Surabaya, JDIH Jatim

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan SDM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  Jawa Timur akan melaksanakan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi  Jawa Timur dengan peserta yang berasal dari Bagian Hukum Kabupaten / Kota se Jawa Timur yang akan diselenggarakan  pada :
Hari         : Selasa s/d Rabu
Tanggal   : 23 s/d 24 Mei 2012
Tempat   : Royal Tretes View Hotel
                Prigen Pasuruan.  

dengan jadwal sebagai berikut :

Surabaya, JDIH Jatim.

"Titik tekan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 salah satunya adalah pembangunan hukum. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan hukum tidak saja dititik beratkan pada masyarakat tetapi juga kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, apabila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara sadar dan sukarela bersedia mematuhi dan melaksanakan hukum, maka akan tercipta keamanan dan ketentraman", kata Dr. H. Asyhar Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur. "Metode Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang diselenggarakan pada hari ini (20/11), adalah suatu bagian penting dalam pembangunan  hukum  karena  adanya kesadaran hukum yang tinggi merupakan tumpuan pembinaan perangkat aturan hukum dan pembinaan aparat penegak hukum." tambah Dr H. Asyhar.

Dalam Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) tingkat Provinsi Jawa Timur 2011 yang berlangsung hari ini tanggal 20 Oktober 2011, ada 4 Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah memenangkan lomba dari tingkat Bakorwil, Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kabupaten Sumenep.

Terakhir diedit: 26-10-2011 08:56

Oleh : Suko Widodo

Tanggal 30 April 2010 yang lalu, setelah dua tahun disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14/ 2008) secara sah dilaksanakan. Undang-Undang yang dirancang sejak tahun 2000 dan melalui perdebatan panjang, akhirnya menjadi pintu awal dari keinginan membangun negara dengan prinsip transparansi (yang dasarnya informasi).

Ada dua aspek yang paling mendasari kebijakan transpransi menjadi sebuah keniscayaan di Indonesia.  

Pertama, secara yuridis formal terdapat aturan hukum yang mengamanahkan untuk menyelenggarakan transparansi tersebut.

Kedua, aspek sosiologis menghendaki adanya reformasi berjalan terus. Di saat teknologi komunikasi berkembang pesat, dan dibarengi gerakan demokrasi (via reformasi) – maka muncullah tuntutan kehendak rakyat.

Surabaya, JDIH Prov Jatim.
“Hubungan sinergi yang sangat kental terlihat dari apa yang telah ditunjukkan dalam kegiatan baik itu JDIH Kota Surabaya (Bagian Hukum) dan JDIH Provinsi Jawa Timur (Biro Hukum) dalam memberikan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat melalui website masing-masing”, ujar Ninik Hariwanti, SH, LLM Kepala Bidang Jaringan Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Pusat JDIH Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia saat menyampaikan materi pada Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya yang diselenggarakan di Rumah Makan Taman Sari Surabaya pada tanggal 14 Juni 2011, selain narasumber dari BPHN juga dihadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Teguh Rifai, SH, MH Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum serta narasumber lain yakni M. Suharto Wardoyo, SH, M.Hum Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Bojonegoro, JDIH Jatim
Sosialisasi / penyuluhan hukum melalui kesenian tradisional merupakan pagelaran tahunan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2011 ini bekerjasama dengan Kabupaten Bojonegoro. Dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2011 di desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Dalam Pagelaran tersebut mengambil tema Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  “Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pagelaran Seni Tradisional Ketoprak Humor dan Campur Sari“. Mereka yang hadir antara lain Bupati Bojonegoro, Muspida Kabupaten Bojonegoro, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta Staf dan Seluruh Masyarakat Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Terakhir diedit: 20-05-2011 14:09

Surabaya, JDIH Jatim

“Mulai sekarang sudah kami dorong hanya di sektor formal saja yang diberangkatkan menjadi TKI,”  kata Gubernur Dr. H. Soekarwo, ditemui usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Tentang Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Tahun 2010, di ruang Binaloka Adikara Kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa (23/11).

Terakhir diedit: 29-12-2010 12:02