logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.” Winston Churchill

RAPAT FASILITASI RAPERDA TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOJONEGORO

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

IMG_20170329_102120_HDR

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017. Adapun hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro sebagai berikut : Rancangan Peraturan Daerah ini belum dapat diproses karena sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan bahwa:

Pasal 4

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan

b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Artinya, sebelum melakukan pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu diajukan permohonan izin prinsip terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

28 total views, 1 views today

Sosialisasi/penyuluhan Kota Kediri

Written by siti fatimah on . Posted in Uncategorized

  • IMG_2564

  • IMG_2570

  • IMG_2400

  • IMG_2441

Dalam rangka meningkatkan  kesadaran hukum  bagi masyarakat desa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berkerjasama dengan Bagian Hukum Kota Kediri telah melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum bagi masyarakat desa, pada hari rabu – kamis, tanggal 22 – 23 Maret 2017, tempat sosialisai/penyuluhan hukum adalah di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren – Kota Kediri dan Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota – Kota Kediri. Acara dimulai pukul 18.30 wib sampai dengan selesai peserta sosialisasi/penyuluhan hukum adalah masyarakat desa setempat, masing-masing kelurahan pesertanya 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang laki – laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan.

55 total views, 1 views today

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TA 2016

Written by jempin jempin on . Posted in Berita, Uncategorized

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TELAH SELESAI DI EVALUASI & DI FASILITASI MULAI JANUARI S/D 24 NOPEMBER 2016  SEBANYAK :  562  DENGAN RINCIAN SBB :

873 total views, 2 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

  • img_20161104_090954_burst2
Pada tanggal 4 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Lamongan yaitu :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Lamongan tersebut pada intinya telah sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian terhadap Objek Pajak dan Objek Retribusi terdapat yang perlu disempurnakan.

336 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN JEMBER

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

  • 20161107_095002_001

  • 20161108_063424
,

Pada tanggal 7 November 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Fasilitasi Kabupaten Jember, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya, terdapat  substansi yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga diminta  supaya mengatur sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
  2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, mekanisme penganggarannya dengan Bantuan Sosial. Oleh tim fasilitasi diminta untuk disesuaikan dengan Perda Prov. Jatim, karena pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin sifatnya tidak bantuan sosial.
  3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

317 total views, 1 views today