logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Lihatlah masa lalumu. Masa lalumu menentukan dimana kamu saat ini. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan dimana kamu berada besok. Apakah kamu bergerak maju atau diam di tempat?” Tom Hopkins

RAPAT FASILITASI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

20161024_10544820161024_105507 Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 08.30 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat R. Soewondo Ranoewidjojo, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Madiun, mengadakan rapat fasilitasi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, yaitu : 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah; 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Raperda substansinya sama persis dengan UU, PP maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini karena ada anggapan substansi UU, PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dapat diaplikasikan apabila belum diatur dengan Perda. Anggapan seperti itu adalah tidak benar karena sesuai asas yang berlaku bahwa begitu peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan menjadi mengikat kepada masyarakat. Sebenarnya tujuan pembuatan Perda adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Dapat disampaikan bahwa keberadaan Perda itu nantinya dapat dipastikan tidak membawa dampak signifikan karena substansinya masih terlalu umum dan belum aplikatif sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya;

  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah, sebenarnya tidak perlu diatur denganPerda tetapi cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini karena sifatnya hanya sebagai pedoman, disamping itu substansinya tidak termasuk membebani masyarakat

135 total views, 1 views today

Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Uncategorized

  • img_6826

  • img_6825

Pemberian Materi Pengenalan Pembuatan Perundang-Undangan dan Analisa Masalah Penengakan Hukum oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kecamatan Se – Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

175 total views, 1 views today

Rapat Koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Uncategorized

  • img-20161021-wa0009

  • img-20161021-wa0008

Rapat Koordinasi Tanggal 13 Oktober 2016 ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  Kementerian Dalam Negeri RI-Jakarta Terkait Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang di Hadiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di wakili oleh Bp. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Jawa Timur (Dr. Drs. H. Shofwan SH, M.Si.), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi  Jawa (Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH.) Timur beserta Staf dan BPKAD Provinsi Jawa Timur

174 total views, 1 views today

RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SOTK

Written by p2u on . Posted in Uncategorized

Rapat finalisasi pembahasan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja tanggal 10 Oktober s/d 19 Oktober 2016 di Ruang Rapat Biro Hukum Lt. 4 jalan Pahlawan No. 110 Surabaya.
  • img20161010121549
  • img20161018085245
  • img20161012111943
  • img20161018085346
  • img20161013125617

453 total views, 2 views today

Rapat Kerja Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Written by p2u on . Posted in Uncategorized

  • 1

  • 4

  • 5

  • 6

Rapat Kerja Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, dilaksanakan di Kota Batu pada hari ini Kamis, tanggal 6 Oktober 2016, bertempat di Ruang Anggrek Hall Klub Bunga Butik Resort, yang diikuti 30 SKPD Provinsi Jawa Timur.

Daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dimaksud sebagai berikut:

No

Judul Rancangan

Peraturan Daerah

Pengusul

Masa Sidang

 1. Kawasan Strategis Provinsi Kaki Jembatan Suramadu Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

III

 2. Kawasan Strategis Provinsi Bromo Tengger Semeru Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

II

 3. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 BPKAD Provinsi Jawa Timur

II

 4. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 BPKAD Provinsi Jawa Timur

II

 5. APBD Tahun Anggaran 2018 BPKAD Provinsi Jawa Timur

III

 6. Irigasi Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

II

 7. Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

III

 8. Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

II

 9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

**

 10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

II

 11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

III

 12. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah

**

 13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 Bappeda Provinsi Jawa Timur

I

 14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

II

     

353 total views, 2 views today

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

Written by p2u on . Posted in Uncategorized

 

qqqqqqqqqqqDengan Agenda Penyampaian Pendapat Gubernur mengenai 2 (dua) Raperda Provinsi Jawa Timur tentang :

  1. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA; DANTerhadap usulan Raperda tersebut, pada dasarnya Gubernur Jawa Timur menyetujui, namun terdapat beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian, terutama masalah kewenangan.
  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Raperda ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghapus keberadaan Komisi Pelayanan Publik berbenturan dengan  kewenangan antara dengan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga vertikal yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang juga mempunyai perwakilan di Jawa Timur.

 

 

282 total views, 1 views today

Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Desa Kartoharjo, Kec. Ngawi

Written by Yanti on . Posted in Penyuluhan Hukum, Uncategorized

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan hukum bagi masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi. Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh masyarakat desa setempat masing – masing sebanyak 40 (empat puluh) orang. Acara dibuka oleh Bapak Kepala Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi dilanjutkan dengan sambutan Ibu Kepala Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur, lanjut materi yang dibawakan oleh para narasumber yaitu :

  • img_1559

  • img_1563

  • img_1584

  • img_1588

  • img_1591

  • img_1598

293 total views, no views today