbagi dalam Bantuan hukum litigasi sebanyak 60 perkara sebesar Rp. 300.000.000,-;

                     

                           CHECKLIST PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

NO.

PERSYARATAN

ADA

TIDAK ADA

SYARAT UMUM

1.

Permohonan tertulis pemberi bantuan hukum kpd. Gubernur Cq. Kepala Biro [RF1] Hukum Setda Provinsi Jawa Timur

2.

Permohonan bantuan hukum dari penerima bantuan hukum kepada pemberi[RF2]  bantuan hukum

3.

Bukti berbadan hukum [RF3] kantor pemberi bantuan hukum

4.

Sertifikat akreditasi[RF4]  pemberi bantuan hukum

5.

Struktur organisasi [RF5] pemberi bantuan hukum

6.

Surat keterangan domisili [RF6] kantor pemberi bantuan hukum

7.

Foto copy [RF7] buku rekening pemberi bantuan hukum (Bank Jatim)

8.

Foto copy NPWP pemberi bantuan hukum

9.

Surat kuasa direktur pemberi bantuan hukum kepada advokat[RF8]  yang mendampingi penerima bantuan hukum

10.

Surat Kuasa[RF9]  Pemohon Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum (OBH)

11.

Surat pernyataan bahwa pemberi bantuan hukum tidak mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN [RF10] dan/atau APBD Kabupaten/Kota dalam kasus yang sama

12.

Surat Keterangan Miskin [RF11] penerima bantuan hukum

13.

Foto copy permohonan dari pemohon bantuan hukum

14.

Surat persetujuan [RF12] dari pemberi bantuan hukum atas permohonan pemohon bantuan hukum

15.

Foto copy KTP/KK penerima bantuan hukum
SYARAT TAMBAHAN UNTUK PERKARA PIDANA

1.

Dakwaan

2.

Tuntutan

3.

Pledoi

4.

Putusan tingkat pertama[RF13]

5.

Memori/kontra memori banding

6.

Putusan tingkat banding

7.

Memori/kontra memori kasasi

8.

Putusan Mahkamah Agung
SYARAT TAMBAHAN UNTUK PERKARA PERDATA

1.

Pendaftaran gugatan

2.

Jawaban

3.

Replik/duplik

4.

Putusan tingkat pertama

5.

Memori/kontra memori banding

6.

Putusan tingkat banding

7.

Memori/kontra memori kasasi

8.

Putusan Mahkamah Agung
SYARAT TAMBAHAN UNTUK PERKARA TATA USAHA NEGARA

1.

Gugatan bersih

2.

Duplik

3.

Putusan tingkat pertama

4.

Memori/kontra memori banding

5.

Putusan tingkat banding

6.

Memori/kontra memori kasasi

7.

Putusan Mahkamah Agung
 [RF1]Bermaterai dan stempel Basah
 [RF2]asli
 [RF3]Legalisir PN/Notaris/Kanwil Kemenkumham RI
 [RF4]Legalisir PN/Notaris/Kanwil Kemenkumham RI
 [RF5]Stempel Basah
 [RF6]Legalisir Instansi terkait/PN/Notaris
 [RF7]Copy jelas dan stempel bank
 [RF8]Stempel Basah
 [RF9]Bermaterai (dapat berupa Copy legalisir dan/atau penetapan pengadilan)
 [RF10]bermaterai
 [RF11]Asli (dapat berupa copy legalisir)
 [RF12]Stempel Basah
 [RF13]Inkracht

115 total views, 8 views today

Rapat Koordinasi Pemajuan HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum, Uncategorized

  • P_20170308_110554

  • P_20170308_110823

  • P_20170308_110512

  • P_20170308_113812

Pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2017 bertempat di Hotel Royal Orchid, kota Batu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemajuan HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rakor tersebut membahas persiapan pelaporan Aksi HAM Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang akan dilaksanakan minggu ke IV Maret 2017, sehingga perlu petunjuk/arahan agar terdapat kesamaan dalam pemahaman dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI selaku penanggungjawab pelaksanaan RANHAM Nasional. Selain itu dalam rangka memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM serta mengembangkan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dan Instansi Vertikal di daerah telah dikeluarkan Permenkumham 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai pengganti Permenkumham 25 Tahun 2013. Dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil membina seluruh Kab/Kota yang ada di Jawa Timur yaitu sebanyak 38 Kab/kota sebagai Penerima Penghargaan Peduli HAM dari Pemerintah Pusat, selanjutnya mengingat indikator maupun mekanisme penilaian Kab/Kota peduli HAM pada Tahun 2017 sudah diperbaharui sesuai Permenkumham 34 Tahun 2016 sehingga perlu sosialisasi dan pemantapan kepada kabupaten/kota agar prestasi Tahun 2016 dapat dipertahankan

106 total views, 8 views today

Sosialisasi/Penyuluhan Hukum di Kab. Tuban

Written by siti fatimah on . Posted in Bagian PDIH, Penyuluhan Hukum, Uncategorized

  • IMG_2891

  • IMG_2959

  • IMG_2954

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Tuban telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari selasa – rabu, tanggal 26 – 27 April 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, masing-masing desa dihadiri masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang, untuk desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban terdiri dari 15 (lima belas) orang perempuan dan 25 (dua lima) orang laki-laki, untuk Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban terdiri dari 20 (dua puluh) orang perempuan dan 20 (dua puluh) orang laki-laki.

140 total views, 7 views today

Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Kab. Gresik

Written by siti fatimah on . Posted in Bagian PDIH, Penyuluhan Hukum, Uncategorized

  • IMG_2662

  • IMG_2670

  • IMG_2727

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Gresik telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari rabu – kamis, tanggal 17 – 18 April 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti – Kabupaten Gresik dan Desa Sedapur Klagen, Kecamatan Benjeng – Kabupaten Gresik. Acara dimulai pukul 10.00 wib sampai dengan selesai peserta sosialisasi/penyuluhan hukum adalah masyarakat desa setempat, masing-masing kelurahan pesertanya 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang laki – laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan. Susunan acara dalam sosialisasi/penyuluhan hukum tersebut adalah :
  • Pembukaan oleh Subag Bagian Hukum Kabupaten Tuban
  • Sambutan oleh Kepala Biro Hukum
  • Sambutan oleh Lurah Masing – masing Kelurahan
  • Pemberian Penyuluhan Hukum oleh masing – masing nara sumber  yaitu :
  1. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ;
  2. BNN Kabupaten Gresik ;
  3. Polresta Kabupaten Gresik ;
Adapun Materi yang disampaikan meliputi :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  4. Undang – undang 5 tahun 2011 Tentang PSIKOTROPIKA / NARKOBA

125 total views, 7 views today