logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Lihatlah masa lalumu. Masa lalumu menentukan dimana kamu saat ini. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan dimana kamu berada besok. Apakah kamu bergerak maju atau diam di tempat?” Tom Hopkins

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

20161031_141210

Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 13.00 s/d selesai, bertempat di ruang rapat Biro Hukum Setda Prov. Jatim, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Kabag Kebijakan dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Batu, mengadakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud terdapat beberapa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Namun demikian terkait dengan kewenangan dan nilai variabel atau Tipe Perangkat Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OPD Kota Batu termasuk urutan ke 35 untuk fasilitasi di Biro Hukum, sedangkan yang belum difasilitasi terdapat 3 Kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.

162 total views, no views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN MOJOKERTO

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

img_20161025_091323_hdr

Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Mojokerto yaitu : 1. Raperda Kab. Mojokerto tentang Bangunan Gedung; 2. Raperda Kab. Mojokerto tentang Kerjasama Desa; 3. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pengelolaan Aset Desa;dan 4. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Mojokerto tersebut pada intinya dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Bangunan Gedung masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, padahal Peraturan Menteri tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung. Sehubungan dengan hal tersebut Substansi Raperda diminta untuk disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
  2. Raperda Kab. Mojokero tentang Pengelolaan Aset Desa diminta supaya diubah menjadi Raperda Kab. Mojokerto tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Sedangkan Pengelolaan Aset Desa cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Ketentuan mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
  3. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Kerjasama Desa dan Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

138 total views, no views today

Rapat Koordinasi Pemajuan HAM di Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Uncategorized

  • resize1

  • resize3

  • resize-2

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemajuan HAM di Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 18 s/d 19 Oktober 2016 di Hotel Royal Tretes View  yang dihadiri sekitar ± 75 orang peserta dari instansi /SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Adapun Rapat Koordinasi tersebut membahas persiapan Penyusunan dan Pelaporan Aksi HAM dalam periode bulan Oktober (B 10)dengan bulan Desember (B 12) tahun 2016 serta Pemantapan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2016 yang sudah memasuki tahap verifikasi dan finalisasi oleh Pemerintah Pusat.

120 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

20161024_10544820161024_105507 Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 08.30 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat R. Soewondo Ranoewidjojo, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Madiun, mengadakan rapat fasilitasi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, yaitu : 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah; 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Raperda substansinya sama persis dengan UU, PP maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini karena ada anggapan substansi UU, PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dapat diaplikasikan apabila belum diatur dengan Perda. Anggapan seperti itu adalah tidak benar karena sesuai asas yang berlaku bahwa begitu peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan menjadi mengikat kepada masyarakat. Sebenarnya tujuan pembuatan Perda adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Dapat disampaikan bahwa keberadaan Perda itu nantinya dapat dipastikan tidak membawa dampak signifikan karena substansinya masih terlalu umum dan belum aplikatif sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya;

  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah, sebenarnya tidak perlu diatur denganPerda tetapi cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini karena sifatnya hanya sebagai pedoman, disamping itu substansinya tidak termasuk membebani masyarakat

91 total views, no views today

Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Uncategorized

  • img_6826

  • img_6825

Pemberian Materi Pengenalan Pembuatan Perundang-Undangan dan Analisa Masalah Penengakan Hukum oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kecamatan Se – Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

115 total views, no views today