logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Saya hanya bekerja dan bekerja. Tak peduli penilaian orang… mau jelek, mau gagal, mau berhasil… yang penting saya bekerja Jokowi Follow

DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Written by rizal on . Posted in Bagian Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mekanisme evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Data evaluasi dan fasilitasi dimaksud

                                                  selengkapnya dapat diunduh disini

DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.zip
283.3 KiB
87 Downloads
Details

423 total views, 10 views today

DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Written by rizal on . Posted in Bagian Kebijakan

Pada tahun 2016, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2016 Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat telah membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

                                                                  Selengkapnya unduh disini

DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.zip
795.3 KiB
78 Downloads
Details

325 total views, 6 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOJONEGORO

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

IMG_20170329_102120_HDR

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017. Adapun hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro sebagai berikut : Rancangan Peraturan Daerah ini belum dapat diproses karena sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan bahwa:

Pasal 4

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan

b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Artinya, sebelum melakukan pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu diajukan permohonan izin prinsip terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

345 total views, 4 views today

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TA 2016

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TELAH SELESAI DI EVALUASI & DI FASILITASI MULAI JANUARI S/D 24 NOPEMBER 2016  SEBANYAK :  562  DENGAN RINCIAN SBB :

1,187 total views, 4 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • img_20161104_090954_burst2
Pada tanggal 4 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Lamongan yaitu :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Lamongan tersebut pada intinya telah sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian terhadap Objek Pajak dan Objek Retribusi terdapat yang perlu disempurnakan.

639 total views, 5 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN JEMBER

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • 20161107_095002_001

  • 20161108_063424
,

Pada tanggal 7 November 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Fasilitasi Kabupaten Jember, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya, terdapat  substansi yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga diminta  supaya mengatur sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
  2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, mekanisme penganggarannya dengan Bantuan Sosial. Oleh tim fasilitasi diminta untuk disesuaikan dengan Perda Prov. Jatim, karena pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin sifatnya tidak bantuan sosial.
  3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

630 total views, 5 views today