logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Tidak perlu menghabiskan waktu, energi dan pikiran, untuk memikirkan apalagi membalas segala hal yang negatif, penolakan, penghinaan, cemoohan, keraguan dan sebagainya. Sebaliknya, jangan berhenti mengungkapkan puji syukur terhadap segala sesuatu yang baik, indah dan positif. Ini membantu memberi energi terhadap segala yang positif untuk terus hidup dan mewarnai hidup kita. R alph Waldo Emerson

Rapat Koordinasi Pemajuan HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum, Uncategorized

  • P_20170308_110554

  • P_20170308_110823

  • P_20170308_110512

  • P_20170308_113812

Pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2017 bertempat di Hotel Royal Orchid, kota Batu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemajuan HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rakor tersebut membahas persiapan pelaporan Aksi HAM Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang akan dilaksanakan minggu ke IV Maret 2017, sehingga perlu petunjuk/arahan agar terdapat kesamaan dalam pemahaman dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI selaku penanggungjawab pelaksanaan RANHAM Nasional. Selain itu dalam rangka memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM serta mengembangkan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dan Instansi Vertikal di daerah telah dikeluarkan Permenkumham 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai pengganti Permenkumham 25 Tahun 2013. Dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil membina seluruh Kab/Kota yang ada di Jawa Timur yaitu sebanyak 38 Kab/kota sebagai Penerima Penghargaan Peduli HAM dari Pemerintah Pusat, selanjutnya mengingat indikator maupun mekanisme penilaian Kab/Kota peduli HAM pada Tahun 2017 sudah diperbaharui sesuai Permenkumham 34 Tahun 2016 sehingga perlu sosialisasi dan pemantapan kepada kabupaten/kota agar prestasi Tahun 2016 dapat dipertahankan

127 total views, 5 views today

Sosialisasi/Penyuluhan Hukum di Kab. Tuban

Written by siti fatimah on . Posted in Bagian PDIH, Penyuluhan Hukum, Uncategorized

  • IMG_2891

  • IMG_2959

  • IMG_2954

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Tuban telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari selasa – rabu, tanggal 26 – 27 April 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, masing-masing desa dihadiri masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang, untuk desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban terdiri dari 15 (lima belas) orang perempuan dan 25 (dua lima) orang laki-laki, untuk Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban terdiri dari 20 (dua puluh) orang perempuan dan 20 (dua puluh) orang laki-laki.

159 total views, 3 views today

Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Kab. Gresik

Written by siti fatimah on . Posted in Bagian PDIH, Penyuluhan Hukum, Uncategorized

  • IMG_2662

  • IMG_2670

  • IMG_2727

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Gresik telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari rabu – kamis, tanggal 17 – 18 April 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti – Kabupaten Gresik dan Desa Sedapur Klagen, Kecamatan Benjeng – Kabupaten Gresik. Acara dimulai pukul 10.00 wib sampai dengan selesai peserta sosialisasi/penyuluhan hukum adalah masyarakat desa setempat, masing-masing kelurahan pesertanya 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang laki – laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan. Susunan acara dalam sosialisasi/penyuluhan hukum tersebut adalah :
  • Pembukaan oleh Subag Bagian Hukum Kabupaten Tuban
  • Sambutan oleh Kepala Biro Hukum
  • Sambutan oleh Lurah Masing – masing Kelurahan
  • Pemberian Penyuluhan Hukum oleh masing – masing nara sumber  yaitu :
  1. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ;
  2. BNN Kabupaten Gresik ;
  3. Polresta Kabupaten Gresik ;
Adapun Materi yang disampaikan meliputi :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  4. Undang – undang 5 tahun 2011 Tentang PSIKOTROPIKA / NARKOBA

143 total views, 4 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOJONEGORO

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

IMG_20170329_102120_HDR

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017. Adapun hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro sebagai berikut : Rancangan Peraturan Daerah ini belum dapat diproses karena sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan bahwa:

Pasal 4

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan

b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Artinya, sebelum melakukan pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu diajukan permohonan izin prinsip terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

205 total views, 3 views today

Sosialisasi/penyuluhan Kota Kediri

Written by siti fatimah on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Uncategorized

  • IMG_2564

  • IMG_2570

  • IMG_2400

  • IMG_2441

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kota Kediri telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari rabu – kamis, tanggal 22 – 23 Maret 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren – Kota Kediri dan Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota – Kota Kediri. Acara dimulai pukul 18.30 wib sampai dengan selesai peserta sosialisasi/penyuluhan hukum adalah masyarakat desa setempat, masing-masing kelurahan pesertanya 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang laki – laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan.

226 total views, 2 views today

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TA 2016

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TELAH SELESAI DI EVALUASI & DI FASILITASI MULAI JANUARI S/D 24 NOPEMBER 2016  SEBANYAK :  562  DENGAN RINCIAN SBB :

1,045 total views, 6 views today