logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain Michel De Montaigne

Author Archive

RAPAT FASILITASI RAPERDA TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOJONEGORO

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

IMG_20170329_102120_HDR

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017. Adapun hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bojonegoro sebagai berikut : Rancangan Peraturan Daerah ini belum dapat diproses karena sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan bahwa:

Pasal 4

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan

b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Artinya, sebelum melakukan pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu diajukan permohonan izin prinsip terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

191 total views, 7 views today

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TA 2016

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

REKAP RAPERDA DAN PERKADA KAB/KOTA DI JATIM TELAH SELESAI DI EVALUASI & DI FASILITASI MULAI JANUARI S/D 24 NOPEMBER 2016  SEBANYAK :  562  DENGAN RINCIAN SBB :

1,025 total views, 8 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • img_20161104_090954_burst2
Pada tanggal 4 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Lamongan yaitu :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Hasil rapat fasilitasi Raperda Kabupaten Lamongan tersebut pada intinya telah sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian terhadap Objek Pajak dan Objek Retribusi terdapat yang perlu disempurnakan.

475 total views, 8 views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN JEMBER

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

  • 20161107_095002_001

  • 20161108_063424
,

Pada tanggal 7 November 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Fasilitasi Kabupaten Jember, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya, terdapat  substansi yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga diminta  supaya mengatur sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
  2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, mekanisme penganggarannya dengan Bantuan Sosial. Oleh tim fasilitasi diminta untuk disesuaikan dengan Perda Prov. Jatim, karena pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin sifatnya tidak bantuan sosial.
  3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

459 total views, 7 views today

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

 
  • img-20161103-wa0006

  • img-20161103-wa0007

Pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 pukul 09.00 s/d pukul 12.30 WIB, bertempat di ruang rapat Biro Hukum (R. Soewondo Ranoewidjojo), didakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Bangunan Gedung, yang dipimpin oleh Kabag Binwas Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi dan Tim Kabupaten Nganjuk. Hasil rapat Fasilitasi dapat disimpulkan bahwa Raperda Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri PU yang baru ditetapkan yaitu Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan diantaranya yaitu :
  1. Sanksi Pidana yang mengatur  pelanggaran Undang-Undang, diminta untuk diubah menjadi sanksi Pidana Pelanggaran Perda. Artinya apabila yang dilanggar itu adalah substansi UU maka tidap perlu diatur lagi di dalam Perda kecuali sebagai penegasan.

  2. Ketentuan Peralihan perlu dikaji kembali khususnya pengurusan IMB dan SLF terhadap Bangunan Gedung, Bangunan Hunian sederhana dan Bangunan Hunian Non Sederhana yang sudah ada sebelum Perda ini diundangkan. Ketentuan ini perlu dikaji secara baik sehingga pemberlakuan Perda itu nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

263 total views, no views today

RAPAT FASILITASI RAPERDA KABUPATEN PAMEKASAN

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita, Uncategorized

img_20161101_111304_burst2

Pada tanggal 1 Nopember 2016 telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi dan Evaluasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh Tim Pengkajian Prov. Jatim dan Tim Kabupaten Pamekasan, dengan hasil fasilitasi sebagai berikut :

  1. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada prinsipnya mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Waru yang baru dibentuk. Sedangkan substansinya perlu disesuaikan dengan Peruturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit .
  2. Raperda Kabupaten Pamekasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada prinsipnya sebagian besar substansinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun demikian terhadap muatan lokal yang mengatur persyaratan Perangkat Desa, terdapat persyaratan yang mengatur agama. Ketentuan ini oleh Tim Provinsi dan setelah dikonsultasikan dengan Bp. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim sepakat untuk disempurnakan  karena sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Agama menjadi kewenangan mutlak dari Pemerintah Pusat.

256 total views, no views today

RAPAT FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Written by jempin jempin on . Posted in Bagian Kebijakan, Berita

20161031_141210

Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pukul 13.00 s/d selesai, bertempat di ruang rapat Biro Hukum Setda Prov. Jatim, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Kabag Kebijakan dan dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Kota Batu, mengadakan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hasil Fasilitasi Raperda dimaksud terdapat beberapa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Namun demikian terkait dengan kewenangan dan nilai variabel atau Tipe Perangkat Daerah pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OPD Kota Batu termasuk urutan ke 35 untuk fasilitasi di Biro Hukum, sedangkan yang belum difasilitasi terdapat 3 Kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.

295 total views, no views today