logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.” Winston Churchill

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

 
  • img-20161103-wa0006

  • img-20161103-wa0007

Pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 pukul 09.00 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat Biro Hukum (R. Soewondo Ranoewidjojo), didakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Bangunan Gedung, yang dipimpin oleh Kabag Binwas Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi dan Tim Kabupaten Nganjuk. Hasil rapat Fasilitasi dapat disimpulkan bahwa Raperda Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri PU yang baru ditetapkan yaitu Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan diantaranya yaitu :
  1. Sanksi Pidana yang mengatur  pelanggaran Undang-Undang, diminta untuk diubah menjadi sanksi Pidana Pelanggaran Perda. Artinya apabila yang dilanggar itu adalah substansi UU maka tidap perlu diatur lagi di dalam Perda kecuali sebagai penegasan.

  2. Ketentuan Peralihan perlu dikaji kembali khususnya pengurusan IMB dan SLF terhadap Bangunan Gedung, Bangunan Hunian sederhana dan Bangunan Hunian Non Sederhana yang sudah ada sebelum Perda ini diundangkan. Ketentuan ini perlu dikaji secara baik sehingga pemberlakuan Perda itu nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

284 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN PAMEKASAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

img_20161101_111304_burst2

Pada tanggal 1 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi dan Evaluasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Pamekasan, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada prinsipnya mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Waru yang baru dibentuk. Sedangkan substansinya perlu disesuaikan dengan Peruturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit .
  2. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada prinsipnya sebagian besar substansinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun demikian terhadap muatan lokal yang mengatur persyaratan Perangkat Desa, terdapat persyaratan yang mengatur agama. Ketentuan ini oleh Tim Provinsi dan setelah dikonsultasikan dengan Bp. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim sepakat untuk disempurnakan  karena sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Agama menjadi kewenangan mutlak dari Pemerintah Pusat.

277 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

20161031_141210

Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 13.00 s/d selesai, bertempat di ruang rapat Biro Hukum Setda Prov. Jatim, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Kabag Kebijakan dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Batu, mengadakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud terdapat beberapa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Namun demikian terkait dengan kewenangan dan nilai variabel atau Tipe Perangkat Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OPD Kota Batu termasuk urutan ke 35 untuk fasilitasi di Biro Hukum, sedangkan yang belum difasilitasi terdapat 3 Kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.

322 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN MOJOKERTO

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

img_20161025_091323_hdr

Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Mojokerto yaitu : 1. Raperda Kab. Mojokerto tentang Bangunan Gedung; 2. Raperda Kab. Mojokerto tentang Kerjasama Desa; 3. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pengelolaan Aset Desa;dan 4. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Mojokerto tersebut pada intinya dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Bangunan Gedung masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, padahal Peraturan Menteri tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung. Sehubungan dengan hal tersebut Substansi Raperda diminta untuk disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
  2. Raperda Kab. Mojokero tentang Pengelolaan Aset Desa diminta supaya diubah menjadi Raperda Kab. Mojokerto tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Sedangkan Pengelolaan Aset Desa cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Ketentuan mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
  3. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Kerjasama Desa dan Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

245 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

20161024_10544820161024_105507 Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 08.30 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat R. Soewondo Ranoewidjojo, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Madiun, mengadakan rapat fasilitasi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, yaitu : 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah; 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Raperda substansinya sama persis dengan UU, PP maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini karena ada anggapan substansi UU, PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dapat diaplikasikan apabila belum diatur dengan Perda. Anggapan seperti itu adalah tidak benar karena sesuai asas yang berlaku bahwa begitu peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan menjadi mengikat kepada masyarakat. Sebenarnya tujuan pembuatan Perda adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Dapat disampaikan bahwa keberadaan Perda itu nantinya dapat dipastikan tidak membawa dampak signifikan karena substansinya masih terlalu umum dan belum aplikatif sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya;

  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah, sebenarnya tidak perlu diatur denganPerda tetapi cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini karena sifatnya hanya sebagai pedoman, disamping itu substansinya tidak termasuk membebani masyarakat

176 total views, 1 views today