logo

~ SELAMAT DATANG DI WEBSITE JDIH BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR ~

Quotes

  • Jadilah apapun itu yang sedang Anda cari. Bila Anda ingin sehat, hiduplah dengan sehat. Bila Anda ingin bahagia, hiduplah dengan bahagia. Bila Anda ingin kaya, hiduplah seperti orang kaya, yang tidak takut berbagi semua “harta” nya dengan siapa saja. Dr. Wayne Dyer

Author Archive

Bimbingan Teknis Pengembangan Website JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvJatim

Written by rizal on . Posted in SAKIP

P5090015 Bimbingan Teknis Pengembangan Website JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Tahun 2017, melalui RRI Stasiun  Surabaya (Talk Show) dengan tema PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawa Timur. Dengan Nama Nara sumber : 1.Dra. Ec. DIAH SOEPARTIJANI, MM., Kepala Bagian Penyuluhan, Dokumentasi Dan Informasi Hukum,  2. HERLINA RAHMAWATI, SH. MH., Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan Kelembagaan BUMD, 3. Moch. Hudjir, SH. MM. MBa. Mkn.,  Pimpinan Sub div Legal Litigasi pada Bank pembangunan Daerah Jawa Timur.

8 total views, 6 views today

DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Written by rizal on . Posted in Bagian Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mekanisme evaluasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Data evaluasi dan fasilitasi dimaksud

                                                  selengkapnya dapat diunduh disini

DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA EVALUASI DAN FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.zip
283.3 KiB
88 Downloads
Details

425 total views, 12 views today

DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Written by rizal on . Posted in Bagian Kebijakan

Pada tahun 2016, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2016 Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 2016 Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat telah membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

                                                                  Selengkapnya unduh disini

DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
DATA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATENKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.zip
795.3 KiB
79 Downloads
Details

327 total views, 8 views today

Koordinasi Pengembangan JDIH Dan Pelaporan Pengelolaan JDIH Jawa Timur Tahun 2016

Written by rizal on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Berita JDIH

IMG-20170209-WA0022Tim Teknis JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur  pada hari kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, melakukan Koordinasi Pengembangan JDIH dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 bahwa sebagai Anggota JDIHN wajib melaporkan kegiatan pengelolaan JDIH setiap tahunnya kepada pusat JDIHN, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  33  Tahun  2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan pelayanan informasi hukum melalui JDIHN perlu dilakukan perbaikan-perbaikan internal, seperti peningkatan kualitas SDM pengelola JDIH, penambahan sarana dan prasaran, serta yang tidak kalah pentingnya perubahan mindset dari kebiasaan pengelolaan informasi hukum yang bersifat konvensional menuju pengelolaan berbasis TIK serta berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

488 total views, 5 views today

Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kabupaten/Kota 2017

Written by rizal on . Posted in Bagian PDIH, Berita, Penyuluhan Hukum

2                Kegiatan Penyuluha/Sosialisasi Hukum tahun 2017 oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 akan dilaksanakan di sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sepuluh Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari : 1. Penyuluhan/Sosialisasi Hukum secara tatap muka :

  •      Kabupaten Kediri
  •      Kota Kediri
  •      Kabupaten Tuban
  •      Kabupaten Gresik
  •      Kabupaten Malang
  •      Kabupaten Pamekasan
  •      Kabupaten Sampang
  •      Kabupaten Jember

2. Sosialisasi melalui Kesenian Tradisional :

  • Kabupaten Blitar
  • Kabupaten Lumajang

437 total views, 4 views today

DAFTAR PERDA/PERKADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR YANG DIBATALKAN

Written by rizal on . Posted in Bagian PDIH, Berita

Perda Kab Kota Yang Dibatalkan (394.2 KiB, 908 downloads)

652 total views, 2 views today