logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.” Winston Churchill

Author Archive

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN MOJOKERTO

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

img_20161025_091323_hdr

Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Mojokerto yaitu : 1. Raperda Kab. Mojokerto tentang Bangunan Gedung; 2. Raperda Kab. Mojokerto tentang Kerjasama Desa; 3. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pengelolaan Aset Desa;dan 4. Raperda Kab. Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Mojokerto tersebut pada intinya dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Bangunan Gedung masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, padahal Peraturan Menteri tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Gedung. Sehubungan dengan hal tersebut Substansi Raperda diminta untuk disesuaikan dengan ketentuan yang baru.
  2. Raperda Kab. Mojokero tentang Pengelolaan Aset Desa diminta supaya diubah menjadi Raperda Kab. Mojokerto tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Sedangkan Pengelolaan Aset Desa cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Ketentuan mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
  3. Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Kerjasama Desa dan Raperda Kabupaten Mojokerto tentang Pedoman Pembangunan Desa pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

228 total views, 1 views today

RAPAT FASILITASI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

20161024_10544820161024_105507 Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 08.30 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat R. Soewondo Ranoewidjojo, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Madiun, mengadakan rapat fasilitasi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, yaitu : 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah; 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Raperda substansinya sama persis dengan UU, PP maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini karena ada anggapan substansi UU, PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dapat diaplikasikan apabila belum diatur dengan Perda. Anggapan seperti itu adalah tidak benar karena sesuai asas yang berlaku bahwa begitu peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan menjadi mengikat kepada masyarakat. Sebenarnya tujuan pembuatan Perda adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Dapat disampaikan bahwa keberadaan Perda itu nantinya dapat dipastikan tidak membawa dampak signifikan karena substansinya masih terlalu umum dan belum aplikatif sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya;

  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah, sebenarnya tidak perlu diatur denganPerda tetapi cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini karena sifatnya hanya sebagai pedoman, disamping itu substansinya tidak termasuk membebani masyarakat

159 total views, 1 views today