logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • “Hal-hal besar tidak dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna” Vincent Van Gogh

Author Archive

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum

BANTUAN HUKUM UNTUK

MASYARAKAT MISKIN JAWA TIMUR 

1.     Dasar hukum:

-  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

-  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

-  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

-  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015;

-  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan             Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

2.  Latar belakang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin:

-  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

-   Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

-   Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi                            manusia;

-   Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

-  Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

3.  Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

4.  Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan                      Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum         Periode       Tahun 2016 s.d. 2018, terdapat 44 lembaga/organisasi bantuan hukum yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur serta lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018 dan    mengikuti kegiatan sosialisasi.

5.  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan keterangan miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.  Bantuan hukum yang diberikan meliputi bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi.

7.  Bantuan hukum litigasi dilakukan untuk perkara pidana, perkara perdata, dan perkara tata usaha negara sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap perkara yang ditangani.

8.  Bantuan hukum non litigasi yang diberikan berupa:

- Penyuluhan hukum sebesar Rp. 3.740.000,-;

- Konsultasi hukum sebesar Rp. 700.000,-;

- Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun secara non elektronik sebesar Rp. 1.450.000,-;

- Mediasi sebesar Rp. 500.000,-;

- Negosiasi sebesar Rp. 500.000,-;

- Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 2.000.000,-;

- Pendampingan di luar pengadilan sebesar Rp. 500.000,-;

- Drafting dokumen hukum sebesar Rp. 500.000,-.

9.  Mekanisme pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin:

- Penerima bantuan hukum mengajukan permohonan kepada lembaga/organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan;

- Pemberi bantuan hukum melakukan pemeriksaan permohonan dan memberikan penjelasan serta resiko yang mungkin dihadapi penerima bantuan hukum;

-  Apabila pemberi bantuan hukum bersedia memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum;

- Setelah bantuan hukum selesai dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum litigasi                atau non litigasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan;

- Persyaratan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum dan apabila belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemberi bantuan hukum untuk dilengkapi;

- Kepala Biro Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada pemberi bantuan hukum dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak berkas diterima;

- Pencairan dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah perkara yang ditangani pemberi bantuan hukum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Pencairan dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;

- Dalam hal pemberi bantuan hukum telah menerima dana bantuan hukum non litigasi, pemberi bantuan hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan dana bantuan hukum litigasi untuk penerima bantuan hukum yang sama;

- Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi, pembayaran dana bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan hukum litigasi;

- Dalam hal dana bantuan hukum non litigasi telah dibayarkan kepada pemberi bantuan hukum dan bantuan hukum non litigasi beralih menjadi bantuan hukum litigasi, dana bantuan hukum non litigasi yang telah dibayarkan                               diperhitungkan sebagai faktor pengurang;

- Pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan hukum kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja

10.  Mekanisme pencairan dana bantuan hukum:

-  Alokasi dana dalam APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

- Masuk dalam pos anggaran narasumber yang diterimakan setelah dipotong PPh;

- Sebelum pencairan dilakukan, terlebih dahulu dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Perencanaan anggaran terbagi dalam Bantuan hukum litigasi sebanyak 60 perkara sebesar Rp. 300.000.000,-;

                     

                           CHECKLIST PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

NO.

PERSYARATAN

ADA

TIDAK ADA

SYARAT UMUM

1.

Permohonan tertulis pemberi bantuan hukum kpd. Gubernur Cq. Kepala Biro [RF1] Hukum Setda Provinsi Jawa Timur

2.

Permohonan bantuan hukum dari penerima bantuan hukum kepada pemberi[RF2]  bantuan hukum

3.

Bukti berbadan hukum [RF3] kantor pemberi bantuan hukum

4.

Sertifikat akreditasi[RF4]  pemberi bantuan hukum

5.

Struktur organisasi [RF5] pemberi bantuan hukum

6.

Surat keterangan domisili [RF6] kantor pemberi bantuan hukum

7.

Foto copy [RF7] buku rekening pemberi bantuan hukum (Bank Jatim)

8.

Foto copy NPWP pemberi bantuan hukum

9.

Surat kuasa direktur pemberi bantuan hukum kepada advokat[RF8]  yang mendampingi penerima bantuan hukum

10.

Surat Kuasa[RF9]  Pemohon Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum (OBH)

11.

Surat pernyataan bahwa pemberi bantuan hukum tidak mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN [RF10] dan/atau APBD Kabupaten/Kota dalam kasus yang sama

12.

Surat Keterangan Miskin [RF11] penerima bantuan hukum

13.

Foto copy permohonan dari pemohon bantuan hukum

14.

Surat persetujuan [RF12] dari pemberi bantuan hukum atas permohonan pemohon bantuan hukum

15.

Foto copy KTP/KK penerima bantuan hukum
SYARAT TAMBAHAN UNTUK PERKARA PIDANA

1.

Dakwaan

2.

Tuntutan

3.

Pledoi

4.

Putusan tingkat pertama[RF13]

5.

Memori/kontra memori banding

6.

Putusan tingkat banding

7.

Memori/kontra memori kasasi

8.

Putusan Mahkamah Agung
SYARAT TAMBAHAN UNTUK PERKARA PERDATA

1.

Pendaftaran gugatan

2.

Jawaban

3.

Replik/duplik

4.

Putusan tingkat pertama

5.

Memori/kontra memori banding

6.

Putusan tingkat banding

7.

Memori/kontra memori kasasi

8.

Putusan Mahkamah Agung
SYARAT TAMBAHAN UNTUK PERKARA TATA USAHA NEGARA

1.

Gugatan bersih

2.

Duplik

3.

Putusan tingkat pertama

4.

Memori/kontra memori banding

5.

Putusan tingkat banding

6.

Memori/kontra memori kasasi

7.

Putusan Mahkamah Agung
 [RF1]Bermaterai dan stempel Basah
 [RF2]asli
 [RF3]Legalisir PN/Notaris/Kanwil Kemenkumham RI
 [RF4]Legalisir PN/Notaris/Kanwil Kemenkumham RI
 [RF5]Stempel Basah
 [RF6]Legalisir Instansi terkait/PN/Notaris
 [RF7]Copy jelas dan stempel bank
 [RF8]Stempel Basah
 [RF9]Bermaterai (dapat berupa Copy legalisir dan/atau penetapan pengadilan)
 [RF10]bermaterai
 [RF11]Asli (dapat berupa copy legalisir)
 [RF12]Stempel Basah
 [RF13]Inkracht

320 total views, 13 views today

Rapat Koordinasi Pemajuan HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum, Uncategorized

  • P_20170308_110554

  • P_20170308_110823

  • P_20170308_110512

  • P_20170308_113812

Pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2017 bertempat di Hotel Royal Orchid, kota Batu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemajuan HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rakor tersebut membahas persiapan pelaporan Aksi HAM Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang akan dilaksanakan minggu ke IV Maret 2017, sehingga perlu petunjuk/arahan agar terdapat kesamaan dalam pemahaman dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI selaku penanggungjawab pelaksanaan RANHAM Nasional. Selain itu dalam rangka memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM serta mengembangkan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dan Instansi Vertikal di daerah telah dikeluarkan Permenkumham 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagai pengganti Permenkumham 25 Tahun 2013. Dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil membina seluruh Kab/Kota yang ada di Jawa Timur yaitu sebanyak 38 Kab/kota sebagai Penerima Penghargaan Peduli HAM dari Pemerintah Pusat, selanjutnya mengingat indikator maupun mekanisme penilaian Kab/Kota peduli HAM pada Tahun 2017 sudah diperbaharui sesuai Permenkumham 34 Tahun 2016 sehingga perlu sosialisasi dan pemantapan kepada kabupaten/kota agar prestasi Tahun 2016 dapat dipertahankan

295 total views, 14 views today

Rapat Koordinasi Pemajuan HAM di Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum, Berita

  • resize1

  • resize3

  • resize-2

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemajuan HAM di Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 18 s/d 19 Oktober 2016 di Hotel Royal Tretes View  yang dihadiri sekitar ± 75 orang peserta dari instansi /SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Adapun Rapat Koordinasi tersebut membahas persiapan Penyusunan dan Pelaporan Aksi HAM dalam periode bulan Oktober (B 10)dengan bulan Desember (B 12) tahun 2016 serta Pemantapan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2016 yang sudah memasuki tahap verifikasi dan finalisasi oleh Pemerintah Pusat.

463 total views, 12 views today

Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum, Berita

  • img_6826

  • img_6825

Pemberian Materi Pengenalan Pembuatan Perundang-Undangan dan Analisa Masalah Penengakan Hukum oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kecamatan Se – Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

459 total views, 12 views today

Rapat Koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum, Berita

  • img-20161021-wa0009

  • img-20161021-wa0008

Rapat Koordinasi Tanggal 13 Oktober 2016 ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  Kementerian Dalam Negeri RI-Jakarta Terkait Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang di Hadiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di wakili oleh Bp. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Jawa Timur (Dr. Drs. H. Shofwan SH, M.Si.), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi  Jawa (Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH.) Timur beserta Staf dan BPKAD Provinsi Jawa Timur

441 total views, 13 views today

Rakortas Aksi HAM Nasional Tahun 2016

Written by makhfudz makhfudz on . Posted in Bagian Bankum, Berita

  • 20161003_100119

  • img-20161003-wa0035

  • 001

Kegiatan Rakortas Aksi HAM Nasional Tahun 2016 di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM dari beberapa Provinsi Yang dipilih, untuk membahas target capaian pada B.10 dan B 12 aksi HAM Daerah Tahun 2016.

483 total views, 12 views today