logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.” Winston Churchill

Author Archive

RAPAT FASILITASI 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

Written by jempin jempin on . Posted in Uncategorized

20161024_10544820161024_105507 Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 pukul 08.30 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat R. Soewondo Ranoewidjojo, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Madiun, mengadakan rapat fasilitasi terhadap 3(tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, yaitu : 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah; 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

  1. Raperda substansinya sama persis dengan UU, PP maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini karena ada anggapan substansi UU, PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dapat diaplikasikan apabila belum diatur dengan Perda. Anggapan seperti itu adalah tidak benar karena sesuai asas yang berlaku bahwa begitu peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan menjadi mengikat kepada masyarakat. Sebenarnya tujuan pembuatan Perda adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Dapat disampaikan bahwa keberadaan Perda itu nantinya dapat dipastikan tidak membawa dampak signifikan karena substansinya masih terlalu umum dan belum aplikatif sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya;

  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah, sebenarnya tidak perlu diatur denganPerda tetapi cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini karena sifatnya hanya sebagai pedoman, disamping itu substansinya tidak termasuk membebani masyarakat

91 total views, no views today